Koran Buruh

Koran Buruh

Jakarta | Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Sunandar, meminta kepada Dewan Pimpinan Rakyat (DPR RI) untuk menunda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III karena situasi yang tidak memungkinkan di tengah teror Virus Corona. 

Sunandar berpandangan, jika Rapat Paripurna tersebut tetap dilaksanakan, berarti DPR telah mengabaikan imbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan massa. 

“Mari kita bersama-sama untuk mencegahnya, jangan mengambil kesempatan diatas wabah corona” kata Sunandar melalui keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020). 

Menurutnya, dengan adanya rencana Rapat Paripurna tersebut, DPR bagaikan orang-orang yang hilang kesadaran di tengah kebingungan rakyat dalam menghadapi wabah Covid-19. Bahkan, Kapolri mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk diam di rumah. Semua elemen masyarakat dilarang keras mengadakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang, termasuk sholat berjamaah di masjid, pengajian, serta acara pernikahan.

Namun lanjutnya, lembaga DPR justru hendak melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 30 Maret 2020. Ia menilai agenda tersebut terkesan dipaksakan dan membuat rakyat bertanya-tanya, terutama kaum buruh.

“Sebenarnya sejauh mana urgensinya DPR RI melakukan rapat paripurna ditengah kondisi bangsa yang masih kacau seperti ini. Mengajari rakyat untuk tidak patuh pada maklumat Kapolri, bahkan tata aturan rapatpun dibuat sedemikian rupa dengan tidak ada kuorum, tidak wajib hadir dan keputusan juga dapat diambil sepihak oleh para pimpinannya. Seperti rapat keluarga saja bisa dibikin semaunya.” ujar Sunandar.

“Jika kepentingan DPR RI adalah dalam rangka mengejar target dari Presiden terkait Omnibus Law, dengan ini saya tegaskan jangan jadikan negeri ini menjadi bar-bar. Hukum yang ada menjadi hukum rimba, Pancasila dan UUD 1945 hanya slogan semata. Jikalau itu yang terjadi maka eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara Pancasila patut dipertanyakan dan dapat dipastikan kami akan menjadi barisan terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law demi menjaga NKRI tetap tegak berdiri,” tambahnya. 

Sebagaimana disampaikan oleh para pimpinan serikat pekerja yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) pada konferensi pers beberapa waktu lalu bahwa mereka menunda aksi nasional menolak Omnibus Law pada tanggal 23 Maret 2020 karena bangsa ini sedang serius melawan Corona. Akan tetapi mereka mengancam akan melakukan aksi jika pemerintah tidak menarik draf RUU Omnibus Law dan DPR RI tetap memaksakan kehendak untuk membahasnya.(Jrw)

Jakarta | Yati (34), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kampung Cilancar Pandeglang, tidak bisa pulang ke kampung halamannya lantaran gaji 9 tahun ditahan setelah 11 tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Al Khraj Riyadh Timur Tengah.

Sujarwo, Kuasa Hukum Yati berharap, pihak Pemerintah melalui Direktorat Perlindungan WNI/BHI Kementerian Luar Negeri dan KBRI Riyadh untuk membantu memulangkan Kliennya dan dapat memastikan semua hak-haknya didapatkan sebelum dipulangkan, sebab selama bekerja 11 Tahun Yati di gaji 2 tahun dengan gaji perbulannya 800 Riyal berarti sisanya masih 9 tahun yang belum diterima.

Sujarwo yang juga Aktivis Buruh Migran menceritakan, Yati (34), berangkat pada tahun 2009 melalui PT. JP yang beralamat di Condet Jakarta Timur ke Negara tujuan Dubea Al Khraj Riyadh Timur Tengah.

Menurut keterangannya bahwa pihak keluarga sudah pernah mengurus ke PT yang ada di Jakarta tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang pasti, selain itu Yati juga sudah pernah meminta bantuan kepada KBRI Riyadh dan hasilnya nihil.

