Tuesday, 13 November 2018 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

JAKARTA, KBR| Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur ekspor perdana PT. Banjarnegara Agromandiri Sejahtera (PT BAMS) yang memproduksi kripik buah organik, bisa berjalan baik pada hari ini. Pelepasan ekspor perdana PT BAMS ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Indarto.

"Setelah sukses dengan ekspor perdana keripik nangka organik dan Salak organik dari Banjarnegara ke Jerman diharapkan sampai dengan Desember 2019 nanti bisa dilanjutkan dengan ekspor produk lainnya dari hasil pertanian Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Seperti, keripik nangka muda organik, pepaya dan keripik salak organik sebanyak 22 kontainer dengan nilai mencapai Rp 22 milyar," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (3/11/18).

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menjelaskan, PT. BAMS telah dirintis sejak tahun 2011. Setelah melalui kajian mendalam, baru direalisasikan pada 2015 dengan keyakinan bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat Banjarnegara. Sekaligus sebagai sumbangsih kepada warga di daerah pemilihan di dapilnya. Terlebih, Banjarnegara memang dikenal sebagai daerah unggulan penghasil buah, seperti salak dan nangka.

"Saat ini karyawan yang bekerja terus menuju angka 100 orang dengan target 300 karyawan. Kita juga memberdayakan sekitar 300 petani organik lokal setempat. Sebagai negara agraris, sangat disayangkan jika hasil pertanian tidak kita olah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi. Melalui kegiatan pabrikasi berskala ekspor, saya ingin buktikan kepada dunia bahwa hasil pertanian Indonesia tak kalah dibanding negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Politisi Partai Golkar ini juga meminta doa restu masyarakat agar PT. BAMS bisa terus meningkatkan kapasitas produksinya. Produk keripik buah dari 1 kontainer sebulan (4 ton) menjadi 2 kontainer sebulan (8 ton), produk buah dalam kaleng 3 kontainer sebulan dan produk buah dalam kemasan plastik pouch sebanyak 1 kontainer sebulan.

"Insya Allah peningkatan produksi bisa berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Utamanya para petani. Kita juga berikan pemberdayaan dan berbagai pelatihan sehingga buah hasil pertaniannya bisa bagus," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, berbagai produk unggulan pabriknya seperti keripik salak organik, keripik nangka organik, keripik buah naga organik, dan juga makanan Indonesia dalam kemasan telah mendapatkan sertifikasi organik Eropa dan Amerika dari Control Union. Berbagai pameran juga telah diikuti, seperti ANUGA (Perancis), THAIFEX (Thailand), BIOFACH (Jerman) dan TRADE EXPO INDONESIA (ICE BSD, Indonesia).  

"Melalui kesuksesan ekspor perdana ini, saya mengajak generasi muda lainnya juga ikut tergerak memajukan daera hnya masing-masing. Peluang usaha di segala bidang terbuka lebar, tinggal bagaimana kita bisa melihat dan memanfaatkannya untuk kemakmuran bersama," pungkas Bamsoet. (*)

JAKARTA, KBR | Anggota Unit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat,dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil mengungap dan menangkap IK (32) dan SU (31) pelaku pencurian uang. Akibat kejadian tersebut korban Indomaret mengalami kerugian sekitar Rp 45Juta.

Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh SH didampingi Kanit Reskrim AKP Supriyatin, S.H,. MH mengatakan, pelaku sebelumnya melapor ke Polisi sebagai korban perampokan yang dibuang di tol.

"Pelaku yang pada awalnya untuk meyakinkan Petugas dan mengaku sebagai korban perampokan," tutur AKP Supriyatin SH MH Sabtu (03/11/2018).

AKP Supriyatin menjelaskan, awalnya pada Jumat (02/11/2018) sekitar jam 05.30 wib Polsek Tambora menerima laporan tentang kasus perampasan mobil hino indomart dengan menggunakan senpi yang berisi uang tunai sekira Rp. 45 juta yang dilaporkan oleh pelaku IK.

