Saturday, 21 July 2018 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

JAKARTA, KoranBuruh | Ketua Dewan Pengawas Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad mewajibkan pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan masjid di kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu gunamembuat masjid diindonesia menjadi tempat ujaran kebencian hingga paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan agama Islam.

"Pemerintah harus punya SOP yang jelas bagaimana masjid pemerintahan. Apa yang mesti boleh dan tidak boleh. SOP dibuat dan dijalankan di masjid-masjid pemerintah yang membawa bendera negara," kata Agus dalam konferensi pers di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Minggu ( 8/7/2018).

Indonesia (DMI) dapat melakukan langkah-langkah guna atau ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar dan Islam.

"Kami juga mengajak ormas-ormas agar agar lebih aktif berdakwah di masjid-masjid (di lingkungan) pemerintah," ujar dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan indikasi-indikasi ujaran kebencian atau menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan dasar dan mengajarkan Islam ke pihak-pihak yang berlawanan.

Di sisi lain, Ketua PBNU Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah Abdul Manan mengatakan, masjid-masjid yang bernaung di bawah lembaga negara harus terhindar dari upaya penyebaran ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil masjid-masjidnya," ujar dia.

Abdul juga mengingatkan, pengurus dan penceramah di masjid-masjid lembaga negara harus mengutamakan nilai-nilai persatuan dan daya. Ia tidak ingin para pengurus dan penceramah memprovokasi orang lain untuk saling melecehkan, kekerasan dan menyudutkan sesama manusia. "Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat," kata dia.

 

( Sumber: Kompas.com )

Jakarta, KoranBuruh | Bandara internasional akan menggunakan teknologi pengenal wajah ( face recognition ) untuk mempercepat antrian Tukang pesawat.

Teknologi ini dapat digunakan untuk proses cek, bagasi, akses ke ruang tunggu, hingga naik pesawat.

"Wajah Anda akan menjadi paspor dan boarding pass di setiap proses naik pesawat," ungkap CEO bandara Sydney, Geoff Culbert dalam nama resmi seperti dilansir CNet.

Menurutnya di masa depan, tidak perlu lagi mencari paspor yang terselip di dalam tas - karena sudah menggunakan pemindaian wajah.

Saat ini, Australia telah menggunakan sistem untuk proses pemeriksaan, ruang penyimpanan, akses ke ruang tunggu, hingga sistem yang dinamakan SmartGate. Sistem ini menggunakan teknologi pengenal wajah yang digunakan untuk para turis asing.

Untuk menguji coba sistem ini, pihak bandara mengatakan akan menggandeng maskapai Qantas Airways.

Chief customer officer Qantas Vaness Hudson mengetahui uji coba yang bisa diberikan untuk yang lebih cepat dan nyaman bagi penumpang.

Uji coba ini akan dilakukan untuk beberapa operator internasional yang dioperasikan Qantas dari dan menuju Australia.

"Kebutuhan untuk layanan yang lebih cepat dan nyaman sangat diperlukan dan kami sangat antusias dengan hasil percobaan," ungkapnya seperti mengutip ZDNet.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton pada Februari lalu mengatakan penggunaan teknologi pemindai wajah di Bandara Canberra. (evn)

 

Sumber: CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180706142822-185-312021/teknologi-pengenal-wajah-gantikan-paspor-di-bandara-sydney

Jakarta, KoranBuruh | Ketua Dewan Etik DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Dr. Eggi Sudjana SH, siap memberikan pembelaan kepada wartawan yang dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers.

"Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka," tegas Eggi Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan Pers, Feri Rusdiono, lewat WhatsApp selularnya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Eggi terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara pemberitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan.

"Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya," tandasnya dengan suara tinggi.

Menurut Eggi, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap pengelolaan profesi jurnalis di Tanah Air. "Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi preseden buruk," jelas Eggy, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap ulama.

Padahal, menurut Eggi, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Di UU itu aturannya sangat jelas. Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya.

"Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi," ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat.

Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat "berpesta" dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis.

"Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi," jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan.

"Ini patut dicurigai. Kok pendekatannya UU ITE, bukan UU Pers? Jadi tak salah bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan," ujarnya mengakhiri. (FER/Red)

Gresik | Hakim Pengadila Hubungan Industrial Gresik mengabulkan gugatan 73 Buruh PT. Newera Rubberindo Rabu, 16 Mei 2018.