“Majikan saya selalu banyak alasan, kalau saya minta pulang selalu insya Allah terus dan nanti, kalau saya minta gajih pun selalu insya Allah menerus dan selalu bilang gak ada uang sebab itu sampe sekarang saya gak pulang" kata Yati

Yati berharap kepada pemerintah dan Kuasa Hukumnya untuk dapat membantu pemulangannya, selain itu ia juga berharap semua hak-haknya yang belum ia terima dapat diterima semu.

“Kami akan perjuangkan hak-haknya, dan kami juga meminta kepada pihak KBRI Riyadh untuk lebih serius lagi dalam melayani, melakukan pembelaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Riyadh yang sedang mengalami masalah” tegas Sujarwo

Jakarta | IndustriALL South Asia MNC Union Building Project bekerjasama dengan afiliasi IndustriALL di Indonesia menyelenggarakan lokakarya Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Hotel Gren Alia Prapatan Jakarta, Rabu (26/02/2020)

Adapun lokakarya tersebut bertujuan untuk merumuskan materi-materi kampanye serta jejaring yang mendukung kerja-kerja kampanye.

Acara tersebut diikuti 40 perwakilan Federasi Afiliasi IndustriALL di Indonesia, selain dari perwakilan Federasi SP/SB hadir juga perwakilan dari ILO Jakarta Ms Maiko Amano.

Ms. Maiko Amano dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin terkait dengan Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.[Jrw]

Jatim | Federasi Serikat Pekrja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional Jawa timur (GEKANAS-JATIM) mengadakan diskusi panel dengan seluruh aktivis buruh Federasi SP/SB di Jawa Timur untuk membahas RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja dan dampak-dampaknya terhadap pekerja Indonesia di ruang rapat wawasan Disnakertrans Jawa Timur kamis, [06/02/2020]

Diskusi yang menghadirkan para pimpinan GEKANAS Pusat Jakarta memaparkan bagaimana pemerintah melalui RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja di indikasi akan mendegradasi kualitas Undang-Undang bagi perlindungan pekerja di Indonesia.

Para narasumber mengakui sampai detik ini masih belum mengetahui dan mendapatkan Draft RUU OMNIBUS LAW yang di inisiasi oleh pemerintah dan pihak pemerintahpun masih tertutup terkait draft rancangan tersebut. Namun sebagai aktivis buruh kita tidak boleh lengah dan terlena dengan persoalan ini, Kata Ketua Umum FSP KEP-KSPI Sunandar 

Sunandar mengatakan issu OMNIBUS LAW ini bukan hanya masalah satu Federasi Serikat Pekerja saja, namun ini sudah menjadi persoalan hajat hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat buruh di Indonesia, jangan sampai kita terlambat menyadari dan menyesal dibelakang hari.

Untuk itu kita harus menekan egoisme dan individualis kelompok dan sudah saatnya seluruh buruh bersatu padu mengesampingkan perbedaan bedera, kelompok dan organisasi untuk menolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja,lanjut Sunandar.

Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja Nasional apabila pemerintah tidak mendengar dan menampung aspirasi dan tetap memaksakan untuk mengesahkan RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja.(alf)

Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Ronny Dimara mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. 

Ronny berpendapat, Airlangga sudah membuktikan kinerjanya selama menjadi Menteri Perindustrian pada kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberhasilan Airlangga memajukan sektor industri tanah air merupakan salah satu alasan Presiden Jokowi untuk mengangkatnya sebagai Menko Perekonomian pada periode keduanya. 

"Saat menjadi Menteri Perindustrian, pak Airlangga berhasil membangun SDM dan infrastruktur ndustri serta melahirkan Making Indonesia 4.0. Pak Airlangga adalah seorang teknokrat yang brilian," kata Ronny, Jumat (24/1/2020). 

Bukan hanya itu, menurutnya, Airlangga juga berhasil meningkatkan investasi industri bidang kimia, industri farmasi dan tekstil dan yang lebih penting lagi melalui peningkatan industri digital sehingga banyak menciptakan wirausaha baru. 

"Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki, saya yakin, dengan jabatannya sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga mampu mencapai target-target pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya," tutur Ronny.

