Sunday, 19 November 2017 | Login
Belra MTS Meliala

Belra MTS Meliala

Koran Buruh, Jakarta. Pengusaha menilai masalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) sudah selesai. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi buruh untuk menuntut UMP naik lebih besar.

"Khusus demo buruh kita berpendapat bahwa masalah UMP 2017 sudah selesai sesuai dengan PP 78 tahun 2015, tidak akan mungkin ditinjau lagi," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta.

Penegasan Sarman ini menjawab keinginan Serikat buruh yang memastikan tetap menggelar aksi demo 2 Desember bersamaan dengan aksi Bela Islam III yang dilakukan GNPF MUI.


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ‎Said Iqbal mengatakan, pada demo 2 Desember, buruh berencana melakukan aksinya di depan Balai Kota.

Pada aksi demo ini, buruh akan menyampaikan tuntutan, antara lain pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan kenaikan upah minimum 2017 sebesar 15-20 persen.

Aksi serupa juga akan berlangsung di 15 provinsi, yang dipusatkan di kantor gubernur/bupati/wali kota masing-masing. Di antara provinsi yang akan melakukan aksi adalah Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebelumnya menyatakan upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Dengan kenaikan itu, maka UMP tertinggi ada di DKI Jakarta sebesar Rp 3,33 juta. Sedangkan yang terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp 1,33 juta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang menuturkan, dari
34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 30 provinsi yang telah
melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Empat di antaranya melaksanakan pertahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan empat sisanya tidak mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMP 2017. Sebanyak 30 provinsi mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapannya. Sedangkan empat provinsi: Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh, tidak sesuai PP
Nomor 78," ujar Haiyani.(Nrm/Ndw)

Sumber : bisnis.liputan6.com

Friday, 28 October 2016 00:00

Buruh Kembali Demo Kenaikan UMP

Koran Buruh, Jakarta. Massa buruh dari beberapa elemen akan kembali turun ke jalan hari ini. Mereka menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2017 naik menjadi Rp 3,8 juta.

Aksi akan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Ini merupakan protes lanjutan yang sempat digelar Rabu.
Demi menjaga hal yang tak diinginkan. Ratusan polisi dikerahkan untuk menjaga aksi buruh itu.

"Ada 491 personel diturunkan, gabungan dari polda, polres, dan polsek," ucap Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Suyatno saat dikonfirmasi, Senin (24/10/2016).

Untuk pengalihan arus, akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan nanti. "Aksi sebelumnya memang menimbulkan kemacetan parah di beberapa wilayah Jakarta Pusat. Itu (pengalihan arus) kita lakukan situasional," ujar Suyatno.

Sumber : news.liputan6.com

Koran Buruh, Jakarta. Massa buruh yang menuntut kenaikan UMP meluber hingga kawasan Wisma Slipi. Akibatnya jalan Letjen S Parman arah Slipi, Jakarta Barat, atau sebaliknya menjadi lumpuh.

"Enggak bisa gerak kemanapun, mereka berhentiin motornya di tengah jalan," kata pengguna jalan, Saiful, yang terjebak dalam kerumunan massa di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Massa buruh ini kembali turun ke jalan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2017. Mereka menginginkan UMP yang awalnya Rp 3,1 juta naik menjadi Rp 3,8 juta.

Unjuk rasa hari ini merupakan unjuk rasa lanjutan dari aksi mereka pada Rabu 19 Oktober 2016. Sebab pada unjuk rasa itu mereka belum mendapatkan kepastian dari hasil Rapat penetapan UMP DKI Jakarta 2017, yang digelar bersamaan dengan unjuk rasa mereka di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta.

Sementara itu Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan kembali menggelar rapat penetapan UMP DKI Jakarta 2017 untuk menentukan besaran UMP DKI Jakarta 2017. Massa buruh dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kantor DPRD DKI Jakarta, sebelum menuju depan Kantor Disnakertrans DKI Jakarta.

