Monday, 16 September 2019 | Login
Belra MTS Meliala

Belra MTS Meliala

Friday, 25 March 2016 00:00

Kecelakaan Helikopter TNI

Koran Buruh. Berita Duka bagi bangsa kita pada hari minggu tgl 20 maret 2016 sekita pukulk 17.00 wib telah terjadi kecelakaan jatuh terbakar Heli TNI di mapane poso diduga semua penumpang meninggal semua, jenis Pesawat Helly Bell 412 EP No. HA-5171, adapun penumpang sbb :

1.Danrem Kol Inf Syaiful Anwar,

2.Kol Inf Ontang (BIN),

3.Kol Inf Herry (Bais),

4..Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu),

5.Mayor Faqih (Kapenrem),

6.Kpt Yanto (Dokter Korem),

7.Prada Kiki dan Crew

8.Kpt Cpn Agung/Pilot,

9.tt Cpn Wiradi/Copilot,

10.td Cpn Tito/Copilot,

11. Sertu Bagus/Mekanik,

12.Serda Karmin/Mekanik dan Pratu Bangkit/Avionic) Perkembangan lebih lanjut segera dilaporkan.

Pada tgl 20.03.2016 sekitar pkl 17.55 wita, di Kebun milik Bpk. Arsad di Dusun Pattiro Bajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso telah terjadi Kecelakaan Heli milik TNI AD yg ditumpangi 12 org. Kronologias Kejadian : 1. Sekitar pkl 17.30 wita, Rombongan berangkat dari Desa Watutau Kec. Lore Utara menuju Poso. 2. Namun pada saat diatas perkebunan Kel. Kasiguncu terjadi kecelakaan.

Adapun Nama-Nama korban yang MD : 1. Kolonel Inf Saiful Anwar. 2. Kolonel Inf Ontang. 3. Kolonel Inf Heri Setiaji. 4. Letkol Cpm Tedi. 5. Mayor Inf Faki. Untuk saat ini masih dilakukan evakuasi korban. Demikian sbg Lapdal.

Isi Pesawat Helly Bell 412 EP No. HA-5171, adapun penumpang sbb : Danrem Kol Inf Syaiful Anwar, Kol Inf Ontang (BIN), Kol Inf Herry (Bais), Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu), Mayor Faqih (Kapenrem), Kpt Yanto (Dokter Korem), Prada Kiki dan Crew 6 orang (Kpt Cpn Agung/Pilot, Ltt Cpn Wiradi/Copilot, Ltd Cpn Tito/Copilot, Sertu Bagus/Mekanik, Serda Karmin/Mekanik dan Pratu Bangkit/Avionic)

arwahi 1.Kolonel Saiful (Danrem) 2.Mayor faki (kapenrem) 3.Kapten yanto (dokter) 4.Kolonel Heri (BIAIS) 5.Kolonel Ontang(BIN) 6.Letkol Tedi 7.Ajudan Danrem Crew Heli : 1.Kapten agung 2.Lettu Wiradhy 3.Lettu Tito 4.Sertu Bagus 5.SerdanKarmin 6.Pratu

Ada tiga pejabat penting di heli Bell 412 tsb ● Danrem ● Kol dari BIN ● Kpl dari BAIS TNI Kol. Inf Saiful Anwar dan Kol. Inf. Ontang Roma dulunya di Kopassus.(Ach)

Koran Buruh, Mataram. Gerakan global untuk perubahan iklim ,Earth Hour, kembali mengingatkan pentingnya mengubah gaya hidup demi kelestarian bumi. Earth Hour 2016 yang jatuh pada sabtu, 19 maret, pukul 20.30-21.30 waktu setempat, mengajak publik dunia secara serentak untuk berpatisipasi dalam aksi simbolis mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak terpakai.

