Thursday, 13 August 2020 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

JAKARTA | Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah masih terus membahas RUU Cipta Kerja meski masa reses tengah berlangsung. DPR dan Pemerintah saat ini masih membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sementara itu, berbagai organisasi buruh mengecam tindakan DPR dan pemerintah. Mereka meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja segera dihentikan karena pasal-pasalnya dianggap merugikan kaum buruh dan pekerja.

Pimpinan DPR RI melalui wakil ketuanya yang juga Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad menemui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/8/2020).

Pertemuan tersebut rencananya merupakan bagian menerima masukan dari para pimpinan buruh terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hadir dalam pertemuan itu Presiden KSPI Said Iqbal dan para pimpinan Federasi yang salah satunya Sunandar, Ketua umum FSP KEP KSPI.

Seperti yang dilangsir republika.co.id Said Iqbal menyampaikan akan dibentuk tim bersama antara Panja Baleg bersama serikat pekerja untuk membahas pasal demi pasal.

Sekretaris Assosiasi Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Sabda Pranawa jati menjelaskan dalam releasenya bahwa Pembahasan pasal demi pasal oleh Serikat Pekerja & Panja DPR RI dalam Tim Bersama, diperlukan agar dapat mengetahui mana pasal yang merugikan dan alasan ditolaknya.

Karena anggota DPR banyak yang belum faham apa dan kenapa buruh melakukan penolakan, termasuk didalamnya pasal-pasal jebakan menurut Serikat Pekerja.

Contohnya pasal mengenai pesangon, Klaim Pemerintah, pesangon tetap ada & tidak hilang. Dan secara tertulis memang masih ada pasal tentang pesangon di RUU Cipta Kerja.

Namun menurut perwakilan Serikat Pekerja, pesangon memang ada namun ada yang berkurang dan ada yang hilang.

Buktinya mana?

Ternyata setelah dijelaskan Said Iqbal melaui argumentasinya, anggota DPR yang hadir jadi lebih paham. Agenda pembahasan pasal per pasal oleh Tim Bersama nantinya dimaksudkan untuk menyisir pasal per pasal di kluster keteagakerjaan agar DPR lebih memahami apa yg dituntut Serikat Pekerja.

Tuntutan semua SP/SB tadi sangat jelas, UU 13 tahun 2003 harus jadi ketentuan minimal yang tidak boleh dikurangi.

Bisa saja hasil Tim Bersama nantinya adalah mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja. Atau menambahkan aturan baru yang belum ada dalam UU 13/2003, misal kepastian hubungan kerja utk pekerja platform spt ojol & marketplace.

Sementara itu Ketua Umum FSP KEP–KSPI, Sunandar menambahkan bahwa pertemuan kemarin Selasa, (11/8) salah satu upaya dari KSPI , KSPSI dan yang lainnya untuk menyampaikan dan mempertegas hasil kajian yang kemarin ditolak oleh team Tripnas dari Apindo dan KADIN.

Isi kajian sudah dijilid dan diserahkan serta mulai dibahas bersama Panja Baleg yang di prakarsai oleh wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Red)


Terimakasih

Sujarwo
Sekretaris Media & Publikasi DPP FSP KEP-KSPI
Tlp. 085728530989
Area lampiran

JAKARTA, -- Keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation di Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ditambah PGRI yang sebelumnya terlibat di dalamnya, menyatakan keluar dan tak ingin terlibat pada program tersebut.

Tak sampai disitu, persoalan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga, sempat dibawah ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pelaksanannya benar-benar diawasi.

Menyikapi hal tersebut, Penggiat Pendidikan yang juga Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta yang mengelola Pendidikan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat ikut angkat bicara terkait persoalan tersebut.

Menurutnya, Langkah Cepat Kemendikbud Nadiem sudah tepat, beliau anak muda tetapi mempunyai leader ship yang bagus. "ketika terjadi konflik atas kebijakannya, Pak Nadiem langsung mengklarifikasi dan meminta maaf untuk mencari solusi terbaik," Katanya.

Seharusnya, Kata Soeryo, bukan malah di bully tapi harus dicari solusi terbaik atas gerakan dan ide gagasan yang memang jika ada yang kurang dari gagasan dan ide yang dibuat.

Dirinya menilai, Hal ini harus dijadikan pembelajaran buat kedepan dalam memajukan dunia pendidikan. "Disini hanya kurang komunikasi, Kalau ada yang mau buat gebrakan untuk memajukan dunia pendidikan kenapa tidak kita dukung, kenapa tidak kita support," Jelasnya.