"Kami udah dari sekitar jam 10.00 WIB depan Balai Kota, Kantor DPRD, terus Dinas," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Andi Nur Yahya saat dihubungi.Dia mengklaim pada unjuk rasa kali ini diikuti oleh ribuan buruh. "Update kemarin 2 ribuan (buruh)," kata dia.

Koran Buruh, Jakarta. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini. K‎PK menjadi titik terakhir dari rangkaian demo hari buruh ini.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh yang menggelar unjuk rasa di Gedung KPK diperkirakan hanya sekitar 2.000 orang. Sebab, kepolisian mengimbau agar tidak semua buruh berdemo di KPK, demi menghindari kemacetan jam pulang kerja.

"Sekarang mau ke KPK. Jadi tadi aksi massa di Istana sekitar 10 ribu orang. Tapi yang ke KPK karena takut akan macet hanya 15-20 bus. Jadi paling hanya 1.000 sampai 2.000 orang yang ke sana," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (29/9/2016).

‎Said menjelaskan, sejumlah agenda tuntutan disuarakan buruh dalam aksinya di depan Gedung KPK. Pertama, buruh meminta KPK berani memeriksa dana dan aset yang dideklrasikan dan yang masuk ke Indonesia (repatriasi).

Sebab, kata Said, buruh khawatir dana dan aset tersebut merupakan hasil tindak kejahatan seperti korupsi, perdagangan orang, narkoba, dan lain-lain.

"Kami minta KPK berani memeriksa dana dari tax amnesty ini. Karena bisa saja dana tersebut merupakan hasil korupsi, dana dari human trafficking, kejahatan narkoba. Bisa saja dari korupsi di Orde Baru, Orde Reformasi, korupsi Hambalang, BLBI," kata dia.

Selain itu, buruh juga meminta KPK mengusut dan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai tersangka beberapa kasus yang selama ini mencuat.

"Kita minta KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka. Dia harus bertanggung jawab atas beberapa kasus seperti reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras, dan lahan Cengkareng," tandas Said.

Sumber : news.liputan6.com

Sunday, 02 October 2016 00:00

Buruh Demo Tuntut Upah Murah

Koran Buruh, Jakarta. Pengusaha tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyayangkan aksi demonstrasi buruh yang terjadi kemarin. Salah satu tuntutan buruh ialah penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap menerapkan rezim upah murah.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, aksi buruh ini akan menghalangi investor masuk ke Indonesia. Pasalnya, investor memperhatikan iklim usaha termasuk di dalamnya hubungan antara buruh dan pengusaha.

"Karena yang lebih penting daripada iklim usaha adalah hubungan industrial," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Padahal, dia mengatakan regulasi pemerintah tersebut dibutuhkan untuk menentukan rencana bisnis ke depannya. Pada ketentuan itu, kenaikan upah telah diatur melalui formulasi tertentu sehingga kenaikan upah tidak terjadi secara drastis.

"Itu akan memberikan kepastian, rencana-rencana dari tahun ke tahun. Tidak bergejolak," ungkap dia.

Dia bilang, aksi demonstrasi tersebut merugikan pengusaha karena menyebabkan sebagian pabrik berhenti operasi. Padahal, pengusaha mesti menunaikan kewajibannya terkait kontrak bisnis.

"Perusahaan kan ada kewajiban kontrak," tandas dia.

Sumber : bisnis.liputan6.com

Koran Buruh, Banyumas. Kamis , 14 April 2016 di Pendopo Duplikat Sipanji Banyumas, ribuan orang berdesak-desakan mengantri untuk menerima Kartu Kelurga Sejahtera.

Camat Banyumas Drs. Ahmad Suryanto M.Si menyampaikan , kurang lebih tiga ribu orang akan menerima KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera ) di Kecamatan Banyumas yang terdiri dari 12 Desa , akan tetapi untuk bulan April 2016 , baru bisa membagikan kartu sebanyak 1.965 Kartu Keluarga Sejahtera untuk keluarga miskin. Di sampaikan juga merasa senang bahwa penerima Kartu Keluarga Sejahtera ini benar-benar tepat sasaran mereka bener-benar keluarga miskin.

