Koran Buruh

Koran Buruh

Tangerang, Koran Buruh.com *.Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kemensos tahap ke -3, Selembaran Jaya Kosambi di distribusikan pada warga Kelurahan Selembaran Jaya, Kosambi Kabupaten Tangerang, Rabu (7/7/20.

Sebayak 1025 Kelurga menerima di kelurahan ini. Dengan Mempertahankan Protokol SOP Covid 19 peserta penerima manfaat di atur panitia sedemikian rupa agar protokol tetep terjaga.

Nilai BST yang di terima Rp 600.000 di harap membantu warga masa Pandemi C 19 saat ini, bisa ringankan beban keluarga. Pemerintah pusat melaui kemensos , telah tetepkan kriteria pemerima manfaat BST atar tidak berbenturan dengan Bansos yang lain.

Ibu Sugiarmi (47 Thn ) Warga Rt 01 /RW 02 Selembaran Jaya mengatakan bantuan ini sangat bermanffat membantu beban keluarga, anak saya 3 masih sekolah, bisa bantu biaya hidup saat ini. Sangat bermanfaat dan terimakasih pada pemerintah atas bantuan ini ujarnya.

Lurah Selembaran Jaya Suñartim, Spd menambahkan, penerima sudah terdata dari mensos, di fasilitasi oleh kantor pos, Kelurahan hanya fasilitasi saja agar tercipta suasana kondusif. Bagi Penerima yang tidak hadir bisa di ambil di Kantor pos, tidak bisa di wakili ujarnya menambah.

Turut Hadir Sekcam M. Syarif Hidayat, Polsek Teluk Naga AKP Dodi dan Koramil Teluk Naga.

*Janri KBR/Red*

Kota Tangerang, Koran Buruh.Com – Aksi Unjuk Rasa karyawan yang di PHK tergabung Serikat Buruh DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang aksi unras di Depan perusahaan pada hari Selasa (7/6/2020).

Aksi tersebut menutut kepada PT. Shiba Hidrolik Pratama selaku pihak dari Pengusaha agar memperhatikan tuntutan para karyawan yang telah di PHK dan Perusahaan sejumlah 20 orang yang berlokasi di Jl. Lio Baru Pergudangan Neon Box Blok B2 Kel. Batusari Kec. Batuceper Kota Tangerang.

Pimpinan aksi adalah Sdr. KUSNA dan Sdr. ATTA AMIRULLOH. Kapolsek Batu Ceper Kompol Wahyudi. SH Pimpin Pengamanan dan pengawalan Aksi unras Buruh tersebut dengan kekuatan anggota personil POLRI dari Polres Metro Tangerang Kota dan dari Polsek Batu Ceper sebayak kurang lebih 40 orang.

Kapolsek memfasilitasi mediasi pertemuan antara Pengusaha dengan perwakilan 3 orang dari Massa Serikat Buruh DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang di ruang kerja Kapolsek Batu Ceper.

Adapun tuntutan Aksi antara lain :

1. Menuntut perusahaan memberikan kompensasi kepada pekerja yang di PHK

2. Menuntut perusahaan membayarkan THR keagamaan pekerja yang di PHK

3. Menuntut perusahaan agar memberikan kebebasan berserikat

4. Stop PHK sepihak

5. Stop intimidasi terhadap pekerja.

PT. Shiba Hidrolik Pratama adalah perusahaan yang memproduksi Pegas / per, sebagai pimpinan perusahaan yaitu Sdr. WAHAB. Aksi unras selesai kemudian massa membubarkan diri dan dilanjutkan dengan mediasi di Mapolsek Batuceper, pada pukul 11.15 WIB

Perwakilan karyawan yg di PHK diwakili DPC KSPSI dan pihak perusahaan PT Shiba Hidrolik Pratama di Mapolsek Batuceper.