Dengan adanya laporan tersebut dan keuletan serta kegigihan Anggota Reskrim Tambora yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Supriyatin dan Panit Iptu Eko Agus S SH melakulan penyelidikan dan olah SKP serta berkordinasi dengan jasa marga dan PJR dan sekira jam 07.30 wib mendapat informasi mobil box hino No pol B 9421CR warna hijau ditemukan oleh PJR Tol Sudiyatno berada di km 18 arah Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya team langsung mengambil barang bukti tersebut.

Setelah barang bukti mobil diketemukan langsung team melakukan prarekonstruksi mulai dari tkp awal yang dilaporkan hingga tempat korban dibuang oleh pelaku.

"Jadi dari hasil prarekontruksi tersebut kami menemukan beberapa kejanggalan keterangan korban dengan situasi di lapangn sehingga kami melakukan penyelidikan yang lebih intensif kepada korban," tuturnya.

AKP Supriyatin mengatakan, kemudian pada Jumat malam IK akhirnya mengakui bahwa semua laporan/cerita yang dibuat adalah bohong dan sebenarnya IK dibantu oleh SU mengambil uang yang ada di mobil.

Pelaku merusak gembok dan mengambil uang serta membuang gembok, brankas dan kunci roda di pinggir kali daerah PIK Penjaringan Jakarta Utara setelah itu uang disimpan oleh SU dan mobil ditinggalkan di pinggir tol Sudiyatmo km 18 arah bandara.

Lalu pelaku melukai badannya dan merobek baju serta membuat laporan ke Polsek Cengkareng namun ditolak lalu di Polsek Penjaringan ditolak karena TKP bukan di wilayah tersebut namun di wilayah hukum Polsek Tambora yang selanjutnya korban membuat laporan di Polsek Tambora.

Kepada Para Pelaku Bisa dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman Hukuman Penjara maksimal 7 tahun, demikian di tuturkan.

(humas Polsek Tambora)

Mataram, KBR | Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi NTB menolak dan melawan kenaikan upah sebesar 10,28%.

Dalam pernyataan rillisnya, Wirasakti Ketua SPN NTB menganggap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tidak berempati dengan buruh, hal ini terbukti dengan keputusan Pemerintah provinsi yang kemudian menaikan upah hanya sedikit beda dengan keputusan yang di edarkan oleh kemenaker dengan menaikan upah sesuai keinginan rezim kekuasaan sekarang.

Wira menyayangkan, "Sungguh sangat tidak bisa di terima akal sehat ketika harga BBM naik, harga sembako melambung,Tarip Dasar Listrik naik, biaya pendidikan anak sekolah mahal, daya beli kaum buruh menurun dan buruh hidup dalam keterbatasan akibat bencana gempa akan tetapi pemerintah dengan mudahnya mematok kenaikan upah sebesar hanya 10,28%"

Kami Serikat Pekerja Nasional Provinsi NTB akan tetap melawan dan meminta Gubernur untuk merubah dan menaikan upah sebesar 15%."Kata Wira".

Kami tidak asal meminta kenaikan 15% akan tetapi kami juga mendorong Gubernur NTB untuk memberikan perhatian khusus kepada buruh yang paling terkena dampak dengan kenaikan harga - harga yang makin tidak terkendali.

Sudah sewajarnya Gubernur menaikan upah sebesar 15% mengingat NTB merupakan daerah yang sangat potensial dan menjadi tujuan wisata kelas dunia. Sungguh memalukan jika daerah yang banyak menjadi tujuan wisata tapi buruhnya tesandera oleh kemiskinan."kritiknya"

Sekali lagi SPN Provinsi NTB akan terus mendesak dan melakukan segala macam perlawanan dan kami berencana melakukan aksi pengerahan masa sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Gubernur yang tidak berpihak kepada nasib buruh."pungkasnya.(Ach.S)

Tangerang, KBR | Camat Kosambi, Kabupaten Tangerang pertanyakan peningkatan Jalan Jati Mulya–Dadap. Pasalnya, dari dimulainya pelaksanaan proyek hingga saat ini, tidak ada pemberitahuan sama sekali terkait peningkatan jalan tersebut.