Dalam proses pembagian kartu tersebut terlihal teratur, karena Camat Banyumas memberikan kebijakan dalam satu hari hanya membagikan untuk enam Desa . Sehingga dalam pembagian kartu tersebut akan selesai dalam waktu kurang lebih 2-3 hari. Selain itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Banyumas, membentuk kelembagaan di tingkat Kecamatan/Desa, serta senantiasa mengadakan pelatiha-pelatihan ketrampilan , pembinaan kewirausahaan , pendampingan bagi kelompok-kelompok usaha, dan mengharap kepada kepala-kepala Desa, dalam merealisasikan dana Desa ,dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat untuk memberikan swadaya dan ikut dalam kegiatan padat karya. Sehingga ada kesempatan bagi warga miskin ikut bekerja dan memperoleh penghasilan.

Disela-sela pembagian Kartu Keluarga Sejahtera salah satu keluarga miskin menyampaikan rasa senang karna dengan memiliki Kartu Keluarga Sehat ini sudah ada kepastian jika pemerintah mengucurkan bantuan dana BLT/ raskin sudah pasti akan menerima. Inilah satu-satunya harapan keluarga miskin, sehingga bisa sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga. (GS)

Sunday, 08 May 2016 00:00

BNN Incar dan Amankan Sabu di Pluit

Koran Buruh. Dua orang warga negara China berserta dua orang WNI di amanakan BNN hari Sabtu, 23 April 2016. Ke empat tersangka dengan inisial (LY, Pria, WNA, 35 Thn) , (LC, Pria, WNA, 32 Thn), (TS ,Pria ,WNI, 61Thn) dan (A, Pria, WNA 32 Thn) . Di amankan petugas saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12.307 gram. Mereka di amankan di depan rumah sakit di Pluit Jl. Pluit Raya No.2 RT 21/ RW 08 Penjaringan Jakarta Utara.

Barang bukti sabu tersebut di bungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam 12 buah plastik aluminium dan di bawa dengan sebuah tas. Selaim itu petugas juga mengamankan 3,8 gr ganja dan 2 butir ekstasi seberat 0,8 gram dari hasil penggeladahan di rumah tersangka A di Jl. Katamaran Indah 5 No. 1F PIK RT.009/RW.007 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Tersangka LC mengaku barang bukti sabu yang di amankan petugas adalah milik temannya yang bernama Mr. Ko. LC di minta oleh Mr Ko untuk datang ke Indonesia dengan iming-iming di tawari pekerjaan Sebagai tukang kayu dengan upah Rp 800.000,_ perhari.
Setelah mendapatkan tawaran tersebut LC kemudian mengajak LY untuk datang ke Indonesia karena LY sudah pernah 3 kali datang ke Indonesia sebelumnya.

Sesampai di Bandara Soekarno Hatta, Rabu 20/4 sekitar pukul 21.30 WIB keduanya di jemput oleh seseorang lelaki tak di kenal dan di bawa ke sebuah hotel di daerah Pluit, Jakarta Utara. Ke esokan harinya LC di minta oleh Mr Ko untuk mengambil sebuah peti kayu yang berada di bawah pohon untuk di bawa dan di bongkar di hotel tempatnya menginap.

Kemudian pada hari Sabtu 23/4 sekitar pukul 11.30 WIB tersangka TS menelpon LC dan membuat janji untuk melakukan janji serah terima barang. Hingga akhirnya pukul 12.30 WIB Tersangka LC bersama LY yang berada di rumah sakit Atma Jaya bertemu dengan tersangka TS yang datang di Temani A Anaknya dengan sebuah mobil berwarna abu-abu. Pada saat tersangka memasukan sebuah tas yang berisi 12 bungkus plastik berisi sabu itu kemudian petugas melakukan penangkapan.