Tema Global Earth Hour tahun ini "Shine A Light on Climate Acion" bermaksud menggalang komitmen publik untuk turut berkontribusi mengatasi perubahan iklim. Seperti di kutip dari Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, "Kunci untuk menghadapi perubahan iklim adalah terus melakukan perubahan kecil secara bersama-sama," tegasnya. Pemerintah Kota Mataram telah memberikan dukungan untuk event swich off yang jatuh pada hari sabtu,19 Maret 2016,pukul 20.30-21.30 WITA dengan menghimbau SKPD, Camat, dan Lurah untuk mematikan sebagian atau seluruh lampu kantor pada jam tersebut, sekaligus menyoliasasikan gerakan Earth Hour kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Beberapa ikon kota juga dipastikan akan ikut gelap pada jam tersebut. Malam selebrasi Earth Hour 2016 yang akan digelar di depan pandopo Walikota Mataram akan dimeriahkan oleh atraksi seni dan budaya, aksi komunitas, dan penampilan musisi lokal. Utamanya, akan ada penyampaian pemerintahan kota Mataram tentang issu lingkungan. Peserta yang datang dapat secara terbuka berdialog dengan para pemangku kebijakan yang hadir pada acara tersebut.

"Momen selebrasi bukan hanya sekedar perayaan, namun juga membuka ruang bagi publik untuk turut menyatakan komitmen dalam mendukung berbagai aksi positif untuk lingkungan,"jelas Artha, koordinator kota EH Mataram. Tercatat puluhan komunitas, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menyatakan kehadirannya untuk memeriahkan malam selebrasi Earth Hour. Kepala BLH kota Mataram, H.M Saleh berharap gerakan Earth Hour dapat menjadi gaya hidup masyarakat.

"Saat ini hemat energi belum menjadi gaya hidup warga kota. Keberadaan Earth Hour dengan misi kampanye penghemat energi bisa mendorong masyarakat untuk melakukan itu," harapnya Momem ini juga dimanfaatkan oleh EH Mataram untuk menggalang komitmen #MataramBebasSampah dengan meminta dukungan publik. Peserta yang datang di malam selebrasi akan dipersilakan untuk membubuhkan tanda tangan (sign) yang menjadi simbol komitmen untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Dengan tegar #MataramBebasSampah Eart Hour Mataram kedepanya akan bergerak menyoliasasikan hal-hal sederhana yang dapat dilakukan masyarakat kota untuk menangani sampah secara mandiri.

"Pemerintah kota Mataram sudah sejak awal berkomitmen untuk masalah penanganan sampah. BLH sendiri manjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, melalui program LISAN, misalnya, mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar dan ramah lingkungan," tegas H.M. Saleh. Semangat yang diusung gerakan Earth Hour tentunya tidak berhenti pada perayaan sementara. Tidak cukup dengan simbolisasi mematikan lampu dan peralatan elektronik selama 60 menit saja, namun dilanjutkan dengan berbagai aksi positif sebagai kontribusi manusia terhadap kelestarian bumi.(Ach.S/KJ)

Kondisi Gedung Pasar Senen yang telah lama menjadi pusat perekonomian masyarakat, banyak mendapat perhatian dari Bakal Calon Gubernur DKI, paska kebakaran beberapa waktu yang lalu.

Muhamad Sanusi DPRD DKI Komisi II dari Partai Gerindra, " Pemda harus peduli dengan pasar ini, karena ini pasar legendaris. Pemda harus ingat, mereka (pedagang) ini aset, bukan objek. Ekonomi Jakarta bisa tumbuh berkat mereka, harusnya fasilitas mereka dikembangkan, jangan dimintai bayar saja," katanya di Pasar Senen Inpres, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2016

Pedagang Sebayang sejak 1980 sudah jualan di Pasar Senin mengatakan, agar menjadi perhatian pemerintah kepada para pedagang, bagian atas gedung yang sudah mulai retak rentan terbakar, dan kalo pemerintah mau memfasilitasi tempat untuk pindah.

Sanusi meminta Pemprov DKI mempercepat pembangunan gedung baru untuk pedagang. Sebagian pedagang memang sengaja kembali ke tempat yang semula terbakar karena lokasi penampung yang sekarang ini ada tidak dapat menampung seluruh pedang.

Sanusi Juga akan membantu pedagang, untuk menyalurkan aspirasi mereka ke Pemda, Agar Para pedagang jangan gelisah, Agar Pemerintah DKI meperhatikan nasib mereka.(JG)

Koran Buruh, Alger. Maret 2016 – Rusia dan Algeria melakukan pembicaraan serius terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Algeria. Diskusi berlangsung di Algeria beberapa waktu lalu dalam pertemuan antara Komite Algeria-Rusia mengenai kerjasama dalam bidang nuklir untuk tujuan damai. Pertemuan tersebut diketuai oleh Kepala Energi Atom Algeria (COMENA) Muhammed Dardura dan Direktur Departemen Bisnis Internasional Rosatom, BUMN nuklir asal Rusia, Nikolay Drozdov.