Pihak PT Shiba Hidrolik Pratama diwakili oleh :

1. Sdr. WAHAB (Owner Perusahaan)

2. Sdr. RIO (HRD) Pihak karyawan yang di PHK diwakili oleh :

1. NARTO, SH Biro Hukum SPSI 1973

2. RUDI Ketua PUK SPSI 1973

3. ARIS perwakilan DPC SPSI 1973.

Setelah dilakukan mediasi diperoleh kesepakatan bahwa pihak perusahaan akhirnya sepakat untuk membayarkan kompensasi kepada karyawan yg di PHK yaitu sebesar 1 kali ketentuan Peraturan.

*Janri Ginting/Red*

Jakarta | PT. Central Mega Kencana yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A Jakarta Selatan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

Menurut informasi perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan perhiasan intan dan berlian dengan tenaga kerja 1200 orang.

Sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri perusahaan tersebut telah melakukan PHK terhadap pekerjanya satu persatu dengan kompensasi seadanya. Bahkan 5 orang Pengurus inti PUK SP KEP turut di PHK. Tindakan tersebut ada indikasi kearah union busting/pemberangusan serikat pekerja dan pelanggaran atas UU No. 21 tahun 2000.

Atas perlakuan pengusaha tersebut perangkat organisasi Federsi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) dari PUK, DPC, dan DPD mengadakan rapat koordinasi khusus dengan DPP pada hari Jumat, 3 Juli 2020 di kantor DPP FSP KEP Jl. Dato Tonggara, Jakarta Timur.

"Tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja sudah diatur sedemikian rupa melalui Undang-undang. Melanggarnya secara sengaja sama halnya telah melecehkan Negara," ujar Sahat Butar Butar yang memimpin rapat tersebut.

Perusahaan yang menggandeng Frank & Co dengan produk kwalitas utama dan brand terkenal tersebut selama ini lancar-lancar saja. Dampak Covid-19 tidak terlalu signifikan berpengaruh.

"Seyogyanya pengusaha bisa menghargai jerih payah buruh yang sudah puluhan tahun ikut andil dalam membangun dan mengembangkan perusahaan. Wabah Covid-19 memang mengganggu jalannya perekonomian, akan tetapi PHK sepihak bukanlah solusi yang baik. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan," kata Ketua Umum FSP KEP Sunandar disela-sela kunjungannya ke PUK SP KEP PT. CMK hari ini (4/7).

"Sebagaimana diputuskan dalam rapat konsolidasi di kantor DPP kemarin, organisasi membackup penuh perjuangan buruh di PT. CMK ini dan akan membetuk Tim Advokasi gabungan dari PUK, DPC, DPD dan DPP untuk memperjuangkan agar dapat dipekerjakan kembali. Apabila pengusaha masih mempertahankan kesalahannya maka akan diambil tindakan,” pungkasnya.[Red]

 

 

Bogor | Buruh PT. Sari Keramindo International yang beralamat di Jl. Mercedez Benz, Cicadas, Bogor menangkan gugatan di Mahkamah Agung. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap 157 buruhnya diputuskan tidak sah sehingga pengusaha berkwajiban membayar kompensasi yang menjadi hak buruh.

Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2020 bahwa pengusaha berkewajiban membayar hak-hak buruh sebesar Rp. 11.748.713.856,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Ketua Perangkat Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SPKEP)  PT. Sari Keramindo International Ade Buchori mengatakan, sebagaimana kesepakatan bahwa semua kewajiban pengusaha tersebut akan diselesaikan dalam  waktu 14 hari kerja,

Menurut keterangannya bahwa pada Kamis (02/7) pengusaha ingin mengeluarkan barang-barang yang masih berada di dalam pabrik. Sontak hal itu menimbulkan kecurigaan buruh yang sudah hampir dua tahun menjaga asset tersebut dengan mendirikan tenda di depan pintu gerbang. Setelah sehari sebelumnya gagal mengeluarkan barang karena dihadang massa buruh, pada hari ini dengan memanfaatkan kondisi hujan, pihak pengusaha kembali ingin melakukan hal yang sama.

Hal itu diketahui beberapa buruh yang berjaga di tenda. Mereka melihat pintu gerbang dibuka dan ada mobil box yang hendak keluar dengan pengawalan security perusahaan. Kemudian beberapa perwakilan buruh mengghampiri dan disusul oleh buruh lainnya yang langsung merapat ke lokasi. Sehingga perdebatan tak terhindarkan. 