Dari hasil penyidikan di ketahui tersangka TS di janjikan akan di berikan Rp 100.000.000,_ dari hasil penjualan hasil barang haram tersebut oleh teman yang menyuruhnya. Selain melakukan penangkapan kemudian petugas melakukan penggeladahan di rumah tersangka A yang merupakan anak tersangka TS dan menemukan 3.8 gram ganja dan 2 butir ekstasi seberat 0,8 gram.

Saat ini keempat tersangka telah di amankan petugas oleh BNN karna terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Atas perbuatannya para tersangka di kenakan pasal 114 ayat (2) junto pasal 132 ayat (1), subsider pasal 112 ayat(2) junto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas penyitaan barang bukti sabu tersebut BNN telah menyelamatkan kurang lebih 61.535 orang pengguna Narkotika di Indonesia. #Stopbarkoba.(JG)

Wednesday, 04 May 2016 00:00

Pernyataan Sikap May Day 2016

JARINGAN BURUH MIGRAN INDONESIA CABUT UUPPTKILN NO. 39/2004 (JBMI)

TUNTUT TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI BMI

Hukum PJTKI Pelanggar Hak dan Pemalsu Data BMI

Akhiri Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja Layak di Dalam Negeri

Pada peringatan Hari Buruh Internasional ini, kami menegaskan kembali tuntutan kami kepada pemerintah Indonesia untuk bertanggungjawab penuh atas perlindungan dan pembelaan hak BMI dan keluarganya. Kami menuntut pemerintah untuk menghormati dan menegakkan hak kami sebagai buruh dan menghukum siapapun yang sengaja melanggar hak kami.

Hak-hak tersebut sudah diatur di dalam Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan pemerintah sudah meratifikasinya sejak 2012. ILO (Organisasi Perburuhan Dunia) juga sudah mengesahkan Konvensi C189 tentang pengakuan PRT sebagai pekerja dan harus di akui haknya seperti pekerja lainnya. Ini artinya, pemerintah berkewajiban menciptakan undang-undang nasional yang:
• menghormati hak BMI sebagai buruh apapun status hukumnya,
• memberi pilihan memproses kontrak melalui PJTKI atau mandiri,
• menjamin hak mempidanakan PJTKI dan menuntut gantirugi ketika terjadi pelanggaran hak
• melibatkan serikat/organisasi dalam pembuatan kebijakan dan
• menjamin penuh pendampingan BMI yang bermasalah diluar negeri

Namun revisi UUPPTKILN No. 39/2004 masih mempertahankan BMI sebagai budak, PJTKI sebagai majikan/
tangan kanan negara yang bertanggungjawab atas BMI, sementara pemerintah tetap bebas dari kewajibannya melindungi BMI. Akibat penelantaran ini, BMI dan keluarganya semakin terlunta-lunta.
Ditengah kegagalan melindungi, pemerintah justru terus meningkatkan pengiriman TKI, yang dikemas dengan nama Roadmap 2017. Tapi target utama adalah generasi muda berpendidikan untuk dipekerjakan di jenis kerja seperti penjaga orang tua jompo, buruh perkebunan/tani, pelayaran, peternakan, pabrik, bangunan, perhotelan dan sejenisnya. Jenis kerja yang tetap terkategori rendahan, diupah murah, jangka kerja pendek dan penuh diskriminasi.

Bagi pemerintah, Roadmap 2017 punya beberapa tujuan sekaligus:
• menekan pengangguran terbuka (mencapai 7,56 juta dan setiap tahun naik 320 ribu jiwa)
• meningkatkan pemasukan negara (uang kiriman TKI mencapai Rp. 138 trilyun/USD10,5 miliar yang menempatkan Indonesia sebagai negara urutan ke-14 penerima remitansi terbesar)
• menutupi kegagalan menyelesaikan kemiskinan dan dijadikan alasan tidak menciptakan lapangan kerja layak bagi rakyat di dalam negeri