Atas adanya reaksi yang muncul, kata Soeryo, itu hal yang biasa. "tinggal mari didudukkan, dirembukan dan dipecahkan untuk mencari hasil kesepakatan untuk memajukan dunia pendidikan," Imbuh Soeryo.

Lebih jauh Soeryo menghimbau, Marilah kita sebagai sebuah bangsa bisa saling menghargai meskipun yang lebih senior harus mengarahkan kepada calon pemimpin-pemimpin muda pemegang kepemimpinan penerus bangsa.

Tidak hanya itu, Lanjut Soeryo mengungkapkan, Tidak bisa dipungkiri bahwa senior-senior itu pasti lebih berpengalaman dibanding yang junior dan yang kita harus akui bahwa banyak juga yang junior-junior mempunyai pendidikan yang hebat juga ide dan gagasan yang bisa membawa dunia pendidikan semakin maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman pada umumnya.

"Mau sampai kapan junior-junior tidak diberikan bimbingan oleh para senior, bisa dipastikan akan banyak para junior milenial ini akan merasa gamang dan tidak punya keberanian untuk "melawan" para seniornya meski punya banyak argumentasi yang bisa dikemukakan," Tandas Soeryo.

Sebagaimana informasi yang berkembang Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan, keterlibatan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dipastikan tidak akan menggunakan dana dari APBN.

Adapun untuk skema pembiayaan pada dua yayasan tersebut adalah mandiri. "Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem di Jakarta, dikutip dari keterangan persnya.

Sebagai Informasi, POP pertama kalinya diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Maret lalu. POP merupakan episode keempat dari terobosan kebijakan Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem pasca ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.

POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemendikbud dan Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan POP dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah.

Dalam pelaksanaannya, ormas pendidikan dapat membentuk sebuah konsorsium dengan ormas lain. Nantinya, salah satu ormas menjadi pimpinan program dan bertanggung jawab dalam pengajuan proposal. Meski POP ditujukan bagi ormas pendidikan yang telah berpengalaman, namun dengan adanya konsorsium tersebut, ormas non pengalaman dapat bergabung sebagai anggota.

Pasuran | Sejumlah buruh di Pasuruan secara serentak berunjuk rasa di depan halaman masing-masing perusahaan dimana mereka bekerja. Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Senin, (10/8)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang  Federasi Serikat Pekrja, Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Pasuruan Akhmad Soleh mengatakan, aksi kali ini dilakukan secara serentak oleh PUK SP KEP di Kabupaten pasuruan 

"Kami menyampaikan kepada Pemerintah Pusat baik eksekutif maupun legilslatif agar tidak melanjutkan keinginannya untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, karena dalam RUU tersebut jelas-jelas tercantum pasal-pasal yang sangat merugikan pekerja," kata Ketua DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Pasuruan, Akhmad Soleh melalui pesan tertulisnya, Senin (10/8)

Ia menambahkan, gerakan ini menunjukkan bahwa Omnibus law benar-benar ditolak oleh seluruh buruh ditingkat perusahaan khususnya anggota SP KEP-KSPI Kabupaten Pasuruan.

Ia juga berharap pemerintah dan DPR RI mendengarkan aspirasi ini, karena kalau tetap di syahkan maka masa depan anak cucu kita akan semakin suram, pungkasnya. [Red]

 

Semarang | Pegiat buruh yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Jawa Tengah Ahmad Zainudin akan melakukan Aksi “TOPO PEPE NYADONG POCONG”, pada Selasa, 14 Juli 2020 sampai dengan Kamis, 16 Juli 2020 bertempat di Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan Semarang (sebelah patung kuda Undip).

Ahmad Zainudin mengatakan, Topo Pepe Nyadong Pocong ini untuk merespon sikap pemerintah pusat dan DPR RI yang telah nyata menghianati rakyat dengan terus melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law khususnya kluster Ketenagakerjaan dan bertepatan dengan pembahasan RUU tersebut di DPR RI pada minggu ketiga bulan Juli 2020, 

"NYADONG POCONG diambil dari istilah Jawa. Nyadong berarti meminta atau menuntut, sedangkan Pocong berarti mayit atau orang yang sudah mati, sebagai gambaran jangan sampai mati nurani dan akal sehat para pejabat pemerintah pusat dan para anggota DPR RI," kata Ahmad Zainudin melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/7)