Para Buruh mengajukan gugatan ke PHI lantaran para pekerja ini dirumahkan oleh pihak pengusaha sampai dengan bulan Mei 2017 dengan diberikan Upah sebesar 50% dari upah pokok.

Sidang Pengadilan Hubungan Industrial digelar hari Rabu, (16/05/2018) dengan agenda pembacaan Putusan.

Menurut keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat bahwa Perusahaan yang bergerak dibidang alas kaki ini telah melakukan Penangguhan Upah Minimum mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Upah Minimum Tahun sebelumnya selama 11 bulan. Sehingga para pekerja pada tahun 2017 di bayarkan upahnya sebesar Rp. 3.042.500,- perbulan atau UMK tahun 2016 Kabupaten Gresik-Jawa Timur. Ujar Efendi Kuasa Hukum Para Penggugat.

Efendi Kuasa Hukum Penggugat sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC FSP KEP Kabupaten Gresik-Jawa Timur mengatakan bahwa pada bulan Maret 2017 PT. Indoplas Makmur berubah nama menjadi PT. Newera Rubberindo sehingga alasan ini yang dijadikan dasar oleh Pimpinan Perusahaan PT. Newera Rubbeindo bahwa masalah Upah  73 pekerja perempuan ini bukan  tanggung jawab PT. Newera Rubberindo melainkan menjadi tanggung Jawab Managemen PT. Indoplas Makmur, katanya

Lanjut, pada hari Rabu, 16 Mei 2018 Majelis Hakim membacakan Putusan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gsk dan nomor  5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gsk dan pihak Pengusaha (selaku Tergugat)  dinyatakan bersalah oleh  Majelis Hakim karena lalai tidak memberikan Upah kepada 73 pekerja (Para Penggugat) perempuan tersebut.

Maka, Pengusaha PT. Newera Rubberindo harus membayar  hak-hak 73 Pekerja perempuan tersebut dengan total RP. 1.554.717.500,-. Pungkasnya. [Jrw]

Koran Buruh, Sulsel | Perusahaan Tambang Terbesar ke-4 Di Dunia PT. VALE INDONESIA akan melakukan PHK secara sepihak terhadap Kurang lebih 81 karyawan Rumah sakit PT. VI yang bekerja di Daerah Sorowako kabupaten Luwu Timur. 

Serikat Pekerja KEP Unit Kerja PT. Vale Indonesia mendesak pimpinan PT. Vale Indonesia  untuk melakukan Audiensi bersama pekerja Rumah Sakit inco yang termuat didalam Surat bernomor 035/B/SP/SP-KEP/PUK.VI/V/ 2018 tertanggal 11 Mei 2018 berkenaan dengan kebijakan PHK sepihak yang akan di terapkan terhadap pekerja Rumah Sakit. Surat tersebut juga ditembuskan ke Bupati, DPRD, Dinas Transnakering Kabupaten Luwu Timur. (16/05)

Hasbi Bidol selaku Ketua SP-KEP  PUK PT. VALE Indonesia  "meminta kepada manajemen PT Vale Indonesia untuk  tidak melakukan tindakan PHK terhadap karyawan rumah sakit, dan jika itu mereka lakukan maka SP-KEP dalam hal ini sebagai Wakil Serikat dari karyawan rumah sakit akan melawan dan melakukan upaya-upaya termasuk upaya hukum."

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab XII Tentang pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu pihak Serikat Pekerja SP-KEP mendesak kepada Manajemen PT. VALE INDONESIA untuk melakukan Audience terhadap semua Karyawan rumah sakit yg bekerja di PT. VALE Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan Dheny Arif Kabid Humas SP-KEP PUK PT. VALE Indonesia "Kami sudah menyurati Bupati, DPRD, dan Dinas terkait untuk segera dilakukannya pertemuan dengan Presiden Direktur PT. VALE Bapak Niko Kanter dan perwakilan Serikat Pekerja SP-KEP PUK PT. VALE Indonesia"

Pihak Serikat pekerja SP-KEP Mununtut "Agar Manajemen PT. VALE tidak egois dalam mengambil keputusan, dan lebih mementingkan Hak karyawan rumah sakit. Karena kami serikat pekerja akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas" tutup Hasbi Bidol ketua SP-KEP PUK PT. VALE Indonesia. [Jrw]

Monday, 14 May 2018 00:00

KSPI Mengutuk Aksi Terorisme

Koran Buruh, Jakarta | Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mengutuk keras aksi terorisme di 3 (tiga) yang terletak di Surabaya, rusun Wonocolo Sidoarjo, dan Mapolrestabes Surabaya yang terjadi dalam dua hari terakhir ini.

