Thursday, 09 April 2020 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

Jakarta | Ketua Umum Gerakan Masa Buruh NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, bahwa Teriakan Lock Down hanya untuk Provinsi darurat corona, sedangkan untuk Provinsi dimaksud seluruh penduduk tidak boleh keluar dan masuk, semua harus isolasi diri di rumah, dan bagi buruh harian lepas maupun keluarga yang kepala keluarganya tidak bekerja wajib diberi Bantuan.

Sementara Provinsi yang tidak darurat corona wajib melakukan kontrol social distancing dan kontrol ketat warga yang berkeliaran tapi tidak melakukan hal penting dan berlakukan jam malam, katanya

Menurutnya, Menteri Tenaga Kerja wajib memberikan punishman dan reward bagi perusahaan yang memperlihatkan kepeduliannya pada bangsa dan negara! Bagi perusahaan yang peduli dengan menyumbangkan anggaran CSR nya untuk insentif tambahan bagi yang bekerja, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak (koordinasikan dengan Menkeu) dan bagi perusahaan yang tidak memiliki kepedulian berikan punishment cabut izin usahanya selama 3 bulan (aturan ini khusus untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 500 Tenaga Kerja). 

Sedangkan untuk para kepala keluarga yang pengangguran dan pekerja buruh harian lepas, menteri sosial dapat memberikan BLT berupa sembako (beras 20 kg, minyak goreng 2 kg dan telur 2 kg) serta dana tunai sebesar 200.000. kata Ketua Umum Gerakan Masa Buruh NasDem Irma Suryani Chaniago Senin, (30/3/2020)

"Saya yakin jika hal ini dilakukan oleh Menaker dan Mensos, maka keluarga pekerja maupun keluarga yang menganggur akan merasa aman untuk tinggal dirumah karena kebutuhan dasar mereka terjamin, imbuhnya

Inilah yang dimaksud negara hadir dalam penanggulangan bencana didampingi tindakan medis dan pencegahan melalui social distancing dan penyemprotan dengan disinfektan, pungkasnya.[Red...]

Semarang | Gerah dengan situasi rencana rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Senin 30 Maret 2020 buruh di Semarang akan melakukan topo pepe (berjemur-red). Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagaimana di ketahui RUU Omnibus law mendapatkan penolakan keras tidak hanya dari elemen

“Iya, kami akan melakukan aksi Topo pepe di depan kantor Gubernur, ini buruh, tapi juga dari mahasiswa, nelayan dan banyak elemen lainnya. Kami lakukan karena kami menganggap DPR telah hilang kesadaran, bahkan khianat terhadap amanah rakyat, dimana di saat situasi keprihatinan di tengah wabah virus Corona, mereka bukannya berempati, tapi justru melakukan sidang paripurna, yang menurut kami tidak ada urgensinya di tengah bencana wabah ini” kata Ahmad Zainudin ketua DPD FSP KEP-KSPI Jawa Tengah, Minggu (29/3/2020)

“Perlawanan akan terus kami lakukan, saat ini kami di Jawa Tengah bersama Rakyat Jawa Tengah Melawan(RAJAM), Gerakan Buruh Berjuang (GERBANG), KSPI dan sejumlah elemen lainnya akan tetap melawan Omnibus law,“ imbuhnya.[Red...]

Semarang | Ditengah situasi pandemik Covid-19 yang semakin meluas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, buruh Jawa Tengah meradang dengan rencana DPR RI yang akan melakukan rapat paripurna pada Senin, 30 Maret 2020. Mereka menilai DPR RI mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan situasi di tengah bencana wabah Corona.

“Untuk itu besok kami akan melakukan aksi keprihatinan dengan Topo pepe, kami menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan kami juga menuntut DPR bersama Pemerintah untuk lebih fokus menangani wabah Covid -19.