TOPO PEPE NYADONG POCONG adalah rangkaian kegiatan/aksi bertapa (berdiam diri) di ruang terbuka sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Pemerintah dan DPR RI terhadap RUU Omnibus Law dan menuntut agar menghentikan pembahasan sekaligus membatalkan rencana pembuatan UU tersebut, pungkasnya.[Red]

Surabaya | Seluruh Aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur melakukan aksi pemanasan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja didepan Gedung Grahadi Surabaya Senin, (13/07)

Aliansi yang terdiri dari berbagai element buruh, Rakyat dan Mahasiswa itu melakukan aksi untuk menyerukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang rencananya akan ditetapkan pemerintah pada tanggal 18/07/2020 mendatang, selain itu aksi pada hari ini adalah bentuk persiapan dan seruan aksi yang nanti akan di gelar pada tanggal 16/07/2020 akan diikuti seluruh buruh, Ormas dan Mahasiswa diseluruh Jawa Timur.

Koordinator GETOL Jawa Timur Habibus Salihin merasa Geram terhadap pemerintah dan DPR RI yang menurutnya sampai dengan saat ini masih saja ngotot melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law. 

"Ditengah pandemi Covid 19 ini, seharusnya pemerintah dan DPR RI lebih fokus lagi dalam menangani wabah Covid 19 dari pada melakukan pembahasan RUU Omnibus Law yang jelas-jelas sangat melukai hati rakyat, Pemerintah dan DPR RI juga sangat tidak peka terhadap penderitaan yang dialami Rakyat dan buruh," kata Salihin

"Saat ini rakyat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup menghadapi virus Covid 19 harus lebih diperhatikan, apalagi gelombang PHK yang terjadi di seluruh Indonesia saat ini sangatlah besar dan jelas-jelas sangat mengancam penghasilan Rakyat buruh.Belum lagi permasalahan-permasalahan lainya seperti THR yang belum diberikan, BPJS Kesehatan pekerja yang diputus," imbuhnya.

Apabila Pemerintah tetap ngotot menetapkan RUU Omnibus Law, maka seluruh Aliansi GETOL di Jawa Timur mengancam akan turun aksi kembali pada hari Kamis tanggal 16/07/2020 dengan jumlah massa aksi yang jauh lebih besar lagi yang akan melumpuhkan seluruh akses jalan Kota Surabaya dan ini akan jelas berdampak melumpuhkan perekonomian Jawa Timur, pungkasnya.(alf)

Tangerang, Koran Buruh.com *.Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kemensos tahap ke -3, Selembaran Jaya Kosambi di distribusikan pada warga Kelurahan Selembaran Jaya, Kosambi Kabupaten Tangerang, Rabu (7/7/20.

Sebayak 1025 Kelurga menerima di kelurahan ini. Dengan Mempertahankan Protokol SOP Covid 19 peserta penerima manfaat di atur panitia sedemikian rupa agar protokol tetep terjaga.

Nilai BST yang di terima Rp 600.000 di harap membantu warga masa Pandemi C 19 saat ini, bisa ringankan beban keluarga. Pemerintah pusat melaui kemensos , telah tetepkan kriteria pemerima manfaat BST atar tidak berbenturan dengan Bansos yang lain.

Ibu Sugiarmi (47 Thn ) Warga Rt 01 /RW 02 Selembaran Jaya mengatakan bantuan ini sangat bermanffat membantu beban keluarga, anak saya 3 masih sekolah, bisa bantu biaya hidup saat ini. Sangat bermanfaat dan terimakasih pada pemerintah atas bantuan ini ujarnya.

Lurah Selembaran Jaya Suñartim, Spd menambahkan, penerima sudah terdata dari mensos, di fasilitasi oleh kantor pos, Kelurahan hanya fasilitasi saja agar tercipta suasana kondusif. Bagi Penerima yang tidak hadir bisa di ambil di Kantor pos, tidak bisa di wakili ujarnya menambah.

Turut Hadir Sekcam M. Syarif Hidayat, Polsek Teluk Naga AKP Dodi dan Koramil Teluk Naga.

*Janri KBR/Red*

Kota Tangerang, Koran Buruh.Com – Aksi Unjuk Rasa karyawan yang di PHK tergabung Serikat Buruh DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang aksi unras di Depan perusahaan pada hari Selasa (7/6/2020).

Aksi tersebut menutut kepada PT. Shiba Hidrolik Pratama selaku pihak dari Pengusaha agar memperhatikan tuntutan para karyawan yang telah di PHK dan Perusahaan sejumlah 20 orang yang berlokasi di Jl. Lio Baru Pergudangan Neon Box Blok B2 Kel. Batusari Kec. Batuceper Kota Tangerang.