"Buruh Indonesia dan KSPI mengutuk keras aksi terorisme dan meminta Pemerintah mengusut tuntas dalang serta motif di balik serangan terorisme tersebut," demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Menurut Iqbal, serangan tersebut merupakan suatu bentuk teror yang bertujuan menakut-nakuti warga. Namun demikian, menurutnya, rakyat Indonesia tidak bisa ditakut-takuti dengan kekerasan.

KSPI mendukung langkah-langkah pihak Kepolisian dan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan dan memberantas paham terorisme dan bentuk kekerasan lainnya.

Said Iqbal berpendapat, suburnya terorisme serta kekerasan adalah karena rasa ketidakadilan yang terusik dan kemiskinan. "Kekerasan dan kemiskinan merupakan tempat tumbuh suburnya aksi aksi kekerasan lainnya," tegasnya.

Oleh karena itu KSPI berharap Pemerintah mempersempit gap antara orang kaya dan orang miskin. Gini rasio harus diturunkan. Salah satunya adalah engan tidak memperlakukan kebijakan upah murah dan menghenghentikan TKA China buruh kasar masuk ke Indoensia.

"Dengan demikian, dari dua kebijakan ini diharapkan kesenjangan pendapatan, angka kemiskinan, dan pengangguran bisa diselesaikan secara bertahap. Sehingg paham terorisme dan bentuk kekerasan tidak tumbuh subur di Indonesia," katanya.

Iqbal menilai sangat aneh jika di Indonesia, menurut majalah forbes 10 orang terkaya kekayaannya bertambah ratusan trilyun rupiah tapi secara bersamaan daya beli masyarakat turun. Secara bersamaan justru diberlakukan upah murah dengan PP No 78 tahun 2015 dan membanjirnya TKA China unskilled worker.

 

Koran Buruh, Jakarta | Pro Kontra adanya pembentukan pansus untuk mengawasi kedatangan Para Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menuai polemik bahkan sampai dengan adanya dukung mendukung salah satu calon Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Siti Masrifah menyatakan Pembentukan pansus tersebut sampai hari ini masih dalam pengkajian untuk diadakan atau tidaknya, dalam hal ini dari fraksi PKS yang semangat untuk membuat Pansus, sedangkan untuk fraksi pendukung pemerintah menyatakan tidak setuju adanya pansus. Makanya sampai saat ini belum terbentuk pansus TKA ini.

"Meski mereka kekeh belum bisa ada pansus karena harus ada Keputusan melalui rapat paripurna dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat pansus." Terangnya Saat dikonfirmasi Via WhatsApp kamis (03/05/2018).

Selain itu juga saya mengharapkan dalam hal ini untuk asosiasi buruh yang ada di indonesia seharusnya perjuangan buruh tidak perlu terkontaminasi dengan urusan pencalonan salah satu Presiden.

"Sebagai rakyat, buruh juga punya hak untuk memilih dan dipilih. Silahkan mereka menentukan pilihannya pada saatnya nanti, tapi jangan sampai  kemudian asosiasi buruh ini mempolitisir buruh untuk urusan politiklah," harapnya.

"Perlu saya sampaikan di sini untuk para politisi dan  Capres atau Cawapres, silahkan saja kalau mau merangkul siapa tapi tentu ada etika yang tetap harus dipegang termasuk merangkul buruh", ujarnya lagi.

Untuk itu sebagai himbauan untuk para buruh agar lebih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya dan berdemokrasi. Jangan mau jika ada yang sengaja memanfaatkan buruh untuk kepentingan politik praktis.

Dan untuk pemerintah kaitannya dengan Perpres 20 Tahun 2018, saya menghimbau agar lebih gencar lagi mensosialisasika soal isi Perpres no 20 Tahun 2018 ini.

"Untuk para buruh di seluruh Tanah Air tidak usah terlalu mengkhawatirkan soal isi Perpres itu, silahkan saja membaca dan mencermati isinya. Karena setelah saya baca perpasal dan perayat saya melihat bahwa Perpres no 20/2018 ini justru melindungi Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia."

