Sunday, 21 October 2018 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

Lombok Barat - Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LVII (PPRA 57) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI hari ini Jumat 7/9 mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Lombok yang berada di Dusun Bentaur, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat. 
 
Kehadiran Mereka ditengah-tengah para pengungsi merupakan sebuah pengobat rasa trauma bagi warga yang kini kehilangan tempat tinggal akibat Gempa berkekuatan 7.0 SK yang disusul gempa-gempa berikut yang berakibat luluh lantahnya ribuan pemukiman warga disejumlah titik diwilayah Lombok.
 
Dalam kunjungan tersebut, para peserta PPRA Angkatan 57 Lemhanas RI tersebut memberikan bantuan berupa 1.100 selimut dan 10 unit MCK portabel. 
 
Adapaun Perwakilan PPRA 57 terdiri dari para Perwira Mabes Polri, Kombes Pol Hadi Gunawan; Perwira Angkatan Darat Singapura, Colonel Lek Seng Khoon; serta advokat, Alemina. Mereka menyempatkan berbincang dengan warga dusun yang jauhnya 2 km dari jalan utama.
 
Menurut Khoon, dirinya merasa terpanggil sebab selama satu tahun belakangan ini menimba ilmu di Indonesia. “Indonesia sudah banyak membantu saya di sekolah Lemhanas. Saya ingin membalas budi. Semoga warga Lombok dapat terus bersemangat,” tuturnya dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. 
 
Selain itu, Adi juga menambahkan, PPRA 57 diikuti 100 peserta, dimana keseluruhannya  turut menyumbang dalam penggalangan dana bantuan. 
 
Selanhutnya, Dana tersebut digunakan untuk pengadaan selimut dan pembangunan 10 unit WC umum. Dikatakan, “Pengungsi di sini masih memerlukan kebutuhan dasar. Itu yang kita berikan. Ada beberapa titik yang memang masih kekurangan,” kata mantan Kapolres Sumbawa Barat ini. 
 
Kadus Bentaur, Murhat mengungkapkan, sejumlah 215 rumah rusak berat terdampak gempa 7,0 SK pada Minggu (5/8) petang. Hingga saat ini masih ada 175 kepala keluarga yang tersebar di tenda-tenda pengungsian. “Warga saya 680 jiwa mengungsi. Rumah-rumah sudah diverifikasi. Semuanya rusak berat,” ujarnya. 
 
Perwakilan PPRA 57 tersebut kemudian meninjau pembangunan WC umum portabel di dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, Batulayar, Lombok Barat, dan Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Batulayar Lombok Barat. Sebanyak empat unit telah dibangun. WC umum portabel PPRA 57 juga sedang dibangun di dusun Klui, Mangsit, Malimbu, dan Mentigi, Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. (Ach.S)

 

 
 
 

Jakarta KoranBuruh | Dirjen PPHI panggil pihak Serikat Pekerja PUK SP KEP KSPI dan Manajemen PT. Vale Indonesia terkait dengan Mediasi permasalahan Ketenagakerjaan.

ketua Unit Kerja, Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT. Vale Indonesia penuhi Undangan Mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen PPHI di Jakarta, Senin 30/07/2018

Mediasi kali ini adalah mediasi lanjutan pertemuan klarifikasi, antara pihak Perangkat Unit Kerja (PUK) SP KEP PT. Vale Indonesia dengan Manajemen PT. Vale Indonesia bulan lalu, pada 29 Juni 2018 diruang rapat PPHI.

Hadir dalam mediasi tersebut pihak Manajemen PT. Vale Indonesia di ruang rapat PPHI.

Dalam mediasi tersebut, pihak Serikat Pekerja menyampaikan 4 poin yang menjadi perselisihan, salah satu diantaranya kenaikan Upah berdasarkan PP 78.

Kedua belah pihak diberi kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan permasalahannya yang di pimpin oleh Kasubdit PPHI Dr. Reytman Aruan, SH, M.Hum.