Pertemuan kedua negara tersebut mendiskusikan sejumlah cara untuk melanjutkan kerjasama di bidang nuklir yang memang sudah terjalin sebelumnya dan membahas bagaimana mewujudkan kerjasama tersebut ke tingkatan yang lebih konkret.

Algeria memang telah berencana kuat untuk menambah pasokan listriknya dari energi nuklir mulai tahun 2026. Saat ini, Algeria tengah sibuk mempersiapkan seluruh rencana strategis termasuk infrastruktur dan tenaga manusia untuk mewujudkan proyek ini.

Pada bulan Oktober 2014, Kepala Rosatom, Sergey Kirienko menyatakan bahwa kerjasama kedua negara awalnya memang dijalin dalam bentuk konsultasi mengenai pembangunan nuklir di Algeria. Dia juga menyatakan bahwa Algeria telah siap sepenuhnya untuk melakukan diversifikasi energi alternatif ke energi nuklir.

September 2014, Rusia dan Algeria telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang energi atom untuk keperluan damai. Dalam perjanjian tersebut tekandung rencana pembangunan PLTN di Algeria.

Menteri Energi Algeria, Youcef Yousfi menyatakan, pembangunan PLTN pertama di Algeria akan dimulai sekitar 12 tahun dari sekarang.

Koran Buruh. Ratusan serikat buruh dari berbagai organisasi di Indonesia bersatu padu melakukan deklarasi Federasi Jasa, Industri, dan Profesional (FJIP).

Ketua umum FJIP Achmad Ismail mengatakan organisasi tersebut muncul sebagai wadah perjuangan baru bagi buruh di Indonesia, gerakan buruh merasa perlu untuk mengembalikan citra positif gerakan buruh dengan gerakan terpadu, guna mengembalikan kitoh perjuangan buruh yang untuk membela dan memperjuangkan kesejahteraan pata buruh Indonesia.

“Perjuangan para aktivis buruh mendekati titik jenuh dan banyak terkontaminasi dengan maraknya praktik pemanfaatan buruh dengan bentuk yang beragam. Tema kami sebuah kerakyatan yang memang perjuangan bersama para buruh apapun benderanya,” kata Achmad dalam jumpa wartawan di Gedung Joang, Cikini, Jakarta Pusat, (11/03/2016).

Menurutnya, gerakan buruh di Indonesia telah memasuki masa yang memprihatinkan, akibat minimnya dukungan penguasa dan pengusaha dalam memperbaiki nasib buruh agar lebih layak dan sejahtera.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal FJIP Ridwan Rajaguguk, SH, MH mengatakan, saat ini kita dihadapan dengan situasi global yakni masyarakat ekonomi ASEAN,. terutama mereka yang berjuang dengan keringat di wilayah pabrik dan sektor informal semakin dianggap rendah diperlakukan makin tidak layak setiap hari.

“Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kaum buruh harus sejahtera, dengan melakukan kordinasi dengan penanam modal atau pengusaha. Sebutan mitra pengusaha telah lama dimateraikan bagi buruh walaupun implementasinya hampir nihil, perjuangan para aktivis buruh mendekati titik kejenuhan serta banyak terkontaminasi dengan maraknya praktik pemanfaatan buruh dalam bentuk beragam," ujar Ridwan

“Idenya kami ingin menjadi lebih besar lebih baik. Hari ini keinginan kami bergabung bersama,” ujar Ridwan.

Adapun deklarasi ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat antara lain, Dede Yusuf Macan Efendi dan Irma Suryani Chaniago dari anggota Komisi IX DPR RI l, Marinus Gea anggota Komisi I DPR, Rekson Silaban, Eko Darmanto, Poempida Hidayatullah, dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Mudhofir Presiden KSBI, dan para pengurus nasional serikat pekerja buruh.