Camat Kosambi, Toni Rustani menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui kontraktor mana yang mengerjakan proyek peningkatan jalan senilai Rp17.846.760.000 itu.

Menurut camat, sudah sewajarnya bila kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut konfirmasi ke aparatur setempat.

“Sampai sekarang pekerjaan jalan di daerah Jati Mulya-Dadap itu, saya belum tau siapa yang ngerjain. Seyogyanya kontraktor yang mengerjakan konfirmasi ke aparatur setempat apa lagi pekerjaan itu setau saya dengan nilai cukup besar,” keluh Toni Rustani kepada koranburuh.com, Sabtu (03/11/2018).

Disamping itu, pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat kalau jalan yang sedang dikerjakan tersebut menimbulkan kemacetan yang cukup panjang serta debu yang dapat mengganggu pernafasan.

“Sudah berapa banyak warga yang datang ke kecamatan mengeluhkan kondisi jalan mengeluhkan kondisi macet dan jalanan berdebu. Tapi saya mau ngomong apa, saya saja tidak tau siapa kontraktornya,” ungkapnya.

Toni berharap agar pihak kontraktor benar-benar serius dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan tersebut.

“Kepada kontraktor yang melaksanakan proyek itu, tolong percepat pengerjaan proyeknya agar kemacetan tidak berlarut-larut,” jelasnya.

Kerjakan sebaik-baiknya karna angaran pembangunan ini dari uang rakyat dengan hasil sebaik-baiknya, Tambah Camat.

Temuan Tim Media SKU Demkratis di lapangan di duga banyak kejanggalan dari proyek ini seperti susahnya konfirmasi Ke pelaksana siapa pelaksana Proyek tersebut, karna tidak ada di lokasi beberapa kali kunjungan sehingga transparansi Panjang Lebar dan tinggi di duga banyak yang mennyimpang.(JGS)

Lombok Barat - Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVII (PPRA 57) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI hari ini Jumat 7/9 mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Lombok yang berada di Dusun Bentaur, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat. 
 
Kehadiran Mereka ditengah-tengah para pengungsi merupakan sebuah pengobat rasa trauma bagi warga yang kini kehilangan tempat tinggal akibat Gempa berkekuatan 7.0 SK yang disusul gempa-gempa berikut yang berakibat luluh lantahnya ribuan pemukiman warga disejumlah titik diwilayah Lombok.
 
Dalam kunjungan tersebut, para peserta PPRA Angkatan 57 Lemhanas RI tersebut memberikan bantuan berupa 1.100 selimut dan 10 unit MCK portabel. 
 
Adapaun Perwakilan PPRA 57 terdiri dari para Perwira Mabes Polri, Kombes Pol Hadi Gunawan; Perwira Angkatan Darat Singapura, Colonel Lek Seng Khoon; serta advokat, Alemina. Mereka menyempatkan berbincang dengan warga dusun yang jauhnya 2 km dari jalan utama.
 
Menurut Khoon, dirinya merasa terpanggil sebab selama satu tahun belakangan ini menimba ilmu di Indonesia. “Indonesia sudah banyak membantu saya di sekolah Lemhanas. Saya ingin membalas budi. Semoga warga Lombok dapat terus bersemangat,” tuturnya dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. 
 
Selain itu, Adi juga menambahkan, PPRA 57 diikuti 100 peserta, dimana keseluruhannya  turut menyumbang dalam penggalangan dana bantuan. 
 
Selanhutnya, Dana tersebut digunakan untuk pengadaan selimut dan pembangunan 10 unit WC umum. Dikatakan, “Pengungsi di sini masih memerlukan kebutuhan dasar. Itu yang kita berikan. Ada beberapa titik yang memang masih kekurangan,” kata mantan Kapolres Sumbawa Barat ini. 
 