Ronny memaklumi, banyak yang tidak tahu akan terobosan yang dilakukan Airlangga selama menjabat di kabinet. Sebab, menurutnya, Airlangga tidak seperti politisi pada umumnya. Airlangga sangat hemat bicara, tetapi banyak kerjanya. 

"Orang seperti pak Airlangga ini sedikit bicara, tapi banyak kerja. Saya yakin, dengan jabatannya yang baru sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga akan mencapai apa yang menjadi target pemerintah. Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kita support beliau," katanya. 

Lebih lanjut, Ronny menyoroti pemaparan Airlangga mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional dan nilai ekspor Indonesia, dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2020.

"Kemarin di pertemuan WEF 2020, pak Airlangga cukup meyakinkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini positif. Meskipun kondisi perekonomian global tidak pasti. Tapi melalui Omnibus Law hingga berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi di sektor industri, pak Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi akan di atas 6% dalam kurun waktu 2020-2024," katanya. 

"Kita tunggu saja hasil kerja beliau. Saya yakin semuanya akan tercapai," tambahnya.
[21.00, 24/1/2020] Dean Wartawan: Sejumlah Putra Papua Diakomodir Dalam Kepengurusan DPP Golkar, Ronny Dimara Apresiasi Airlangga Hartarto

Plt Ketua DPD Golkar Raja Ampat, Ronny Dimara mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto karena telah mengakomodir sejumlah putra Papua dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru. 

Ronny berpendapat, kebijakan Airlangga tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan kualitas yang dimiliki putra Papua. Ia berharap, kebijakan tersebut menjadi penyemangat bagi kader-kader Golkar di Papua untuk berjuang memenangkan partai berlambang pohon beringin dalam setiap kontestasi Pilkada, Pileg maupun Pilpres. 

"Saya sangat berterimakasih karena sejumlah kader muda Golkar asal Papua diakomodir. Itu artinya Airlangga sangat memperhitungkan kami di wilayah timur indonesia. Ada Amin Ngabalin, Robert Kardinal, Klemens Tinal yang terakomodir sebagai pengurus harian dan Syahmud Basri Ngabalin sebagai Ketua Badan Saksi Nasional," kata Ronny, Jumat (24/1/2020)

Ronny Dimara yang juga sebagai Wakil Sekretaris Bapilu Wilayah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat DPD Golkar Papua Barat menjelaskan, sejauh ini kualitas kader Golkar asal Papua tak kalah hebat dengan kader golkar di daerah lain. Hanya saja, kesempatan bagi kader golkar asal Papua untuk membuktikan kualitasnya terlalu minim. 

"Sekarang kesempatan itu sudah diberikan oleh Pak Airlangga. Kami sangat berterimakasih. Dan tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," kata Ronny Dimara. 

Kata dia, meskipun dalam penyusunan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar masih ada banyak sorotan, namun ia yakin hal itu akan segera diselesaikan sesuai dengan asaz partai. 

"Ketua Umum agar segera untuk bisa diselesaikan dengan mengikuti Azas Partai, semua kader Golkar pasti taat azas partai," kata Ronny.[Jrw]

Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Ronny Dimara mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. 

Ronny berpendapat, Airlangga sudah membuktikan kinerjanya selama menjadi Menteri Perindustrian pada kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberhasilan Airlangga memajukan sektor industri tanah air merupakan salah satu alasan Presiden Jokowi untuk mengangkatnya sebagai Menko Perekonomian pada periode keduanya. 

"Saat menjadi Menteri Perindustrian, pak Airlangga berhasil membangun SDM dan infrastruktur ndustri serta melahirkan Making Indonesia 4.0. Pak Airlangga adalah seorang teknokrat yang brilian," kata Ronny, Jumat (24/1/2020). 

Bukan hanya itu, menurutnya, Airlangga juga berhasil meningkatkan investasi industri bidang kimia, industri farmasi dan tekstil dan yang lebih penting lagi melalui peningkatan industri digital sehingga banyak menciptakan wirausaha baru. 

"Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki, saya yakin, dengan jabatannya sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga mampu mencapai target-target pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya," tutur Ronny.