Bahkan manager perusahaan yang saat itu ada di tempat kejadian sempat ingin menabrakkan mobil box tersebut kepada buruh yang berbaris di depannya. Mobil sudah sempat berjalan beberapa meter namun semangat buruh yang kebanyakan perempuan tak bergeming berhasil menggagalkan niatan curang tersebut.

“Pengusaha jangan curang, pengusaha juga harus taat hukum, penuhi dulu kewajibannya baru perusahaan ini mau diapakan terserah mereka,” ujar Ade Buchori

Mendengar kejadian tersebut, Ketua Umum FSP KEP KSPI, Sunandar yang pada saat itu masih rapat di kantor DPP FSP KEP  langsung meluncur ke tempat kejadian, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada buruh yang teguh berjuang di tenda juang.

“Kawan-kawan buruh ini sudah berpuluh tahun turut serta dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan ini. Mereka juga andil dalam proses mengolah barang menjadi uang yang keuntungannya dinikmati oleh pengusaha," kata sunandar

Sunandar juga  berharap kepada pengusaha untuk memberikan hak-hak para pekerja yang telah lama dinanti-nanti oleh para pekerja yang di PHK ia juga mengigatkan kepada pengusaha untuk tidak  sewenang-wenang.[Reed]

Kota Tangerang | Sidang Perkara Pengembang mengugugat warga Kompleks Mutiara Garuda Teluk Naga 3.5 Milyar di PN Tangerang lantaran menutup jalan akibat penyebaran Covid 19 dengan tujuan karantina Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri, Senin, 29/06/20.

Dalam Sidang kedua belah pihak hadir, di wakili penasehat Hukum masing -masing, putusan sidang memutuskan berdamai, mediasi waktu 30 hari di sampai tanggal 7/7/20 sidang kedua. Putusan Sidang selanjutnya menunggu hasil mediasi kedua belah pihak, baik di luar pengadilan maupun di PN disilahkan oleh hakim. Mediator PN Kota Tangerang Samsuddin, SH berharap koperatif kedua belah pihak.

Akar permasalahan menurut Zainuddin, warga menutup akses jalan pada tanggal 5 April 20 dan membuka 18 Juni 20, tanggal 3 Juni 20, Warga dan Forum RT/RW di gugat 3.5 Milyar, padahal menurutnya selama 27 tahun hak mereka warga belum pernah terpenuhi.

Kuasa Hukum tergugat Warga Gufroni, menambahkan hari ini hadir 4 warga yang tergugat memperjuangkan hak mereka, ada aksi warga di luar PN Tangerang. Intinya meminta pengembang mencabut gugatan dan beri keadilan pada warga komplek mutiara garuda, ujarnya

Kota Tangerang, Koran Buruh. com Maraknya sejumlah bangunan Tak berizin di kota Tangerang, menjadi Tanda Tanya bagi sejumlah LSM dan Media, pasalanya sebagai Kontrol Sosial banyak di temukan bangunan Tak Berizin berdiri bebas di Kota Tangerang.

Hal ini tentu bertentangan dengan Aturan Pemerintah Kota Tangerang Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terpasang, sejatinya telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban umum serta Perda No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan, namun sampai saat pekerjaan pembangunan tetap berlangsung.

Seperti Temuan Bangunan Lantai di RT 05 / RW 07 di jalan Tongyan III, Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari bangunan di bersebelahan Hotel Bale Osca berlantai 4 tersebut berjalan dengan mulus, tanpa ada rintangan, bangunan hampir rampung dan masih terus di kerjakan pada Kamis, 25/6/20.

Pasalnya meski bangunan tersebut tidak punya Izin Membangun bisa leluasa membangun tanpa merasa bersalah.

Lebih parah lagi Bangunan Tersebut tak berizin tersebut sudah di Segel Satuan Pamong Praja Kota Tangerang, tak di hiraukan pemilik. Sehingga menjadi tanda tanya, LSM dan Media apa gunanya di segel jika tidak di indahkan.