Jargon “TKI berendidikan dan berketrampilan” dijadikan alasan pemerintah untuk tidak merombak peraturan yang memperbudak BMI. Kami meyakini program ini sesungguhnya tidak akan menyelesaikan persoalan BMI dan rakyat. Sebaliknya, rentetan panjang derita BMI akan bertambah dan kasus perdagangan manusia/organ, overstay dan kasus serius lain akan meningkat.
Wujudkan Perlindungan Sejati, Hukum PJTKI Pelanggar Hak dan Pemalsu Data BMI
Menurut ILO tahun 2014, jumlah BMI resmi sebanyak 6 juta orang (57% perempuan dan 43% laki-laki). Tapi BMI tidak berdokumen/tidak resmi diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar lagi. Kondisi BMI, resmi atau tidak, terus menerus mengalami berlapis-lapis pemerasan. BMI diikat oleh dua jenis peraturan yang merugikan hak mereka.

Aturan negara penempatan yang merugikan dan membuat BMI rentan yaitu:
• Masa kontrak kerja pendek: 1-2 tahun bisa diperpanjang tapi diwajibkan pulang ketika kontrak berakhir atau terjadi PHK
• Pengetatan ijin visa kerja: Macau memberlakukan blacklist 6 bulan jika buruh migran break contract, Hong Kong mem-blacklist yang dianggap gonta-ganti majikan, Taiwan mengharuskan buruh migran pulang ke Indonesia setiap 3 tahun
• Diupah murah dan tidak dilindungi dalam undang-undang perburuhan sehingga tidak punya hak libur dan hak lain selayaknya buruh (kecuali Hong Kong)
• Dilarang pindah ke jenis pekerjaan lain

Sementara dampak aturan pemerintah yang mengikat BMI pada PJTKI:
¬ Overcharging
Pemerintah telah menetapkan jumlah biaya penempatan yang sangat mahal melalui sistem potongan gaji, tapi kenyataannya BMI ditarik lebih tinggi lagi. Jika gagal melunasi, PJTKI/agen/
bank tidak segan mengintimidasi dan mengkriminalisasi BMI dan keluarga tersebut. Bagi mereka yang di-PHK sebelum kontrak atau potongan habis rata-rata disuruh mengulangi biaya tersebut. Berikut jumlah biaya yang dipungut di beberapa negara:
HONG KONG (HK$16,000 = Rp. 27 juta, 6-7 bulan potongan)
MACAU (20,000 patacas = Rp. 33 juta, 7-8 bulan potongan)
TAIWAN (56,880 TWD = Rp. 23 juta, 7-9 bulan potongan)
SINGAPURA (3000 SGD = Rp. 29 juta, 6-10 bulan potongan)
¬ Penahanan dokumen dan pemalsuan data paspor oleh PJTKI
¬ Perlindungan Kedutaan/Konsulat diluar negeri minim mulai shelter, pendampingan kasus, sosialisasi informasi hingga pelayanan bentuk lain yang dibutuhkan BMI
¬ Rentan menjadi tidak berdokumen (kaburan/overstay) demi menghindari tekanan PJTKI
¬ Rentan dijadikan sasaran sindikat narkoba dan perdagangan manusia

Pelanggaran tersebut semakin merajalela karena korban tidak bisa memperkarakan PJTKI dalam hukum Indonesia. Kemiskinan, keterpaksaan dan jeratan pada PJTKI makin membuat BMI/keluarganya hanya bisa pasrah pada penindasan yang menimpanya.

Hentikan Kriminalisasi dan Deportasi BMI Korban Pemalsuan Data Paspor. Melalui Proyek Paspor Biometrik Berbasis SIMKIM.

Pemalsuan data paspor merupakan salah satu dampak aturan pemerintah yang menjerat BMI pada PJTKI. Sekian puluh tahun tidak ada upaya menghentikan praktek ini tapi, sebaliknya, pemerintah justru melanggengkan dengan menolak memberlakukan kontrak mandiri. Dari hasil survey terhadap 497 BMI di Hong Kong ditemukan, 15,5% BMI dipalsukan namanya dan 31% BMI dipalsukan kelahirannya. Belum lagi praktek pemalsuan data yang menimpa BMI di negara-negara tujuan lain.