Tampak hadir susunan tim deklarator Ketua Achmad Ismail,Sekjen Ridwan Rajagukguk, SH, MH, Bendahara Uly Nursia P, ketua bidang Program dan HI Maria Emeninta, Ketua Bidang Hukum Amati Seksama,  Andy William, Departemen Riset dan Litbang Jaya Putra Zega, Departemen Database dan IT Hukamas Rwanda, Humas : Liber Simbolon dan tampak juga hadir perwakilan 200 delegasi buruh dari berbagai daerah. (Tim Releaase)

Koran Buruh, Mataram NTB. Terkait pembelian lahan yang di lakukan Oleh PT Pelindo III Lembar yang berlokasi di Kesubakan Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB yang di duga cacat hukum, Ratusan warga yang mengaku sebagai ahli waris yang syah dari tanah tersebut mengirim surat somasi yang di tujukan kepada PT Pelindo III Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Surat 20/ADV.AWR & PTRS/ SK. Pdt/III/ 2016 yang tertanggal 14 Maret 2016, pasalnya dalam pembelian tanah yang di lakukan oleh PT Pelindo III Lembar tidak melakukan proses transaksi jual beli dengan pemilik atau ahli waris yang syah dan proses jual beli tanah yang luasnya 1,6 Hektar tersebut di duga banyak permainan.

Hal ini di benarkan oleh Sanisah yang mengaku sebagai Ahli waris yang sah, menurutnya lahan tersebut merupakan milik keluarganya berdasarkan silsilah yang ada dan ia menuturkan bahwa yang pertama di makamkan disana buyutnya yang bernama Karaeng Isa.” Lantas apa haknya H Iksan Fikri menjual tanah peninggalan keluarga kami ke pihak PT Pelindo.” Tanyanya

Atas hal ini, Lanjutnya, kami merasa sangat di rugikan atas penjualan tanah tersebut, karena itulah kami bersama 100 orang lebih yang merupakan hak milik penuh atas tanah tersebut melayangkan somasi, baik ke pihak PT Pelindo III selaku pembeli dan juga H Ikhsan Fikri Selaku penjual.” Bila perlu kami akan bawa ke ranah hukum kasus ini .” Cetusnya

Sementara itu menurut pantauan media ini, isi surat somasi yang di layangkan tersebut berisikan bahwa tanah sengketa seluas 1,6 H tersebut adalah asal hak milik Almarhum Karaeng isa ( Kakek dari sanisah ) dan adapun sebagiannya telah di jadikan tanah kuburan keluarga. Tanpa seizin Sanisah selaku ahli waris dari Alm Karaeng Isa telah di jadikan hak milik pribadi oleh H Ihsan Fikri dan saat ini sedang di lakukan proses pembuatan sertifikat atas namanya sendiri ( H Ihsan Fikri ), atas hal tersebut H Ihsan Fikri di duga telah melakukan rekayasa dan pemalsuan, dan apabila hal tersebut terbukti, maka kuasa hukum Sanisah akan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan laporan telah melakukan perbuatan tindak pidana. Tanpa seizin dan sepengetahuan Sanisah ( selaku Ahli Waris ), PT Pelindo III Lembar telah membongkar dan memindahkan kuburan keluarga milik sanisah yang terletak di atas tanah tersebut tanpa persetujuan dari sanisah dan keluarganya. Melarang keras pihak Badan Pertanahan Lombok Barat untuk menerbitkan Sertifikat atas kepemilikan lahan tersebut karena tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Agar membatalkan jual-beli yang di lakukan oleh H Ihsan Fikri dan PT Pelindo III karena tidak melibatkan ahli waris yang syah.

PT Pelindo III Lembar harus menyerahkan kembali obyek sengketa ke Sanisah dan keluarganya selaku ahli waris yang syah tanpa beban perdata apapun dan Membayar ganti rugi kepada Sanisah dan keluarganya selaku ahli waris yang syah, baik materil maupun moril sebesar RP. 50.000.000.000 ( Lima Puluh Miliar Rupiah.

JM Pelindo III Lembar Baharudin Ketika dikomfirmasi beberapa hari lalu terkaitan akan dilayangkannnya Somasi oleh warga tersebut,menyatakan dirinya belum tau juga belum menerima surat Somasi tersebut.”namun jika itu benar,” maka sah-sah saja sebab itu merupakan hak warga”.