Ditengah kondisi wabah corona, sekolah di liburkan, ibadah di batasi, acara hajatan di bubarkan, tapi kok malah dewan bersikukuh untuk melakukan sidang pari purna“ kata Aulia Hakim ketua DPW SPMI Jawa Tengah Minggu, (29/3/2020)

“Demi tegaknya hukum yang tidak tebang pilih, kami juga akan meminta Polri untuk membubarkan agenda DPR RI tersebut dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasi dan memantau jangan sampai DPR RI melakukan tindakan yang mencederai demokrasi dan mengkhianati rakyat,” Imbuhnya.[Red...]

Jakarta | Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Sunandar, meminta kepada Dewan Pimpinan Rakyat (DPR RI) untuk menunda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III karena situasi yang tidak memungkinkan di tengah teror Virus Corona. 

Sunandar berpandangan, jika Rapat Paripurna tersebut tetap dilaksanakan, berarti DPR telah mengabaikan imbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan massa. 

“Mari kita bersama-sama untuk mencegahnya, jangan mengambil kesempatan diatas wabah corona” kata Sunandar melalui keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020). 

Menurutnya, dengan adanya rencana Rapat Paripurna tersebut, DPR bagaikan orang-orang yang hilang kesadaran di tengah kebingungan rakyat dalam menghadapi wabah Covid-19. Bahkan, Kapolri mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk diam di rumah. Semua elemen masyarakat dilarang keras mengadakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang, termasuk sholat berjamaah di masjid, pengajian, serta acara pernikahan.

Namun lanjutnya, lembaga DPR justru hendak melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 30 Maret 2020. Ia menilai agenda tersebut terkesan dipaksakan dan membuat rakyat bertanya-tanya, terutama kaum buruh.

“Sebenarnya sejauh mana urgensinya DPR RI melakukan rapat paripurna ditengah kondisi bangsa yang masih kacau seperti ini. Mengajari rakyat untuk tidak patuh pada maklumat Kapolri, bahkan tata aturan rapatpun dibuat sedemikian rupa dengan tidak ada kuorum, tidak wajib hadir dan keputusan juga dapat diambil sepihak oleh para pimpinannya. Seperti rapat keluarga saja bisa dibikin semaunya.” ujar Sunandar.

“Jika kepentingan DPR RI adalah dalam rangka mengejar target dari Presiden terkait Omnibus Law, dengan ini saya tegaskan jangan jadikan negeri ini menjadi bar-bar. Hukum yang ada menjadi hukum rimba, Pancasila dan UUD 1945 hanya slogan semata. Jikalau itu yang terjadi maka eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara Pancasila patut dipertanyakan dan dapat dipastikan kami akan menjadi barisan terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law demi menjaga NKRI tetap tegak berdiri,” tambahnya. 

Sebagaimana disampaikan oleh para pimpinan serikat pekerja yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) pada konferensi pers beberapa waktu lalu bahwa mereka menunda aksi nasional menolak Omnibus Law pada tanggal 23 Maret 2020 karena bangsa ini sedang serius melawan Corona. Akan tetapi mereka mengancam akan melakukan aksi jika pemerintah tidak menarik draf RUU Omnibus Law dan DPR RI tetap memaksakan kehendak untuk membahasnya.(Jrw)

Jakarta | Yati (34), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kampung Cilancar Pandeglang, tidak bisa pulang ke kampung halamannya lantaran gaji 9 tahun ditahan setelah 11 tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Al Khraj Riyadh Timur Tengah.

Sujarwo, Kuasa Hukum Yati berharap, pihak Pemerintah melalui Direktorat Perlindungan WNI/BHI Kementerian Luar Negeri dan KBRI Riyadh untuk membantu memulangkan Kliennya dan dapat memastikan semua hak-haknya didapatkan sebelum dipulangkan, sebab selama bekerja 11 Tahun Yati di gaji 2 tahun dengan gaji perbulannya 800 Riyal berarti sisanya masih 9 tahun yang belum diterima.