Lalu tiba-tiba, tanpa konsultasi, sosialisasi dan kesepakatan tertulis (Memorandum of Agreement) dengan negara-negara penempatan, pemerintah Indonesia memberlakukan pembenahan data paspor BMI yang datanya dipalsukan. Aturan ini menarget BMI yang pernah membuat paspor lebih dari satu kali dengan data yang berbeda.

Dalam hal ini, pemerintah justru menyalahkan BMI dan tidak menginvestigasi dan memenjarakan PJTKI yang memalsukan data. Akibatnya pembenahan data ini, di Hong Kong ada 4 orang dipenjara, 5 orang menunggu vonis pengadilan dan puluhan lain tidak diberi visa kerja. Ketika para korban diinterogasi dan dituntut, Pemerintah tidak menyediakan pendampingan pengacara.

Di tengah negara tidak mampu menjamin penghidupan layak bagi rakyat di dalam negeri, mengapa pemerintah justru menjadi pihak yang menjerumuskan BMI ke penjara dan merampas hak bekerja? Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup keluarga BMI? Siapa yang akan memberi nafkah mereka? Akankah pemerintah mengurus BMI dan keluarganya sesuai mandat UUD 1945 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara”?

Jika belum mampu menjawab persoalan pokok yang menyebabkan rakyat miskin dan terpaksa menjadi buruh migran murah, maka setidaknya pemerintah berkewajiban untuk meyakinkan perlindungan hak dan jaminan kerja BMI diluar negeri. Maka pada hari pengakuan hak buruh sedunia ini, kami mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi kewajibannya kepada BMI dan keluarganya dengan memenuhi tuntutan sbb:
1. Hapus ikatan paksa antara BMI dan PJTKI dan jadikan kontrak mandiri sebagai pilihan BMI
2. Selamatkan dan lindungi korban pemalsuan data paspor dari kriminalisasi dan deportasi
3. Kriminalkan overcharging dan bentuk-bentuk pelanggaran hak lain BMI
4. Ciptakan sistem pengaduan dan penuntutan ganti rugi dari PJTKI/agen yang melanggar hak BMI
5. Cabut UUPPTKILN No.39/2004 dan ciptakan UU yang sesuai amanat Konvensi PBB tahun 1990 dan C189
6. Sediakan pendampingan kasus dan pelayanan yang ramah, cepat dan berpihak pada BMI diluar negeri

JBMI adalah jaringan dari berbagai organisasi dan aliansi organisasi massa Buruh Migran Indonesia dan keluarganya yang berada di Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia yang memperjuangkan penegakkan hak dan perwujudan perlindungan sejati.(Sjr)

Koran Buruh, Jakarta. Penggusuran Jalan Menceng Raya oleh pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Barat sempat mendapat perlawanan sebagian warga yang mengaku memiliki tanah yang terkena pelebaran jalan menceng raya oleh Pemprov DKI Jakarta (1/5/2016).

Menurut warga bernama H. M. Fadil saat melakukan orasi sambil membawa spanduk menolak penggusuran, pihak pemerintah tidak mempertimbangkan hak hak warga yang mempunyai surat surat yang dimiliki warga.

Menurutnya, warga hanya diundang disamping Kelurahan Tegal Alur untuk musyawarah pemberitahuan akan ada pelebaran jalan, bukan penggusuran.

“warga sering mendapatkan intimidasi dan ditakut-takuti oleh pihak pemerintah camat dan lurah. Mereka mengancam akan di bongkar bongkar”, katanya.

Menurutnya, pembongkatan ini penuh dengan kejanggalan. Kenapa yang dibongkar hanya satu kilo, kenapa tidak sampai ke pintu air kalau memang untuk kepentingan pelebaran jalan.

“Ada pun tanda tangan warga yang mengajukan surat untuk pembongkaran bukan warga menceng raya. Tidak tahu warga mana yang mengajukan surat itu. Kami warga menceng raya tidak pernah merasa mengajukan surat untuk pembongkaran ini”, ujar Fadil.