Namun Demikian menurut Baharudin,”saya perlu jelaskan Bahwa warga silahkan tanyakan kepada Kepala Desa yang paling mngetahui bagaimana Pelindo melaksanakan proses transaksi atas Lahan Tanjung Kuburan tersebut”.dan lahan tanjung kuburan sesungguhnya tidak dibeli namun diberikan biaya ganti rugi untuk pembelian lahan pengganti.Bahkan Pelindo juga tak membebani pihak lain untuk biaya proses pemindahan yang saat ini juga tengah berlangsung.

Dalam kaitan dengan prosedur,Baharudin juga menjelaskan; bahwa proses Negosiasi pemindahan juga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam persetujuan yang ditanda tangani oleh mayarakat.

General Manager Pelindo III Lembar ini juga mengakui bahwa lahan tersebut saat ini sudah memiliki Sertifikat.

Sementara itu Ketua Institut Transparansi kebijakan ( ITK ) Lombok Barat M Ridwan saat di mintai komentarnya terkait hal ini mengatakan’jika benar dalam proses ini terdapat hal-hal yang dinilai tak prosedural,maka dmi menyelamatkan Uang Negara maka pihaknya mendesak aparat berwenang agar mengusut tuntas permasalahan ini, menurutnya permasalahan ini menyangkut atas hak banyak orang dan ia mendesak agar pihak yang berwenang segera menyelesaikan permasalahan ini.

“jangan sampai ada gejolak nantinya yang akan timbul ke masyarakat, karena ini juga menyangkut kepentingan publik. Karena ada kaitannya dengan pihak PT Pelindo III Lembar.”Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat,maka sudah sepatutnya bagi Kami untuk membantu meng Advokasi Warga atau ahli waris keturunan dari pemilik tanjung kuburan,guna meluruskan persoalan ini, Jelasnya Begitu juga bila nantinya apa bila dalam proses transaksi Tukar Guling atau pembelian lahan Tanjung Kuburan itu ditemukan ada permainan kotor oknum-oknum baik pihak Pelindo III Lembar atau Aparat Desa dalam hal ini Kepala Desa Labuan Tereng,maka ITK tidak akan segan-segan untuk mendesak aparat Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.”Tegas Ridwan sembari menunjukkan Tembusan Surat Somasi” yang hendak dikirim juga kepada Presiden RI.(Ach)

Koran Buruh, Lombok Barat. Seorang Pasien kecelakaan Lalin asal Kuripan Utara mengalami pembusukan di kaki kanan dan tak memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan di RSUD Tripat Gerung,Selasa 15/3 Dijenguk Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra H Nursaid.kakinya tersebut harus segera diamputasi. Sementara pihak rumah sakit belum melakukan tindakan apapun

Ditengarai,pihak rumah sakit tidak mampu memberikan layanan lanjutan. Ini di karenakan pasien tidak mampu membayar biaya pengobatan,disisi lain pasien ini bahkan tidak memiliki kartu BPJS maupun KIS,Sehingga pihak Rumah Sakit Khawatir pasien tersebut tak mampu bayar perawatan dan pengobatan dibebankan padanya dan keluarga.

Pasien mengalami kecelakaan sebulan yang lalu sepulang merantau dari Bali dan luka tersebut tidak kunjung sembuh bahkan semakin parah dan membusuk.
Mustiadi dilarikan ke RSUD Tripat Gerung oleh keluarga tetapi belum bisa ditangani karena tidak memiliki BPJS Kesehatan maupun KIS. Nursaid memutuskan untuk mengulurkan bantuan. Ia akan membayar seluruh biaya pengobatan hingga operasi. Menurutnya, hal ini menjadi PR bagi dewan kedepan untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Saya akan sisihkan sedikit gaji saya untuk bayar cicilan perawatan selama di rumah sakit ini,” tukasnya.Ia berjanji akan mendiskusikan hal ini dengan kepala daerah. Selain itu, ia juga akan mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Lobar. terutama terkait penganggaran dana sebesar 2,4 miliar untuk kesehatan masyarakat. Kemana saja anggaran tersebut disalurkan. “Apakah hanya untuk ibu hamil dan bayi? Sementara masih banyak masyarakat miskin lainnya yang tidak mampu membayar biaya pengobatan,” tuturnya.