Sujarwo yang juga Aktivis Buruh Migran menceritakan, Yati (34), berangkat pada tahun 2009 melalui PT. JP yang beralamat di Condet Jakarta Timur ke Negara tujuan Dubea Al Khraj Riyadh Timur Tengah.

Menurut keterangannya bahwa pihak keluarga sudah pernah mengurus ke PT yang ada di Jakarta tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang pasti, selain itu Yati juga sudah pernah meminta bantuan kepada KBRI Riyadh dan hasilnya nihil.

“Majikan saya selalu banyak alasan, kalau saya minta pulang selalu insya Allah terus dan nanti, kalau saya minta gajih pun selalu insya Allah menerus dan selalu bilang gak ada uang sebab itu sampe sekarang saya gak pulang" kata Yati

Yati berharap kepada pemerintah dan Kuasa Hukumnya untuk dapat membantu pemulangannya, selain itu ia juga berharap semua hak-haknya yang belum ia terima dapat diterima semu.

“Kami akan perjuangkan hak-haknya, dan kami juga meminta kepada pihak KBRI Riyadh untuk lebih serius lagi dalam melayani, melakukan pembelaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Riyadh yang sedang mengalami masalah” tegas Sujarwo

Jakarta | IndustriALL South Asia MNC Union Building Project bekerjasama dengan afiliasi IndustriALL di Indonesia menyelenggarakan lokakarya Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Hotel Gren Alia Prapatan Jakarta, Rabu (26/02/2020)

Adapun lokakarya tersebut bertujuan untuk merumuskan materi-materi kampanye serta jejaring yang mendukung kerja-kerja kampanye.

Acara tersebut diikuti 40 perwakilan Federasi Afiliasi IndustriALL di Indonesia, selain dari perwakilan Federasi SP/SB hadir juga perwakilan dari ILO Jakarta Ms Maiko Amano.

Ms. Maiko Amano dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin terkait dengan Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.[Jrw]

Jatim | Federasi Serikat Pekrja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional Jawa timur (GEKANAS-JATIM) mengadakan diskusi panel dengan seluruh aktivis buruh Federasi SP/SB di Jawa Timur untuk membahas RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja dan dampak-dampaknya terhadap pekerja Indonesia di ruang rapat wawasan Disnakertrans Jawa Timur kamis, [06/02/2020]

Diskusi yang menghadirkan para pimpinan GEKANAS Pusat Jakarta memaparkan bagaimana pemerintah melalui RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja di indikasi akan mendegradasi kualitas Undang-Undang bagi perlindungan pekerja di Indonesia.

Para narasumber mengakui sampai detik ini masih belum mengetahui dan mendapatkan Draft RUU OMNIBUS LAW yang di inisiasi oleh pemerintah dan pihak pemerintahpun masih tertutup terkait draft rancangan tersebut. Namun sebagai aktivis buruh kita tidak boleh lengah dan terlena dengan persoalan ini, Kata Ketua Umum FSP KEP-KSPI Sunandar 

Sunandar mengatakan issu OMNIBUS LAW ini bukan hanya masalah satu Federasi Serikat Pekerja saja, namun ini sudah menjadi persoalan hajat hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat buruh di Indonesia, jangan sampai kita terlambat menyadari dan menyesal dibelakang hari.

Untuk itu kita harus menekan egoisme dan individualis kelompok dan sudah saatnya seluruh buruh bersatu padu mengesampingkan perbedaan bedera, kelompok dan organisasi untuk menolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja,lanjut Sunandar.

Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja Nasional apabila pemerintah tidak mendengar dan menampung aspirasi dan tetap memaksakan untuk mengesahkan RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja.(alf)

Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Ronny Dimara mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. 

Ronny berpendapat, Airlangga sudah membuktikan kinerjanya selama menjadi Menteri Perindustrian pada kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberhasilan Airlangga memajukan sektor industri tanah air merupakan salah satu alasan Presiden Jokowi untuk mengangkatnya sebagai Menko Perekonomian pada periode keduanya. 