Menurut Hasbi Bidol ketua SP KEP PT Vale Indonesi " SP KEP masih tetap dalam pendirian bahwa kenaikan upah untuk pekerja PT Vale Tahun 2018, Sesuai PP 78," ujarnya

Iapun menambahkan, dari hasil mediasi tersebut masih belum menemukan kesepakatan antara pihak Manajeman dengan pihak Serikat Pekerja SP KEP. Selanjutnya mediasi akan dilanjutkan pada 13 Agustus 2018. Kami berharap di mediasi ke 3 dapat menghasilkan kesepakatan untuk menghindari kondisi kedepan yang tidak diinginkan secara bersama, sehingga tercipta hubungan Industreial yang baik dan harminis. punkasnya

Depok KoranBuruh | PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia Mengadakan Pendidikan dengan fokus Dasar-dasar Organisasi dan Tekhnik pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), (Sabtu, 21/07)

Pendidikan dan Pelatihan Dasar – Dasar organisasi dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk anggota khususnya pengurus serikat pekerja menjadi sangat penting agar tercipta Perjanjian kerja Bersama ( PKB ) yang bisa mewakili terpenuhinya hak – hak pekerja, selain juga tentunya menjaga hubungan Industrial yang harmonis.

Pendidikan dan Pelatihan ini dimulai dengan sambutan – sambutan dari Ketua PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia, Direktur PT. Meiwa Indonesia serta dari perangkat, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) FSPKEP Kota Depok.

Hadir sebagai Pembicara Bapak Marmin Hartono yang membawakan materi Dasar – dasar Organisasi dan Ibu Endang Wahyuningsih sebagai pembicara kedua, membawakan materi Perjanjian kerja bersama ( PKB )

Acara yang diadakan di Wisma Kinasih Jalan raya Setu Cilangkap – Tapos Depok ini dihadiri Anggota PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia dan beberapa pengurus Serikat Pekerja Tetangga dari PUK SPKEP PT. BASF Indonesia dan PUK SPKEP PT. Arista Depok.

Pendidikan dan Pelatihan ini dimulai dengan sambutan – sambutan dari Ketua PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia, Direktur PT. Meiwa Indonesia serta dari perangkat, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) FSPKEP Kota Depok.

Hadir sebagai Pembicara Bapak Marmin Hartono yang membawakan materi Dasar – dasar Organisasi dan Ibu Endang Wahyuningsih sebagai pembicara kedua, membawakan materi Perjanjian kerja bersama ( PKB )

Acara yang diadakan di Wisma Kinasih Jalan raya Setu Cilangkap – Tapos Depok ini dihadiri Anggota PUK SPKEP PT. Meiwa Indonesia dan beberapa pengurus Serikat Pekerja Tetangga dari PUK SPKEP PT. BASF Indonesia dan PUK SPKEP PT. Arista Depok.

Marmin selaku Pembicara menerangkan Dasar – dasar Organisasi Serikat Pekerja, "Dasar-dasar organisasi Serikat Pekerja yang kuat dimulai dengan pemahaman pengurus dan anggota serikat pekerja akan hak dan kewajibannya, semua bisa di dapatkan bila para pengurus dan anggota membuka diri untuk belajar dan menambah wawasan tentang organisasi,"

Menurutnya Hubungan Industrial dalam suatu perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya dituntut harus memilki Perjanjian kerja Bersama ( PKB ) yang menjadi regulasi untuk hubungan Industrial yang akan dijalankan bersama. Dan suatu perjanjian Kerja Bersama yang baik haruslah saling menguntukan diantara kedua belah pihak. Ujarnya (Toni)

 

Medan, Sumut - Camelia Panduwinata Lubis, artis pedangdut dan juga politisi asal medan ini maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam pertarungan pemilihan umum (Pemilu) April 2019 mendatang. Kendaraannya, yakni dari Partai Golkar.

Hal ini, ia ungkapkan ketika ditanya terkait persiapan dan motivasi pencalegan, dirinya mengaku sudah berniat menjadi wakil rakyat di Parlemen untuk memberikan kotribusi serta perubahan di dalam masyarakat.

"Motivasi nya untuk bisa mengkontribusikan diri saya sepenuhnya kepada masyarakat indonesia," kata camel, dalam keterangan pesan singkat. Sabtu (21/07/2018).

Menurutnya, terjun di dunia politik adalah jalan terbaik untuk memberikan perubahan dalam masyarakat, terutama di daerah pilihannya Sumatera Utara.
"Buat saya politik adalah ibadah, saya mau berbuat banyak untuk masyarakat, dan khususnya sumut," ucap Politisi Partai Golkar, Sumut.

Selain itu, artis dan juga mantan bakal calon wali kota medan tahun 2015 lalu ini menjelaskan, tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat membuat UUD, Budgeting dan pengawasan, tiga hal itu yang harus dijalankan hanya untuk kepentingan rakyat.