Sementara itu, warga lainnya Rohana Sembiring juga mengatakan, “kami warga Menceng Raya belum ada kesepakatan ganti rugi dengan pemerintah, karena kami memiliki surat-surat kepemilikan yang sah atas tanah kami”.

“Walaupun kami diberi rumah susun kami tetap akan menolak, karna kami punya bukti kepemilikan surat-surat tanah yang sah secara hukum”, ujarnya sambil memperlihatkan bukti surat surat yang dimilikinya pada awak media.

Menanggapi hal itu, Camat Kalideres Uus Kusnadi mengatakan, “kalau bapak ibu merasa memiliki surat surat tanah yang sah, silakan ajukan ke bagian hukum Walikota Jakarta Barat”.

“Kita tampung dan kita proses kebenaran dokumen yang saudara miliki. Kalau memang benar ajukan saja. Kami sebagai Camat dan Lurah hanya menjalankan perintah atasan untuk proses pembangunan”, ujar camat Uus disela pengusuran berlangsung di Jalan Menceng Raya. (JG)

Koran Buruh, NTB. Diawali dengan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Rapat Koordinasi Penanggulangan Paska Bencana Resmi di Buka, kegiatan yang di inisiasi dan di dukung oleh kementerian PMK RI di laksanakan di Hotel Golden Palace Gebang Mataram bekerja Sama dengan BPBD NTB (12/4) Acar Rakor Penanggulanan Bencana yang di laksanakan di mataram ini dihadiri oleh Diputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang di wakili oleh Asisten Deputi Penanganan Paska Bencana Ibu Dra. Detty Rosita M.Pd , hadir juga Bapak Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH. Yang sekaligus membuka Acara secara Resmi, di dampingi oleh Kepala BPBD Propinsi NTB, Dra. Detty Rosita M.Pd selaku ketua panitia menayampaikan bahwa Rakor Penanggulangan paska bencana ini di hadiri oleh Steak Holder terkait seperti Kepala SKPD, Unsur Masyrakat, Togoh Agama dll,

Maksud pelaksanakaan Rakor ini adalah untuk mensinergi upaya Pemerintah dan langkah langkah yang diperlukan dalam perlindungan masyarakat juga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, menurut Dety acara Rakor ini akan di laksanakan dalam dua Panel (Sesi) yaitu Panei Pertama akan membahs tentang Kebijakan Penanganan Penilaian Kerusakan Paska Bencana dan kebijakan Pemberdayaan MAsyarakat Pedesaan danPanel Kedua Akan membahas tentang Penanagan Paska Bencana Berbasis Masyarakat dan Proses penanganan bencana pada saat terjadinya Bencana di NTB.

Dalam Sambutan Resminya Sekretaris Daerah Setda NTB mengapresiasi kehadiran seluruh steakholder dalam acara ini dan memandang rapat koordinasi yang kita ikuti bersama hari ini adalah salah satu langkah stategis, wadah untuk menyatukan pandangan, menyamakan langkah bersama guna membangun sinergi dan koordinasi yang solid antara seluruh pemangku amanah khususnya dalam penanganan pasca bencana.Beliau juga mengunkapkan bahwa Daerah Nusa Tenggara Barat sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia memiliki kerentanan terhadap kejadian bencana alam. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana harus terus dijaga dan dikelola dengan baik.

Pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan manakala bencana terjadi, pasca bencana dan bahkan berbagai hal untuk mengantisipasi secara dini agar bencana tidak terjadi. Selain itu kita juga harus mampu membangun koordinasi dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam mengelola keadaan pasca terjadinya bencana. maksimalisasi pelaksanaan uu no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi wajib dilaksanakan serta melengkapinya dengan berbagai usaha tambahan, diantaranya dengan membuat draft kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pascabencana, meningkatkan koordinasi dan optimalisasi penanganan bencana dalam menunjang program nawacita ke 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.( Pungkasnya)

Page 1 of 6