"Saat menjadi Menteri Perindustrian, pak Airlangga berhasil membangun SDM dan infrastruktur ndustri serta melahirkan Making Indonesia 4.0. Pak Airlangga adalah seorang teknokrat yang brilian," kata Ronny, Jumat (24/1/2020). 

Bukan hanya itu, menurutnya, Airlangga juga berhasil meningkatkan investasi industri bidang kimia, industri farmasi dan tekstil dan yang lebih penting lagi melalui peningkatan industri digital sehingga banyak menciptakan wirausaha baru. 

"Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki, saya yakin, dengan jabatannya sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga mampu mencapai target-target pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya," tutur Ronny.

Ronny memaklumi, banyak yang tidak tahu akan terobosan yang dilakukan Airlangga selama menjabat di kabinet. Sebab, menurutnya, Airlangga tidak seperti politisi pada umumnya. Airlangga sangat hemat bicara, tetapi banyak kerjanya. 

"Orang seperti pak Airlangga ini sedikit bicara, tapi banyak kerja. Saya yakin, dengan jabatannya yang baru sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga akan mencapai apa yang menjadi target pemerintah. Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kita support beliau," katanya. 

Lebih lanjut, Ronny menyoroti pemaparan Airlangga mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional dan nilai ekspor Indonesia, dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2020.

"Kemarin di pertemuan WEF 2020, pak Airlangga cukup meyakinkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini positif. Meskipun kondisi perekonomian global tidak pasti. Tapi melalui Omnibus Law hingga berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi di sektor industri, pak Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi akan di atas 6% dalam kurun waktu 2020-2024," katanya. 

"Kita tunggu saja hasil kerja beliau. Saya yakin semuanya akan tercapai," tambahnya.
[21.00, 24/1/2020] Dean Wartawan: Sejumlah Putra Papua Diakomodir Dalam Kepengurusan DPP Golkar, Ronny Dimara Apresiasi Airlangga Hartarto

Plt Ketua DPD Golkar Raja Ampat, Ronny Dimara mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto karena telah mengakomodir sejumlah putra Papua dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru. 

Ronny berpendapat, kebijakan Airlangga tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan kualitas yang dimiliki putra Papua. Ia berharap, kebijakan tersebut menjadi penyemangat bagi kader-kader Golkar di Papua untuk berjuang memenangkan partai berlambang pohon beringin dalam setiap kontestasi Pilkada, Pileg maupun Pilpres. 

"Saya sangat berterimakasih karena sejumlah kader muda Golkar asal Papua diakomodir. Itu artinya Airlangga sangat memperhitungkan kami di wilayah timur indonesia. Ada Amin Ngabalin, Robert Kardinal, Klemens Tinal yang terakomodir sebagai pengurus harian dan Syahmud Basri Ngabalin sebagai Ketua Badan Saksi Nasional," kata Ronny, Jumat (24/1/2020)

Ronny Dimara yang juga sebagai Wakil Sekretaris Bapilu Wilayah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat DPD Golkar Papua Barat menjelaskan, sejauh ini kualitas kader Golkar asal Papua tak kalah hebat dengan kader golkar di daerah lain. Hanya saja, kesempatan bagi kader golkar asal Papua untuk membuktikan kualitasnya terlalu minim. 

"Sekarang kesempatan itu sudah diberikan oleh Pak Airlangga. Kami sangat berterimakasih. Dan tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," kata Ronny Dimara. 

Kata dia, meskipun dalam penyusunan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar masih ada banyak sorotan, namun ia yakin hal itu akan segera diselesaikan sesuai dengan asaz partai. 

"Ketua Umum agar segera untuk bisa diselesaikan dengan mengikuti Azas Partai, semua kader Golkar pasti taat azas partai," kata Ronny.[Jrw]

Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat, Ronny Dimara mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. 