"Melalui tugas-tugas DPR membuat UUD, budgeting dan pengawasan, saya akan berjuang untuk melalakukan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Sumut," jelasnya

"Banyak yang perlu diperjuangkan di sumut, terutama tentang perempuan , anak dan pendidikan, Kalau saya duduk di Komisi 10 saya akan perjuangkan nasib para olah ragawan, pendidikan dan kesehatan di sumut," tambah Camel Petir, sapaan akrab

Artis dan juga Politisi Partai Golongan Karya ini, berjanji untuk bisa menjadi wakil rakyat yang amanah, hanya memperjuangkan hak sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ketika terpilih harus benar-benar menjalankan amanah rakyat karena buat saya politik bukanlah berebut kekuasaan, tapi amanah besar yg dititipkan masyarakat kepada kita jadi bekerjalah maksimal dan jauhi segala macam bentuk korupsi." Pungkasnya

Camelia panduwinata lubis, maju sebagai caleg dari Partai Golkar dengan mendapatkan Nomor urut 7 Dapil 1 Sumatera Utara.

Jakarta,- Partai Golkar kumpulkan seluruh anggota Fraksi DPRD se-Indonesia dalam Workshop Nasional Anggota FPG DPRD di Jakarta 20-21 Juli 2018. Workshop ini merupakan salah satu upaya Golkar  memenangi Pemilu Serentak 2019.

"Agenda ini memiliki tujuan utama untuk menyamakan persepsi dan mengatur strategi pemenangan khususnya bagi anggota fraksi Golkar di tingkat daerah. Mereka penting untuk mendapatkan pembekalan karena ujung tombak kemenangan pada 2019 mendatang," ujar Yahya Zaini, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu 21 Juli 2018.

Menurut Yahya, agenda Workshop Nasional ini fokus pada marketing politik dan pemenangan pemilu 2019. "Materi-materi yang disusun menghadirkan profesional yang telah berpengalaman dalam ilmu komunikasi politik. Tentunya diharapkan akan jadi bekal memasuki kontestasi 2019," ujarnya.

Sementara itu, Whinda Yustisia dari Sands Analytic Universitas Indonesia, mengatakan untuk memperoleh kemenangan pada pemilu 2019 dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku pemilih. Sehingga dapat menentukan strategi dan model kampanye yang tepat dalam menggaet suara.

"Secara teoritik ada 3 pendekatan yang mesti dipahami dalam memahami perilaku pemilih. Pendekatan sosiologis demografis, psikologis, dan pendekatan sosial-ekonomi. Setiap pendekatan memiliki ukuran standar. Pendekatan sosiologis demografis menyangkut gender, wilayah tempat tinggal, suku, agama, pendidikan dan pekerjaan," katanya.

Dosen Psikologi UI ini juga menyebutkan, untuk ukuran psikologis menyangkut sikap terhadap kandidat, religiusitas dan ideologi politik. Sementara kondisi sosial politik menyangkut kondisi ekonomi pribadi, Indonesia dan arah kepemimpinan pemerintahan.

"Dari hasil penelitian wilayah tempat tinggal, suku, dan pendidikan merupakan faktor kunci memahami perilaku pemilih dari sisi sosiologis demografis. Sedangkan sikap kandidat dan arah kepemimpinan memiliki peranan yang signifikan pada faktor psikologis dan politik ekonomi," urainya.

Jakarta,- Kemenangan dalam kontestasi politik tidak lepas dari kemampuan membangun opini. Pertarungan persepsi adalah pertarungan politik yang sesungguhnya.

"Membangun persepsi sesungguhnya inti dari komunikasi politik. Siapapun yang mampu merebut persepsi masyarakat. Maka dia yang akan memenangkan kontestasi politik," ujar Adman Nursal dalam Workshop Nasional Anggota FPG DPRD se-Indonesia di Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.

Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh calon anggota legislatif dalam berkomunikasi dengan konstituen yakni soal kompetensi dan kehangatan. Aspek kehangatan akan memiliki dampak simpati kepada calon dari masyarakat.

"Kalau aspek kompetensi menyangkut kemampuan, kecerdasan dan kepintaran dalam berkomunikasi. Bagi calon yang berpengalaman tentu lebih mudah mencari celah, sementara bagi pemula harus mampu memahami isu agar masyarakat meyakini kompetensi yang dimiliki,"ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam komunikasi politik dibutuhkan paduan kredibilitas, konten dan kemampuan emosi dalam menyampaikan pesan. "Ketiga hal tersebut merupakan kunci kesuksesan dalam berkomunikasi. Siapapun harus mampu meramu dengan baik,"tegasnya.