Ronny memaklumi, banyak yang tidak tahu akan terobosan yang dilakukan Airlangga selama menjabat di kabinet. Sebab, menurutnya, Airlangga tidak seperti politisi pada umumnya. Airlangga sangat hemat bicara, tetapi banyak kerjanya. 

"Orang seperti pak Airlangga ini sedikit bicara, tapi banyak kerja. Saya yakin, dengan jabatannya yang baru sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga akan mencapai apa yang menjadi target pemerintah. Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kita support beliau," katanya. 

Lebih lanjut, Ronny menyoroti pemaparan Airlangga mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional dan nilai ekspor Indonesia, dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2020.

"Kemarin di pertemuan WEF 2020, pak Airlangga cukup meyakinkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini positif. Meskipun kondisi perekonomian global tidak pasti. Tapi melalui Omnibus Law hingga berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi di sektor industri, pak Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi akan di atas 6% dalam kurun waktu 2020-2024," katanya. 

"Kita tunggu saja hasil kerja beliau. Saya yakin semuanya akan tercapai," tambahnya. [Jrw]

Jakarta | Sejumlah masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan , Minyak, Gas bumi dan umum (FSP KEP)  dan KSPI berunjuk rasa di gedung DPR menolak sejumlah poin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka mengklaim Omnibus Law akan menghapuskan sistem upah minimum dengan sistem upah per jam dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Ketua Umum FSP KEP, Sunandar dalam orasinya mengatakan bahwa masalah Omnibus Law bukan hanya masalah buruh Indonesia, tetapi juga masalah Rakyat dan anak bangsa Indonesia, kata Sunandar dalam orasinya

"Bila Omnibus Law terus berlanjut dan terus dipaksakan maka kami pastikan buruh bersama seluruh rakyat Indonesia, buruh akan bergerak dan buruh akan mengambil alih kekuasaan ini, maka jangan salahkan buruh dan rakyat Indonesia yang akan melakukan perlawanan besar-besaran kepada Pemerintah" tegasnya

Sunandar juga menyampaikan, dari hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR RI, semua Fraksi DPR RI Komisi IX menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 

“Sebagai wakil rakyat, sepakat. Kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi. Agar RUU Cipta Lapangan kerja ini bisa menjadi kepunyaan pengusaha, dan buruh atau pekerja. Dan kami akan perjuangkan itu semua,” ujar Dasco usai menerima perwakilan organisasi serikat buruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal mengapresiasi langkah Pimpinan DPR RI yang telah memberikan perhatian maksimal terhadap aspirasi kaum buruh. “Kami mengapresiasi Pak Dasco yang memperhatikan aspirasi buruh. Dimana Beliau menyampaikan akan membentuk tim bersama Komisi IX. Sembari, tentu kita harapkan Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendaknya bila aspirasi buruh ini akan disalurkan melalui DPR “ papar Said Iqbal.

Jakarta | Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal.

Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. "Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

"Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" Kata Rusdi.

"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga," lanjutnya.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," tegasnya.

"Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal (130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat."

"Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," kata Rusdi.

Untuk itu, KSPI meminta agar Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain. Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena mena.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Jakarta | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan terima kasih atas dukungan solidaritas yang terus mengalir untuk Mirah Sumirat, SE, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) yang juga Presiden ASPEK Indonesia, yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Direksi dan manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Demikian disampaikan Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (07/01/2020).

Sabda meminta Menteri BUMN untuk mencopot Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ yang melanggar Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan, karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar, terhadap Mirah Sumirat.

Sabda menyebutkan pelanggaran hukum yang dilakukan secara arogan oleh Direksi PT JLJ, yaitu:

1. UU Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3);
"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

2. UU Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1) dan (2):

"(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

"(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

PKB PT JLJ & SK JLJ, BAB XII Pasal 80 ayat (2);
"Dalam hal PHK tidak terhindarkan, maka PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan."

Itulah alasannya kenapa ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan berbagai organisasi serikat pekerja lainnya, perlu menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Mirah Sumirat menuntut pencabutan Keputusan PHK sepihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan.

ASPEK Indonesia menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ ‘gerah’ dengan sepak terjang Mirah Sumirat selama ini, dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di PT JLJ dan di perusahaan jalan tol lainnya.