Pimpinan aksi adalah Sdr. KUSNA dan Sdr. ATTA AMIRULLOH. Kapolsek Batu Ceper Kompol Wahyudi. SH Pimpin Pengamanan dan pengawalan Aksi unras Buruh tersebut dengan kekuatan anggota personil POLRI dari Polres Metro Tangerang Kota dan dari Polsek Batu Ceper sebayak kurang lebih 40 orang.

Kapolsek memfasilitasi mediasi pertemuan antara Pengusaha dengan perwakilan 3 orang dari Massa Serikat Buruh DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang di ruang kerja Kapolsek Batu Ceper.

Adapun tuntutan Aksi antara lain :

1. Menuntut perusahaan memberikan kompensasi kepada pekerja yang di PHK

2. Menuntut perusahaan membayarkan THR keagamaan pekerja yang di PHK

3. Menuntut perusahaan agar memberikan kebebasan berserikat

4. Stop PHK sepihak

5. Stop intimidasi terhadap pekerja.

PT. Shiba Hidrolik Pratama adalah perusahaan yang memproduksi Pegas / per, sebagai pimpinan perusahaan yaitu Sdr. WAHAB. Aksi unras selesai kemudian massa membubarkan diri dan dilanjutkan dengan mediasi di Mapolsek Batuceper, pada pukul 11.15 WIB

Perwakilan karyawan yg di PHK diwakili DPC KSPSI dan pihak perusahaan PT Shiba Hidrolik Pratama di Mapolsek Batuceper.

Pihak PT Shiba Hidrolik Pratama diwakili oleh :

1. Sdr. WAHAB (Owner Perusahaan)

2. Sdr. RIO (HRD) Pihak karyawan yang di PHK diwakili oleh :

1. NARTO, SH Biro Hukum SPSI 1973

2. RUDI Ketua PUK SPSI 1973

3. ARIS perwakilan DPC SPSI 1973.

Setelah dilakukan mediasi diperoleh kesepakatan bahwa pihak perusahaan akhirnya sepakat untuk membayarkan kompensasi kepada karyawan yg di PHK yaitu sebesar 1 kali ketentuan Peraturan.

*Janri Ginting/Red*

Bogor | Buruh PT. Sari Keramindo International yang beralamat di Jl. Mercedez Benz, Cicadas, Bogor menangkan gugatan di Mahkamah Agung. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap 157 buruhnya diputuskan tidak sah sehingga pengusaha berkwajiban membayar kompensasi yang menjadi hak buruh.

Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2020 bahwa pengusaha berkewajiban membayar hak-hak buruh sebesar Rp. 11.748.713.856,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Ketua Perangkat Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SPKEP)  PT. Sari Keramindo International Ade Buchori mengatakan, sebagaimana kesepakatan bahwa semua kewajiban pengusaha tersebut akan diselesaikan dalam  waktu 14 hari kerja,

Menurut keterangannya bahwa pada Kamis (02/7) pengusaha ingin mengeluarkan barang-barang yang masih berada di dalam pabrik. Sontak hal itu menimbulkan kecurigaan buruh yang sudah hampir dua tahun menjaga asset tersebut dengan mendirikan tenda di depan pintu gerbang. Setelah sehari sebelumnya gagal mengeluarkan barang karena dihadang massa buruh, pada hari ini dengan memanfaatkan kondisi hujan, pihak pengusaha kembali ingin melakukan hal yang sama.

Hal itu diketahui beberapa buruh yang berjaga di tenda. Mereka melihat pintu gerbang dibuka dan ada mobil box yang hendak keluar dengan pengawalan security perusahaan. Kemudian beberapa perwakilan buruh mengghampiri dan disusul oleh buruh lainnya yang langsung merapat ke lokasi. Sehingga perdebatan tak terhindarkan. 

Bahkan manager perusahaan yang saat itu ada di tempat kejadian sempat ingin menabrakkan mobil box tersebut kepada buruh yang berbaris di depannya. Mobil sudah sempat berjalan beberapa meter namun semangat buruh yang kebanyakan perempuan tak bergeming berhasil menggagalkan niatan curang tersebut.

“Pengusaha jangan curang, pengusaha juga harus taat hukum, penuhi dulu kewajibannya baru perusahaan ini mau diapakan terserah mereka,” ujar Ade Buchori

Mendengar kejadian tersebut, Ketua Umum FSP KEP KSPI, Sunandar yang pada saat itu masih rapat di kantor DPP FSP KEP  langsung meluncur ke tempat kejadian, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada buruh yang teguh berjuang di tenda juang.