Hal ini akan menimbulkan presedan bagi masyarakat kota Tangerang, bisa semena-mena membangun di kota tangerang ini termasuk izin lingkungan, izin gangguan apa sudah di kaji. Pemilik bangunan tidak bisa di konfirmasi saat berkali-kali ingin konfirmasi, termasuk mandor proyek tidak bisa di mintai keterangan, tidak pernah ada di lokasi ujar pekerja yang tidak mau di sebut nama.

Saat di Konfirmasi ke Satuan Polisi Pamong Praja,  sudah di Sampaikan Ke Gakumda  Kasi Tatang menyampaikan  pemilik bangunan telah mengurus izin,  meski sudah  punya  IMB belum di pasang pemilik ujarnya, Jumat 26/6/20.

Ketua Jaringan Laskar Nusabangsa Kota Tangerang Barhan Lubis, sayangkan lemahnya tindakan dan kesadaran masyarakat yang tidak taat aturan Pemko Kota Tangerang , menurutnya Perda IMB jangan di anggap remeh dan bisa semena-mena membangun tanpa mengikuti aturan yang telah di tetapkan.

*Janri Ginting*

Semarang | Setelah dua pekan melakukan sosialisasi protokol kesehatan di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, buruh yang tergabung dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kota Semarang menyambangi Balaikota Semarang siang ini, Rabu (24/6).

Kedatangan empat perwakilan buruh FSP KEP tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminudin yang mewakili Wali Kota Semarang.

Wakil Ketua DPC FSP KEP KSPI Kota Semarang, Subur Wijaya Hadi, menyampaikan perihal kegiatan selama dua pekan di kawasan industri berupa sosialisasi protokol kesehatan. "Kami melihat secara umum untuk pemakaian masker telah menjadi kebiasaan di kawasan. Sedangkan perilaku cuci tangan juga sudah mulai menjadi budaya," papar pria yang akrab disapa Subur ini.

Hanya saja, lanjut Subur, di PKL justru kami melihat cara penyajian yang belum higienis. Evaluasi kondisi tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dan ditindaklanjuti dengan sosialisasi penggunaan sarung tangan.

Melanjutkan saran dari DPC FSP KEP KSPI Kota Semarang, Ketua PUK SP KEP PT. Randugarut Plastic Indonesia Susilo menyetujui saran tersebut dan bekerjasama dengan PT. Randugarut Plastic Indonesia yang juga memproduksi sarung tangan plastik. "Dalam kesempatan ini serikat pekerja dan perusahaan PT. Randugarut Plastic Indonesia memberikan bantuan sepuluh ribu sarung tangan plastik kepada Pemkot Semarang", tutur Susilo di Kantor Wali Kota Semarang.

Baca juga : Buruh PT. SMP Kota Cilegon di PHK, Ketua Umum FSP KEP: Pemerintah Harus Tegas Melindungi Rakyatnya

Tuntut SK UMSK Diterbitkan, Buruh Demo Pemkab Bekasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang sangat mengapresiasi kerja keras dan bantuan buruh tersebut.

"Pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Semarang yang sedianya bertemu langsung dengan kawan-kawan buruh, tapi ada kegiatan mendadak. Mewakili Pak Wali Kota, kami mengapresiasi atas kegiatan yang diinisiasi oleh buruh untuk memutus mata rantai Covid 19 di kawasan industri. Tidak lupa pula kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan sarung tangan dari serikat pekerja dan perusahaan PT. Randugarut Plastic Indonesia", kata Sekda Kota Semarang, Iswar Aminudin.

Ditambahkan oleh Iswar, kegiatan semacam ini merupakan wujud nyata sinergi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk melawan Covid 19. Iswar juga berharap agar serikat pekerja atau komunitas turut menginspirasi dan bergerak bersama melawan Covid 19 di Kota Semarang.

"Kami berharap sinergitas  dalam melawan Covid 19 terus bisa terjalin", pungkas Iswar.