Tahun 2015, Mirah Sumirat bersama SK JLJ, ASPEK Indonesia dan KSPI secara tegas menolak rencana kebijakan Direksi PT Jasa Marga yang akan membentuk anak perusahaan baru PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO) dan menolak pengalihan pekerja PT JLJ yang saat itu seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ ke anak perusahaan baru tersebut. Dasar penolakan Mirah Sumirat saat itu adalah karena adanya Pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT JLJ tertanggal 13 Juni 2014 perihal pengangkatan sebagai pekerja tetap di PT JLJ dimaksud. Pemberitahuan tertulis tersebut secara arogan diabaikan sendiri oleh Direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ. Hasilnya sekitar 2.700 orang ‘terpaksa’ menerima beralih ke PT JLO dan 317 orang yang tetap berjuang, berhasil diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ.

Terkait pengangkatan 317 orang menjadi pekerja tetap di PT JLJ, sampai saat ini Mirah Sumirat juga masih memperjuangkan agar tidak ada diskriminasi kesejahteraan antara pekerja tetap PT JLJ yang lama dengan 317 pekerja tetap yang baru.

Tahun 2016-2017, Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI juga melakukan penolakan atas kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan 100% Gardu Tol Otomatis di jalan tol, karena berpotensi terjadinya PHK massal puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol. ASPEK Indonesia tidak anti pada teknologi, tapi menuntut Pemerintah, PT Jasa Marga dan PT JLJ untuk tidak menerapkan 100% kebijakannya untuk menghindari PHK massal. Hasilnya saat ini puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol telah di-PHK.

Tahun 2019 sampai saat ini, Mirah Sumirat kembali mengkritisi kebijakan dan tata kelola PT JLJ yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan melanggar PKB yang berlaku. Perjuangan SK JLJ tersebut kini menjadi tuntutan yang diperjuangkan juga oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, yaitu :

1. Menolak ‘program penugasan paksa’ kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.

2. Menolak ‘program pensiun khusus’ yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja. Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.

3. Menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan, terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku.

4. Menolak dugaan tindakan union busting / penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ, antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

ASPEK Indonesia bersama KSPI dan berbagai organisasi serikat pekerja, pada hari Kamis, 9 Januari 2020 akan menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk Mirah Sumirat, di kantor pusat PT JLJ di Jati Asih Bekasi. [Jrw]

Jakarta | Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak Gas Buni dan Umum (FSP KEP - KSPI) Sunandar menuntut pihak Managemen RSUD Tugurejo untuk memperbaiki system pelayanan.

“Tidak hanya sekedar memeriksa tapi betul-betul harus mendapatkan hasil diagnosa yang benar, jangan sampai kasus almarhumah ibu Suwarti (54) terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/1/2020).

Sunandar juga menuntut pihak rumah sakit untuk melalukan croscek terkait kejadian yang menimpa Alm Suwarti. Dia juga meminta managemen rumah sakit untuk menindak tegas bilamana ada oknum perawat atau dokter yang tidak serius dalam menangani pasien.

“Kami meminta penjelasan dari pihak RSUD secara tertulis supaya publik bisa memahami kejadian yang sebenarnya dan alhamdulilah pihak Rumah Sakit telah menerima saran dan kritik untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik serta siap membuat keterangan tertulis pada hari ini,”

BACA : RSUD Tugurejo Diduga Lalai Dalam Memeberikan Pelayanan Kepada Pasiennya

Selain itu kami juga meminta kepada Direktur RS Tugurejo untuk menindak tegas bilamana ada oknum perawat atau dokter yang tidak serius dalam menangani pasien.

Sunandar memberikan apresiasi kepada pihak Rumah Sakit atas semangat untuk memperbaiki segala kekurangan pelayanan serta meminta semua pihak dan masyarakat untuk memberikan pengawasan serta masukan kepada manajemen rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya, seorang buruh pabrik dari PT Randugarut Plastik Indonesia meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Suwarti (54), warga Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Tugurejo, selasa (7/1/2020) kemarin.

Page 1 of 32