Ia juga akan melakukan pemanggilan pada leading sektor empat. Tujuannya untuk menindaklanjuti apa yang bisa dilakukan di masa mendatang. Khususnya masalah kemiskinan masyarakat Lobar. Sangat miris melihat kondisi masyarakat miskin. Sebagai wakil rakyat ia tidak ingin diam begitu saja terhadap kondisi tersebut. Harus ada tindakan nyata untuk membantu mereka.

Ia juga memahami posisi dokter yang belum bisa mengambil tindakan lanjutan. Terlebih status pasien masih belum jelas. Namun menurutnya, apakah hal itu bisa menjadi tolak ukur untuk menolong orang. Hal seperti ini tentu dapat membahayakan nyawa pasien jika tak segera ditolong.

Sementara itu, Dr Krismayana mengatakan telah menangani pasien sejak masuk Unit Gawat Darurat. Ia bersama perawat tetap memberikan pelayanan meskipun pasien belum memiliki status jelas. Namun, semua juga perlu pertimbangan pihak keluarga. Terutama soal penanganan pasien. “Tetap kita layani namun sisanya berhubungan dengan bagian administrasi. Kita tetap melakukan pelayanan pada pasien sesuai sumpah kami,” jelasnya.

Sementara itu, Nursahan, ayah Mustiadi sangat senang atas kunjungan tersebut. ia sangat berterima kasih atas bantuan untuk pengobatan anaknya. Ia sangat berharap Mustiadi segera ditangani oleh pihak rumah sakit. Anaknya tersebut dapat segera melakukan operasi pada kakinya yang tampak sudah mengalami pembususkan.(Ach)

Koran Buruh, Lombok Barat. Ada hal yang terbilang cukup unik pada razia simpatik yang digelar oleh satlantas Lobar. Selain menjaring pengendara yang tidak memiliki kelengkapan. Satuan Lalu Lintas Polres Lobar juga memberikan reward pada pengendara yang tertib dalam berlalu lintas. Sebanyak delapan pengendara sepeda motor menerima reward tersebut. salah satunya merupakan seorang pelajar sekolah menengah.

Razia tersebut dilakukan di area ruko di Rumak. Dalam razia tersebut, Satlantas Polres Lobar bekerjasama dengan Pengadilan Lobar. Setiap pelanggar akan langsung disidang di tempat. Puluhan pengendara terjaring dan mengikuti sidang di lokasi tersebut. Banyak dari mereka tidak membawa surat kelengkapan berkendara

Sementara delapan pengendara yang menerima reward berupa pembuatan SIM gratis. Menurut Kepala Satlantas Polres Lobar Gusriyadi Abustan, reward tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap sadar lalu lintas. Ia berharap, reward tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat akan lalu lintas.

Ia menambahkan, kesadaran lalu lintas masyarakat Lobar semakin baik. Peningkatan terjadi hingga 75 persen. Misalnya saja dalam penggunaan helm. Dalam setiap operasi yang dilakukan sangat jarang ditemukan penegndara tidak menggunakan alat pelindung kepala tersebut. “Paling hanya kita temukan satu atau dua,” kata Gusriyadi.

Yuni (22), merupakan anggota satuan pol pp Lobar adalah salah satu penerima reward dalam operasi tersebut. Ia merasa sangat senang bisa menerima hadiah tersebut. awalnya sempat merasa ketakutan saat hendak diperiksa karena berpikir jika dirinya bakalan ditilang lantaran belum memiliki SIM kendaraan.

Menariknya,ia justru mendapatkan reward berupa SIM gratis. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya reward tersebut. Ia berharap, polisi semakin maju dalam mengatasi masalah lalu lintas di Lobar. “bener-bener gak nyangka bisa dapat SIM gratis,” ucap Kasat Lantas Lobar.(Ach)

Tuesday, 15 March 2016 00:00

WAGUB NTB: Perlu Singkronisasi Kebijakan

Koran Buruh, NTB. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si menyampaikan pentingnya singkronisasi kebijakan pusat dengan produk kebijakan di daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan terutama ketika melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan.