Kadus Bentaur, Murhat mengungkapkan, sejumlah 215 rumah rusak berat terdampak gempa 7,0 SK pada Minggu (5/8) petang. Hingga saat ini masih ada 175 kepala keluarga yang tersebar di tenda-tenda pengungsian. “Warga saya 680 jiwa mengungsi. Rumah-rumah sudah diverifikasi. Semuanya rusak berat,” ujarnya. 
 
Perwakilan PPRA 57 tersebut kemudian meninjau pembangunan WC umum portabel di dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, Batulayar, Lombok Barat, dan Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Batulayar Lombok Barat. Sebanyak empat unit telah dibangun. WC umum portabel PPRA 57 juga sedang dibangun di dusun Klui, Mangsit, Malimbu, dan Mentigi, Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. (Ach.S)

 

 
 
 

Jakarta KoranBuruh | Dirjen PPHI panggil pihak Serikat Pekerja PUK SP KEP KSPI dan Manajemen PT. Vale Indonesia terkait dengan Mediasi permasalahan Ketenagakerjaan.

ketua Unit Kerja, Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT. Vale Indonesia penuhi Undangan Mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen PPHI di Jakarta, Senin 30/07/2018

Mediasi kali ini adalah mediasi lanjutan pertemuan klarifikasi, antara pihak Perangkat Unit Kerja (PUK) SP KEP PT. Vale Indonesia dengan Manajemen PT. Vale Indonesia bulan lalu, pada 29 Juni 2018 diruang rapat PPHI.

Hadir dalam mediasi tersebut pihak Manajemen PT. Vale Indonesia di ruang rapat PPHI.

Dalam mediasi tersebut, pihak Serikat Pekerja menyampaikan 4 poin yang menjadi perselisihan, salah satu diantaranya kenaikan Upah berdasarkan PP 78.

Kedua belah pihak diberi kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan permasalahannya yang di pimpin oleh Kasubdit PPHI Dr. Reytman Aruan, SH, M.Hum.

Menurut Hasbi Bidol ketua SP KEP PT Vale Indonesi " SP KEP masih tetap dalam pendirian bahwa kenaikan upah untuk pekerja PT Vale Tahun 2018, Sesuai PP 78," ujarnya

Iapun menambahkan, dari hasil mediasi tersebut masih belum menemukan kesepakatan antara pihak Manajeman dengan pihak Serikat Pekerja SP KEP. Selanjutnya mediasi akan dilanjutkan pada 13 Agustus 2018. Kami berharap di mediasi ke 3 dapat menghasilkan kesepakatan untuk menghindari kondisi kedepan yang tidak diinginkan secara bersama, sehingga tercipta hubungan Industreial yang baik dan harminis. punkasnya

Depok KoranBuruh | PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia Mengadakan Pendidikan dengan fokus Dasar-dasar Organisasi dan Tekhnik pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), (Sabtu, 21/07)

Pendidikan dan Pelatihan Dasar – Dasar organisasi dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk anggota khususnya pengurus serikat pekerja menjadi sangat penting agar tercipta Perjanjian kerja Bersama ( PKB ) yang bisa mewakili terpenuhinya hak – hak pekerja, selain juga tentunya menjaga hubungan Industrial yang harmonis.

Pendidikan dan Pelatihan ini dimulai dengan sambutan – sambutan dari Ketua PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia, Direktur PT. Meiwa Indonesia serta dari perangkat, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) FSPKEP Kota Depok.

Hadir sebagai Pembicara Bapak Marmin Hartono yang membawakan materi Dasar – dasar Organisasi dan Ibu Endang Wahyuningsih sebagai pembicara kedua, membawakan materi Perjanjian kerja bersama ( PKB )

Acara yang diadakan di Wisma Kinasih Jalan raya Setu Cilangkap – Tapos Depok ini dihadiri Anggota PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia dan beberapa pengurus Serikat Pekerja Tetangga dari PUK SPKEP PT. BASF Indonesia dan PUK SPKEP PT. Arista Depok.