Ronny berpendapat, Airlangga sudah membuktikan kinerjanya selama menjadi Menteri Perindustrian pada kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keberhasilan Airlangga memajukan sektor industri tanah air merupakan salah satu alasan Presiden Jokowi untuk mengangkatnya sebagai Menko Perekonomian pada periode keduanya. 

"Saat menjadi Menteri Perindustrian, pak Airlangga berhasil membangun SDM dan infrastruktur ndustri serta melahirkan Making Indonesia 4.0. Pak Airlangga adalah seorang teknokrat yang brilian," kata Ronny, Jumat (24/1/2020). 

Bukan hanya itu, menurutnya, Airlangga juga berhasil meningkatkan investasi industri bidang kimia, industri farmasi dan tekstil dan yang lebih penting lagi melalui peningkatan industri digital sehingga banyak menciptakan wirausaha baru. 

"Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki, saya yakin, dengan jabatannya sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga mampu mencapai target-target pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya," tutur Ronny.

Ronny memaklumi, banyak yang tidak tahu akan terobosan yang dilakukan Airlangga selama menjabat di kabinet. Sebab, menurutnya, Airlangga tidak seperti politisi pada umumnya. Airlangga sangat hemat bicara, tetapi banyak kerjanya. 

"Orang seperti pak Airlangga ini sedikit bicara, tapi banyak kerja. Saya yakin, dengan jabatannya yang baru sebagai Menko Perekonomian, pak Airlangga akan mencapai apa yang menjadi target pemerintah. Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kita support beliau," katanya. 

Lebih lanjut, Ronny menyoroti pemaparan Airlangga mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional dan nilai ekspor Indonesia, dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2020.

"Kemarin di pertemuan WEF 2020, pak Airlangga cukup meyakinkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini positif. Meskipun kondisi perekonomian global tidak pasti. Tapi melalui Omnibus Law hingga berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi di sektor industri, pak Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi akan di atas 6% dalam kurun waktu 2020-2024," katanya. 

"Kita tunggu saja hasil kerja beliau. Saya yakin semuanya akan tercapai," tambahnya. [Jrw]

Jakarta | Sejumlah masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan , Minyak, Gas bumi dan umum (FSP KEP)  dan KSPI berunjuk rasa di gedung DPR menolak sejumlah poin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka mengklaim Omnibus Law akan menghapuskan sistem upah minimum dengan sistem upah per jam dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Ketua Umum FSP KEP, Sunandar dalam orasinya mengatakan bahwa masalah Omnibus Law bukan hanya masalah buruh Indonesia, tetapi juga masalah Rakyat dan anak bangsa Indonesia, kata Sunandar dalam orasinya

"Bila Omnibus Law terus berlanjut dan terus dipaksakan maka kami pastikan buruh bersama seluruh rakyat Indonesia, buruh akan bergerak dan buruh akan mengambil alih kekuasaan ini, maka jangan salahkan buruh dan rakyat Indonesia yang akan melakukan perlawanan besar-besaran kepada Pemerintah" tegasnya

Sunandar juga menyampaikan, dari hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR RI, semua Fraksi DPR RI Komisi IX menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 

“Sebagai wakil rakyat, sepakat. Kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi. Agar RUU Cipta Lapangan kerja ini bisa menjadi kepunyaan pengusaha, dan buruh atau pekerja. Dan kami akan perjuangkan itu semua,” ujar Dasco usai menerima perwakilan organisasi serikat buruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal mengapresiasi langkah Pimpinan DPR RI yang telah memberikan perhatian maksimal terhadap aspirasi kaum buruh. “Kami mengapresiasi Pak Dasco yang memperhatikan aspirasi buruh. Dimana Beliau menyampaikan akan membentuk tim bersama Komisi IX. Sembari, tentu kita harapkan Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendaknya bila aspirasi buruh ini akan disalurkan melalui DPR “ papar Said Iqbal.

Page 1 of 32