“Seringkali kebijakan di pusat tidak singkron dengan daerah. Sehingga, kadang akan menimbulkan masalah, bahkan merugikan daerah atau masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dibuat pusat betul- betul memperhatikan kondisi daerah”, ungkap Wagub saat Pembangunan Singkronisasi Program Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016, di Hotel Sentosa, Kawasan Sanggigi, Kabupaten Lombok Barat, Senin (14/03/2016).

Kegiatan yang digagas Kementerian Perdagangan RI tersebut melibatkan seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia. Kementerian Perdagangan juga mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi se-Indonesia, untuk membahas dan menyatukan seluruh program dan kebijakan pusat dengan program daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Sri Agustina yang mewakili Menteri Perdagangan.

Saat itu, Wakil Gubernur menyampaikan potensi daerah untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan dan program. “Banyak sekali potensi di daerah ini, terutama produk-produk unggulan, seperti mutiara, batik sasambo, gerabah yang harus dikembangan dan dipasarkan”, jelas wagub.

Sementara itu, Sri Agustina menyampaikan pentingnya daerah memahami kebijakan pusat dalam melakukan singkronisasi program di daerah.

“Ada sekitar 23 program prioritas yang telah dicetus oleh President. Dari 23 program tersebut, sekitar sepuluh program prioritas yang harus melibatkan Kementerian Perdagangan, diantaranya Kedaulatan pangan, revolusi mental, kesentrasi wilayah perbatasan, pelayanan kesehatan, pembinaan pengusaha kecil dan lain-lain”, jelasnya di hadapan peserta kegiatan.

Untuk itu, menurut Sri Agustina, daerah harus merumuskan program dan kebijakan yang memperhatikan kebijakan pusat.

Selain itu, Sekjen Kemendag tersebut menyampaikan pentingnya penguatan pasar dalam negeri untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

SYAFRUDDIN HUMAS NTB

Koran Buruh, Jakarta. Ketua Bidang Advokasi dan Penerangan APT2PHI Nevy Dharsono dalam Press Releasenya Sabtu (13/3-2o16) menyatakan bahwa Bulog dan Menteri Pertanian sepertinya tidak peduli dengan nasib petani karena harga gabah jatuh hampir di semua sentra produksi pulau Jawa, sedangkan Bulog dan Mentan seperti kaget dan baru bergerak setelah Presiden Jokowi menemukan kejanggalan ketika melakukan sidak di gudang Bulog Karang Anyar Jateng.

APT2PHI merasa geli melihat Menteri Pertanian Amran sontak melakukan pencitraan dengan gerakan penyerapan gabah petani bersama aparat keamanan. Sebagai masukan untuk Presiden Jokowi agar tidak langsung percaya terkait kerja kabinetnya, karena 2015 juga sama seperti ini, untuk itu agar tidak terulang pembelian gabah petani seperti tahun lalu dengan memaksa petani menjual gabah dengan harga murah dibawah HPP pada aparat keamanan sebab ini bukan solusi untuk menolong petani malahan petani jadi takut dan malahan semakin terpuruk.

Nevy Dharsono dalam keterangannya mengatakan bahwa Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI dalam peninjauan lapangannya di Jatim dan Jawa Tengah hari ini Sabtu 13/3-2016 menemukan kualitas panen padi petani di daerah ini merosot karena tanaman padi banyak yang roboh diterpa banyaknya curah hujan, terkait dengan itu Rahman Sabon minta pada Bulog agar melakukan pembelian dengan rafaksi harga yaitu membeli dengan kualitas apa adanya sehingga petani tidak semakin terpuruk dan untuk mengisi persediaan nasional. Rahman mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan harga merupakan instrumen pokok dalam pengadaan bahan pangan khususnya padi/beras untuk melindungi petani produsen dari kemerosotan harga pasar pada musim panen,dan juga untuk menjaga agar perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga batas tertinggi untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi swasta, pedagang, penggilingan yang menyimpan dan juga untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli.

Demikian Nevy Dharsono dalam siaran persnya menanggapi sidak Presiden Jokowi di gudang Bulog Karang Anyar Jumat 11/3-2O16 dan ketidak siapan Bulog dalam oenyerapan pembelian gabah petani.  Demikian Nevy Dharsono Jakarta(Ach)

Page 3 of 6