Pendidikan dan Pelatihan ini dimulai dengan sambutan – sambutan dari Ketua PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia, Direktur PT. Meiwa Indonesia serta dari perangkat, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) FSPKEP Kota Depok.

Hadir sebagai Pembicara Bapak Marmin Hartono yang membawakan materi Dasar – dasar Organisasi dan Ibu Endang Wahyuningsih sebagai pembicara kedua, membawakan materi Perjanjian kerja bersama ( PKB )

Acara yang diadakan di Wisma Kinasih Jalan raya Setu Cilangkap – Tapos Depok ini dihadiri Anggota PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia dan beberapa pengurus Serikat Pekerja Tetangga dari PUK SPKEP PT. BASF Indonesia dan PUK SPKEP PT. Arista Depok.

Marmin selaku Pembicara menerangkan Dasar – dasar Organisasi Serikat Pekerja, "Dasar-dasar organisasi Serikat Pekerja yang kuat dimulai dengan pemahaman pengurus dan anggota serikat pekerja akan hak dan kewajibannya, semua bisa di dapatkan bila para pengurus dan anggota membuka diri untuk belajar dan menambah wawasan tentang organisasi,"

Menurutnya Hubungan Industrial dalam suatu perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya dituntut harus memilki Perjanjian kerja Bersama ( PKB ) yang menjadi regulasi untuk hubungan Industrial yang akan dijalankan bersama. Dan suatu perjanjian Kerja Bersama yang baik haruslah saling menguntukan diantara kedua belah pihak. Ujarnya (Toni)

 

Medan, Sumut - Camelia Panduwinata Lubis, artis pedangdut dan juga politisi asal medan ini maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam pertarungan pemilihan umum (Pemilu) April 2019 mendatang. Kendaraannya, yakni dari Partai Golkar.

Hal ini, ia ungkapkan ketika ditanya terkait persiapan dan motivasi pencalegan, dirinya mengaku sudah berniat menjadi wakil rakyat di Parlemen untuk memberikan kotribusi serta perubahan di dalam masyarakat.

"Motivasi nya untuk bisa mengkontribusikan diri saya sepenuhnya kepada masyarakat indonesia," kata camel, dalam keterangan pesan singkat. Sabtu (21/07/2018).

Menurutnya, terjun di dunia politik adalah jalan terbaik untuk memberikan perubahan dalam masyarakat, terutama di daerah pilihannya Sumatera Utara.
"Buat saya politik adalah ibadah, saya mau berbuat banyak untuk masyarakat, dan khususnya sumut," ucap Politisi Partai Golkar, Sumut.

Selain itu, artis dan juga mantan bakal calon wali kota medan tahun 2015 lalu ini menjelaskan, tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat membuat UUD, Budgeting dan pengawasan, tiga hal itu yang harus dijalankan hanya untuk kepentingan rakyat.

"Melalui tugas-tugas DPR membuat UUD, budgeting dan pengawasan, saya akan berjuang untuk melalakukan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Sumut," jelasnya

"Banyak yang perlu diperjuangkan di sumut, terutama tentang perempuan , anak dan pendidikan, Kalau saya duduk di Komisi 10 saya akan perjuangkan nasib para olah ragawan, pendidikan dan kesehatan di sumut," tambah Camel Petir, sapaan akrab

Artis dan juga Politisi Partai Golongan Karya ini, berjanji untuk bisa menjadi wakil rakyat yang amanah, hanya memperjuangkan hak sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ketika terpilih harus benar-benar menjalankan amanah rakyat karena buat saya politik bukanlah berebut kekuasaan, tapi amanah besar yg dititipkan masyarakat kepada kita jadi bekerjalah maksimal dan jauhi segala macam bentuk korupsi." Pungkasnya

Camelia panduwinata lubis, maju sebagai caleg dari Partai Golkar dengan mendapatkan Nomor urut 7 Dapil 1 Sumatera Utara.