Silahkan juga dibantu melakukan pengawasan dan melaporkan jika nanti banyak pelanggaran di Lapangan atas pelaksanaan Perpres no. 20 Tahun 2018 ini. Pungkasnya (DR)

Koran Buruh, Jakarta | Aksi mayday 1 mei 2018 akan di ikuti hampir satu juta buruh di 25 propinsi dan 200 kab kota di seluruh indonesia Untuk aksi di istana negara Jakarta ada 150 ribu buruh se-jabodetabek serang karawang purwakarta dengan titik kumpul aksi di patung kuda Indosat jam 10 pagi, setelah itu peserta massa aksi akan long march ke Istana Presiden.

Aaksi di istana presiden sampai dengan jam 13 jam 13 peserta massa aksi akan bergerak ke istora senayan untuk merayakan mayday sekaligus deklarasi calon presiden RI 2019-2024 yang akan di pilih dan di dukung buruh Indonesia.

Aksi mayday juga serempak di lakukan di seluruh Indonesia seperti Surabaya 50 ribu buruh se jatim di depan Kantor Gubernur, 15 ribu buruh se jateng di depan Kantor Gubernur, 15 ribu buruh se Kepri di depan kantor walikota Batam, 2 ribu buruh Aceh, 10 ribu buruh Sumut, ribuan buruh Jawa barat, dan lain lain nya akan melakukan aksi di depan kantor gubernur masing masing.

Tuntutan yang akan di suarakan kaum boeroeh dalam aksi mayday tsb adalah TRITURA plus yaitu tiga tuntutan buruh dan rakyat, yaitu :

1. Turunkan harga beras, listrik, bbm, Bangun ketahanan pangan dan ketahanan energi

2. Tolak upah murah Cabut PP no 78/2015 ttg pengupahan KHL 84 item.

3. Tolak TKA buruh kasar dari China Cabut pepres no 20/2018 Tentang TKA.

Plusnya adalah Hapus outsourcing dan Pilih presiden RI 2019 yang pro buruh.

KSPI dan Serikat buruh lainnya semalam (30/04) telah di undang oleh Kapolda metro jaya dan seluruh jajarannya untuk berdialog tentang pelaksanaan mayday tersebut. Kapolda merespon baik rencana aksi buruh saat mayday dan meminta buruh melakukan aksi dengan tertib dan damai serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya KSPI setuju dan bersepakat tentang himbauan Kapolda Metro Jaya tersebut KSPI menjamin di seluruh Indonesia aksi mayday adalah aksi damai dan tertib.

Pada kesempatan tersebut juga KSPI menyatakan bahwa mayday is not fun day mayday is not holiday mayday is struggling of labour issue dan mengharapkan tidak ada penyekatan terhadap Bus dan long march peserta aksi mayday. Kapolres Jakarta pusat menyatakan siap membantu peserta aksi dapat melakukan aksi nya dengan tertib. [Pers Rilis KSPI]

Koran Buruh, Jakarta | Selesai sudah acara seminar Kebangsaan yang dilaksanakan oleh KSPI hari ini, Minggu 29 April 2018 di gedong Joeang 45 Menteng Jakarta.

Pembicara pertama dalam seminar ini, Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamudin Daeng menyatakan saat ini Indonesia mengalami kondisi “sekarat” di berbagai bidang, ,bukan krisis lagi, dan ini merupakan akibat dari kekejaman imperialisme dan kolonialisme atas penguasaan tanah dibidang pertanian dan industri

Penguasan tanah dibidang pertanian dan industri oleh para pelaku kapitalistik, kekejaman imperialisme dan kooptasi kolonialisme melalui aturan-aturan negara. Kesemuanya sudah sangat menggurita, sehingga sulit untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme di era zaman modern saat ini.

Dan pembicara kedua adalah Prof. Yudi Haryono yang merupakan salah seorang dosen Universitas Indonesia. Beliau mengkritisi ketidak hadiran negara dan akademisi didalam menengahi dan memberikan solusi dari permasalahan yang menggurita saat ini.

Dihadapan ratusan hadirin Seminar Nasional Kebangsaan KSPI , Prof Yudi Haryono menerangkan betapa pemerintah ternyata memang tidak mampu dalam mengelola negara ini. Karena masalah yang menggerogoti negara saat ini, sudah tidak mampu dihalau dan dihadang gerakannya.