“Kawan-kawan buruh ini sudah berpuluh tahun turut serta dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan ini. Mereka juga andil dalam proses mengolah barang menjadi uang yang keuntungannya dinikmati oleh pengusaha," kata sunandar

Sunandar juga  berharap kepada pengusaha untuk memberikan hak-hak para pekerja yang telah lama dinanti-nanti oleh para pekerja yang di PHK ia juga mengigatkan kepada pengusaha untuk tidak  sewenang-wenang.[Reed]

Kota Tangerang | Sidang Perkara Pengembang mengugugat warga Kompleks Mutiara Garuda Teluk Naga 3.5 Milyar di PN Tangerang lantaran menutup jalan akibat penyebaran Covid 19 dengan tujuan karantina Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri, Senin, 29/06/20.

Dalam Sidang kedua belah pihak hadir, di wakili penasehat Hukum masing -masing, putusan sidang memutuskan berdamai, mediasi waktu 30 hari di sampai tanggal 7/7/20 sidang kedua. Putusan Sidang selanjutnya menunggu hasil mediasi kedua belah pihak, baik di luar pengadilan maupun di PN disilahkan oleh hakim. Mediator PN Kota Tangerang Samsuddin, SH berharap koperatif kedua belah pihak.

Akar permasalahan menurut Zainuddin, warga menutup akses jalan pada tanggal 5 April 20 dan membuka 18 Juni 20, tanggal 3 Juni 20, Warga dan Forum RT/RW di gugat 3.5 Milyar, padahal menurutnya selama 27 tahun hak mereka warga belum pernah terpenuhi.

Kuasa Hukum tergugat Warga Gufroni, menambahkan hari ini hadir 4 warga yang tergugat memperjuangkan hak mereka, ada aksi warga di luar PN Tangerang. Intinya meminta pengembang mencabut gugatan dan beri keadilan pada warga komplek mutiara garuda, ujarnya

Kota Tangerang, Koran Buruh. com Maraknya sejumlah bangunan Tak berizin di kota Tangerang, menjadi Tanda Tanya bagi sejumlah LSM dan Media, pasalanya sebagai Kontrol Sosial banyak di temukan bangunan Tak Berizin berdiri bebas di Kota Tangerang.

Hal ini tentu bertentangan dengan Aturan Pemerintah Kota Tangerang Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terpasang, sejatinya telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban umum serta Perda No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan, namun sampai saat pekerjaan pembangunan tetap berlangsung.

Seperti Temuan Bangunan Lantai di RT 05 / RW 07 di jalan Tongyan III, Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari bangunan di bersebelahan Hotel Bale Osca berlantai 4 tersebut berjalan dengan mulus, tanpa ada rintangan, bangunan hampir rampung dan masih terus di kerjakan pada Kamis, 25/6/20.

Pasalnya meski bangunan tersebut tidak punya Izin Membangun bisa leluasa membangun tanpa merasa bersalah.

Lebih parah lagi Bangunan Tersebut tak berizin tersebut sudah di Segel Satuan Pamong Praja Kota Tangerang, tak di hiraukan pemilik. Sehingga menjadi tanda tanya, LSM dan Media apa gunanya di segel jika tidak di indahkan.

Hal ini akan menimbulkan presedan bagi masyarakat kota Tangerang, bisa semena-mena membangun di kota tangerang ini termasuk izin lingkungan, izin gangguan apa sudah di kaji. Pemilik bangunan tidak bisa di konfirmasi saat berkali-kali ingin konfirmasi, termasuk mandor proyek tidak bisa di mintai keterangan, tidak pernah ada di lokasi ujar pekerja yang tidak mau di sebut nama.

Saat di Konfirmasi ke Satuan Polisi Pamong Praja,  sudah di Sampaikan Ke Gakumda  Kasi Tatang menyampaikan  pemilik bangunan telah mengurus izin,  meski sudah  punya  IMB belum di pasang pemilik ujarnya, Jumat 26/6/20.

Ketua Jaringan Laskar Nusabangsa Kota Tangerang Barhan Lubis, sayangkan lemahnya tindakan dan kesadaran masyarakat yang tidak taat aturan Pemko Kota Tangerang , menurutnya Perda IMB jangan di anggap remeh dan bisa semena-mena membangun tanpa mengikuti aturan yang telah di tetapkan.

*Janri Ginting*

Page 1 of 36