Jakarta,- Partai Golkar kumpulkan seluruh anggota Fraksi DPRD se-Indonesia dalam Workshop Nasional Anggota FPG DPRD di Jakarta 20-21 Juli 2018. Workshop ini merupakan salah satu upaya Golkar  memenangi Pemilu Serentak 2019.

"Agenda ini memiliki tujuan utama untuk menyamakan persepsi dan mengatur strategi pemenangan khususnya bagi anggota fraksi Golkar di tingkat daerah. Mereka penting untuk mendapatkan pembekalan karena ujung tombak kemenangan pada 2019 mendatang," ujar Yahya Zaini, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu 21 Juli 2018.

Menurut Yahya, agenda Workshop Nasional ini fokus pada marketing politik dan pemenangan pemilu 2019. "Materi-materi yang disusun menghadirkan profesional yang telah berpengalaman dalam ilmu komunikasi politik. Tentunya diharapkan akan jadi bekal memasuki kontestasi 2019," ujarnya.

Sementara itu, Whinda Yustisia dari Sands Analytic Universitas Indonesia, mengatakan untuk memperoleh kemenangan pada pemilu 2019 dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku pemilih. Sehingga dapat menentukan strategi dan model kampanye yang tepat dalam menggaet suara.

"Secara teoritik ada 3 pendekatan yang mesti dipahami dalam memahami perilaku pemilih. Pendekatan sosiologis demografis, psikologis, dan pendekatan sosial-ekonomi. Setiap pendekatan memiliki ukuran standar. Pendekatan sosiologis demografis menyangkut gender, wilayah tempat tinggal, suku, agama, pendidikan dan pekerjaan," katanya.

Dosen Psikologi UI ini juga menyebutkan, untuk ukuran psikologis menyangkut sikap terhadap kandidat, religiusitas dan ideologi politik. Sementara kondisi sosial politik menyangkut kondisi ekonomi pribadi, Indonesia dan arah kepemimpinan pemerintahan.

"Dari hasil penelitian wilayah tempat tinggal, suku, dan pendidikan merupakan faktor kunci memahami perilaku pemilih dari sisi sosiologis demografis. Sedangkan sikap kandidat dan arah kepemimpinan memiliki peranan yang signifikan pada faktor psikologis dan politik ekonomi," urainya.

Jakarta,- Kemenangan dalam kontestasi politik tidak lepas dari kemampuan membangun opini. Pertarungan persepsi adalah pertarungan politik yang sesungguhnya.

"Membangun persepsi sesungguhnya inti dari komunikasi politik. Siapapun yang mampu merebut persepsi masyarakat. Maka dia yang akan memenangkan kontestasi politik," ujar Adman Nursal dalam Workshop Nasional Anggota FPG DPRD se-Indonesia di Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.

Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh calon anggota legislatif dalam berkomunikasi dengan konstituen yakni soal kompetensi dan kehangatan. Aspek kehangatan akan memiliki dampak simpati kepada calon dari masyarakat.

"Kalau aspek kompetensi menyangkut kemampuan, kecerdasan dan kepintaran dalam berkomunikasi. Bagi calon yang berpengalaman tentu lebih mudah mencari celah, sementara bagi pemula harus mampu memahami isu agar masyarakat meyakini kompetensi yang dimiliki,"ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam komunikasi politik dibutuhkan paduan kredibilitas, konten dan kemampuan emosi dalam menyampaikan pesan. "Ketiga hal tersebut merupakan kunci kesuksesan dalam berkomunikasi. Siapapun harus mampu meramu dengan baik,"tegasnya.

Soal kemampuan mengaduk emosi dalam berkomunikasi, urainya, akan sangat penting untuk menciptakan kedekatan dan daya tarik pada masyarakat. "Sebagus apapun konten yang disampaikan, tetapi tidak ada ada tambahan hal-hal yang bersifat emosional tentu tidak berdampak dan membekas," katanya.

Workshop Nasional Anggota FPG DPRD se-Indonesia sendiri dilaksanakan 20-22 Juli 2018 dengan tujuan utama membekali para anggota legislatif Partai Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres serentak 2019.

Page 1 of 3