Soal kemampuan mengaduk emosi dalam berkomunikasi, urainya, akan sangat penting untuk menciptakan kedekatan dan daya tarik pada masyarakat. "Sebagus apapun konten yang disampaikan, tetapi tidak ada ada tambahan hal-hal yang bersifat emosional tentu tidak berdampak dan membekas," katanya.

Workshop Nasional Anggota FPG DPRD se-Indonesia sendiri dilaksanakan 20-22 Juli 2018 dengan tujuan utama membekali para anggota legislatif Partai Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres serentak 2019.

Jakarta - Alasan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengajukan dirinya sebagai pihak terkait dalam pengujian pasal tentang batasan jabatan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu dinilai tak tepat. Sebab, JK melalui kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin, menilai jabatan Wapres hanyalah pembantu presiden yang setara dengan jabatan Menteri.

 

Menurut Praktisi Hukum Pemilu, Ahmad Irawan, sekalipun bahasa konstitusional yang digunakan di dalam UUD 1945 Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, bukan berarti kedua jabatan tersebut sama dalam kedudukannya maupun fungsinya.

Ia menegaskan, setelah perubahan UUD 1945, jabatan Wakil Presiden dipilih melalui pemilih umum. Sementara seorang Menteri ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Presiden.

 

"Di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden itu the first man dan the second man. Kedudukannya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta dipilih melalui pemilihan umum melalui satu paket pasangan calon," kata Irawan kepada wartawan di Jakarat, Sabtu (21/7/2018).

 

Irawan mengatakan, jika tidak terdapat pembatasan masa jabatan bagi Wakil Presiden, maka menurut penalaran yang wajar Indonesia berpotensi memiliki Wakil Presiden yang sama secara terus menerus.

Lebih lanjut, ia menerangkan, sistem ketatanegaraan di Indonesia, memberi kekuasaan cadangan (power reserve) bagi seorang Wakil Presiden. Wakil Presiden membantu Presiden ketika fungsi kepresidenan masih berjalan. 

Apabila Presiden berhalangan tetap, maka Wakil Presiden tampil sebagai pengganti hingga berakhir masa jabatan. 

 

"Seorang Menteri tidak bisa mengganti Presiden ketika berhalangan tetap. Kecuali Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu bersamaan berhalangan tetap," ujar Irawan.

 

Irawan menilai, keikutsertaan Jusuf Kalla dalam proses pengujian undang-undang yang diajukan Perindo, sebagai Pihak Terkait dapat dibaca sebagai keinginan Jusuf Kalla untuk menjabat kembali sebagai Wakil Presiden, untuk periode ketiga kalinya. 

Selain itu, ia juga mengatakan, keinginan Jusuf Kalla maju kembali sebagai Wakil Presiden menjadi bukti paling empiris pentingnya kekuasaan itu dibatasi masa waktunya. Jika tidak, Indonesia akan terus dipimpin oleh orang yang sama dan itu tidak baik. 

"Jika politik konstitusi kita berubah dari corak “dwitunggal” dan menempatkan Wakil Presiden kedudukannya setara Menteri, maka lebih baik jabatan Wakil Presiden dihapuskan," tutur Irawan.


Sejarah Ketatanegaraan Indonesia


Menurut lelaki yang kerap dipanggil Wawan, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, memang hanya Jusuf Kalla yang menduduki jabatan Wakil Presiden sebanyak dua periode melalui proses pemilihan umum. 

Kondisi ini berbeda dengan Mohammad Hatta yang menduduki jabatan Wakil Presiden lebih dari satu kali mulai tahun 1945 s/d 1956 yang prosesnya dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan DPRS pada Tahun 1960. 


"Meskipun pada akhirnya Mohammad Hatta pada Tanggal 1 Desember 1956 mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jadi Indonesia pernah dipimpin tanpa adanya seorang Wakil Presiden," kata Irawan.

 

Kemudian, baru pada Tahun 1973 Indonesia kembali memiliki Wakil Presiden, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hingga Soeharto lima kali terpilih secara terus menerus sebagai Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden terus berganti dari periode ke periode. Hingga pada akhirnya muncul sejarah baru seorang Wakil Presiden menjadi Presiden karena Soeharto selaku Presiden berhenti dari jabatannya.


"Jadi sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan seorang Presiden pernah berhenti dan Wakil Presiden pernah mengundurkan diri karena ketidakcocokan. Sejarah juga menunjukkan pernah ada seorang Presiden terpilih secara terus menerus," tutur Irawan.