Sehingga kelemahan rakyat banyak, seharusnya diakumulasi agar terciptanya sebuah kekuatan besar untuk melawan kekuatan imperialisme, kerakusan kolonialisme dan oligarki yang terus menguasi segala bidang, terlebih-lebih bidang politik yang sangat krusial dalam menentukan kebijakan politik dan aturan yang bersifat politis

Pembicara berikutnya yaitu Mardani Ali Sera politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menyampaikan bahwa negara sebagai penyelenggara kenegaraan, memang sudah seharusnya menyejahterakan seluruh rakyatnya. Karena hanya negaralah yang mempunyai instrumen-instrumen dan alat-alat untuk melakukan itu semua. Lembaga-lembaga negara dan aparatur negara hanya dimiliki oleh negara itu sendiri. Sehingga hanya negaralah yang mampu untuk berbuat itu semua. Bagaimana dengan rakyat ? Hingga saat ini, rakyat hanya menjadi obyek penderita bagi penyelenggara kenegaraan.

Bahkan, Mardani Ali Sera juga menyinggung soal Zonasi Perekonomian yang pernah diusung oleh Ahok disaat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut berseberangan dengan konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) yang saat ini sedang digaungkan oleh KSPI. “Negara seharusnya memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat untuk memberikan kesempatan, agar rakyat mempunyai kelebihan dan kebebasan dalam meluaskan ekonomi mereka, tanpa tersekat-sekat oleh zonasi/wilayah khusus” terang Mardani

Dalam seminar ini juga di hadiri oleh Probowo Subianto yang merupakan calon Presiden Republik Indonesia yang di dukung oleh KSPI.

Dalam sambutannya Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut untuk mencalonkan dirinya di pemilihan presiden yang akan datang.

"Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya," ujarnya.

Prabowo mengatakan siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

"Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak," tuturnya.

Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan bukan negara konglomerasi. Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang. [***]

KoranBuruh, Jakarta | Sejumlah Serikat Pekerja Akan Menurunkan 50.000 massa pada Mayday Ke Istana Negara. Isu yang di usung Perburuhan dalam dan luar Negeri yang telah di kaji beberapa tahun ini masih meninggalkan sejumlah masalah.

Pekerja yang tergabung di Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bersama organisasi buruh lainnya yaitu OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), FPPLI (Federasi Pekerja Pos Logistik Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara), FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) rencananya akan mengadakan karnaval sekaligus deklarasi di depan istana presiden.

Federasi Pekerja Republik Indonesia yang di ketuai Rieke Diah Pitaloka, Aksi mayday akan turun dari semua sektor yang tergabung FPRI menyampaikan maklumat Road Map Pekerja Indonesia agar punya blueprint agar terkonsep secara Nasional, ujar Rieke, di Resto Bumbu Desa, Cikini, Minggu, 29/4/18.

"Termasuk Sektor Pelayanan Publik Pekerja BUMN dan Honorer PNS akan turun bersama menampilkan Karnaval Budaya mulai dari patung Kuda Monasz sampai Istana Negara, tambahnya.

“Menyadari siapapun dalam kondisi pekerja, kami menyampaikan rencana mayday nanti akan dimelakukan karnaval budaya mulai dari patung kuda menuju istana dan dilanjutkan dengan deklarasi. Ada beberapa hal yang perlu disuarakan untuk Indonesia ke depan secara komprehensif dan perbaikan nasib pekerja,” ujar Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka.

Rieke menambahkan, kita percaya bahwa Keputusan politik sudah saatnya ada ruang bagi partisipasi publik. Kita mencoba masuk ke hal yang lebih besar setelah melalui kajian perburuan dan ditemukan ada soal mendasar yang perlu disepakati bersama yaitu kita sepakat bahwa Indonesia mampu menjadi negara industri namun harus berdasarkan riset Nasional.

Berikut Panca Maklumat Pekerja yang Akan di Sampaikan Ke Presiden Jokowi :
1. Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada Riset Nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat

2 .Mewujudkan dengan sungguh-sungguh Trilayak Rakyat Pekerja yaitu Kerja Layak,Upah Layak dan Hidup Layak bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.

3. Mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, Jaminan Kesahatan, Janinan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.

4. Hemberikan keadilan bagi seluruh Pekerja Pelayan Publik di pemerintahan yang berstatus Sukarelawan, Tenaga harian Lepas, Honorer, Kontrak, Pegawai Tadak Tetap dan Pegawai Tetap Non PNS.

5. Menyelamatkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola sesuai perintah Konstitusi, Undang - Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan nakyat,kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia. (Jandri Gt/lely)

Page 1 of 2