"Jadi dari sejarah tersebut, hanya Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden melalui sebuah proses pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan Mohammad Hatta mengundurkan diri karena ketidakcocokan dengan Wakil Presiden dan BJ. Habibie yang menjadi Presiden karena menggantikan Soeharto yang menyatakan berhenti sebagai Presiden," Irawan menambahkan.

JAKARTA, KoranBuruh | Ketua Dewan Pengawas Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad mewajibkan pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan masjid di kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu gunamembuat masjid diindonesia menjadi tempat ujaran kebencian hingga paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan agama Islam.

"Pemerintah harus punya SOP yang jelas bagaimana masjid pemerintahan. Apa yang mesti boleh dan tidak boleh. SOP dibuat dan dijalankan di masjid-masjid pemerintah yang membawa bendera negara," kata Agus dalam konferensi pers di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Minggu ( 8/7/2018).

Indonesia (DMI) dapat melakukan langkah-langkah guna atau ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar dan Islam.

"Kami juga mengajak ormas-ormas agar agar lebih aktif berdakwah di masjid-masjid (di lingkungan) pemerintah," ujar dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan indikasi-indikasi ujaran kebencian atau menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan dasar dan mengajarkan Islam ke pihak-pihak yang berlawanan.

Di sisi lain, Ketua PBNU Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah Abdul Manan mengatakan, masjid-masjid yang bernaung di bawah lembaga negara harus terhindar dari upaya penyebaran ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil masjid-masjidnya," ujar dia.

Abdul juga mengingatkan, pengurus dan penceramah di masjid-masjid lembaga negara harus mengutamakan nilai-nilai persatuan dan daya. Ia tidak ingin para pengurus dan penceramah memprovokasi orang lain untuk saling melecehkan, kekerasan dan menyudutkan sesama manusia. "Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat," kata dia.

 

( Sumber: Kompas.com )

Jakarta, KoranBuruh | Bandara internasional akan menggunakan teknologi pengenal wajah ( face recognition ) untuk mempercepat antrian Tukang pesawat.

Teknologi ini dapat digunakan untuk proses cek, bagasi, akses ke ruang tunggu, hingga naik pesawat.

"Wajah Anda akan menjadi paspor dan boarding pass di setiap proses naik pesawat," ungkap CEO bandara Sydney, Geoff Culbert dalam nama resmi seperti dilansir CNet.

Menurutnya di masa depan, tidak perlu lagi mencari paspor yang terselip di dalam tas - karena sudah menggunakan pemindaian wajah.

Saat ini, Australia telah menggunakan sistem untuk proses pemeriksaan, ruang penyimpanan, akses ke ruang tunggu, hingga sistem yang dinamakan SmartGate. Sistem ini menggunakan teknologi pengenal wajah yang digunakan untuk para turis asing.

Untuk menguji coba sistem ini, pihak bandara mengatakan akan menggandeng maskapai Qantas Airways.

Chief customer officer Qantas Vaness Hudson mengetahui uji coba yang bisa diberikan untuk yang lebih cepat dan nyaman bagi penumpang.

Uji coba ini akan dilakukan untuk beberapa operator internasional yang dioperasikan Qantas dari dan menuju Australia.

"Kebutuhan untuk layanan yang lebih cepat dan nyaman sangat diperlukan dan kami sangat antusias dengan hasil percobaan," ungkapnya seperti mengutip ZDNet.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton pada Februari lalu mengatakan penggunaan teknologi pemindai wajah di Bandara Canberra. (evn)

 

Sumber: CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180706142822-185-312021/teknologi-pengenal-wajah-gantikan-paspor-di-bandara-sydney

Jakarta, KoranBuruh | Ketua Dewan Etik DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Dr. Eggi Sudjana SH, siap memberikan pembelaan kepada wartawan yang dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers.

"Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka," tegas Eggi Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan Pers, Feri Rusdiono, lewat WhatsApp selularnya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Eggi terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara pemberitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan.

"Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya," tandasnya dengan suara tinggi.

Menurut Eggi, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap pengelolaan profesi jurnalis di Tanah Air. "Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi preseden buruk," jelas Eggy, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap ulama.

Padahal, menurut Eggi, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Di UU itu aturannya sangat jelas. Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya.

"Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi," ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat.

Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat "berpesta" dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis.

"Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi," jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan.

"Ini patut dicurigai. Kok pendekatannya UU ITE, bukan UU Pers? Jadi tak salah bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan," ujarnya mengakhiri. (FER/Red)

Page 1 of 2