Terpisah, Ketua DPD SP KEP Jateng Ahmad Zainudin mendukung upaya yang dilakukan untuk menjaga kawasan dan sosialisasi protokol kesehatan.

"Kami menyemangati Pak Wali Kota dan jajarannya memimpin perlawanan terhadap Covid 19. Panjenengan tidak sendirian, ada buruh yang siap menjaga kawasan dan pabriknya agar tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid 19," kata Zainudin bersemangat.

Menurut kami, lanjut Zainudin, Covid 19 adalah musuh bersama buruh, pengusaha, pemerintah dan seluruh masyarakat. "Sudah selayaknya kita berpartisipasi dan saling menyemangati perjuangan bersama ini," tutup Zainudin.[Reed]

Cilegon | PT. Selago Makmur Plantation melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap karyawannya. menurut Ketua Umum FSP KEP-KSPI Sunandar, PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Selago Makmur Platantation (PT. SMP) Kota Cilegon terhadap karyawanya tidaklah manusiawi dan ada indikasi yang mengarah kepada tindakan union basting/pemberangusan serikat pekerja.

Sunandar mengatakan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin pihak pengusaha tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi hak pekerja sebagaimana telah diatur dalam Permen No. 6 tahun 2016. Yang diberikan hanyalah bingkisan, jika diuangkan bernilai jauh dibawah nominal THR. Tidaka hanya sampai disitu pada awal bulan Juni justru pekerja mendapatkan kiriman surat PHK. 

"Ini sangat tidak manusiawi. Pekerja yang ikut andil menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi pengusaha justru diperlakukan semena-mena," kata Ketua Umum FSP KEP KSPI Sunandar. Selasa (23/6)

Langkah-langkah yang sudah ditempuh PUK SP KEP PT. SMP beserta jajaran diatasnya telah melaporkan tindakan pengusaha tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan dan DPRD setempat. Karena sangat jelas tindakan pengusaha itu melanggar hukum. Perjuangan tersebut juga mendapatkan dukungan dari PUK SP KEP lainnya.

"Saya apresiasi kepada PUK SP KEP lain yang turut andil dalam perjuangan ini. Sungguh aneh yang dilakukan pengusaha, tidak memberikan THR, telah mem-PHK sepihak, juga melaporkan PUK SP KEP dan DPC FSP KEP kepada pihak kepolisian."

Saya harap pihak kepolisian untuk arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini. Disamping itu Pemerintah harus hadir ketika rakyatnya diperlakukan seperti ini. imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pengusaha telah melaporkan PUK SP KEP PT. SMP dan DPC FSP KEP Kota Cilegon kepada kepolisian atas aksi mogok kerja yang dilakukan.[Reed]

Bekasi | Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) yang merupakan wadah konsolidasi 18 Federasi Buruh di Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (23/06)

Meski Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Perkebunan (UMSK) kepada Gubernur Jawa Barat. Tetapi sampai  hari ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil belum juga menandatangani SK UMSK Kabupaten Bekasi 2020 ,

Hal tersebut membuat buruh di kabupaten Bekasi menjadi semakin gusar, pasalnya upah atau UMSK yang biasanya sudah di SK kan di awal tahun namun di pertengahan tahun tahun ini SK UMSK masih belum di tanda tangan oleh Gubernur.

Dalam aksinya, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendesak Gubernur Jawa Barat supaya Gubernur segera menerbitkan SK UMSK 2020 Kabupaten Bekasi dengan surat tertulis.

Mereka juga akan melakukan aksi besar-besaran di Gedung Sate Bandung pada 30 Juni 2020 apabila Gubernur tidak juga menandatangani SK UMSK 2020 Kabupaten Bekasi.[Reed]

KOTA TANGERANG.Koran Buruh.com - Rukmana (47) Karyawan PT Mayora Indah ditemukan tewas gantung diri di dalam Gudang Packing Material Candy, Jalan Industri Telesonic, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Sabtu (20/6/2020).

Kanit Reskrim Polsek Jatiuwung, AKP Zazali Hariyono membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Iya, benar kejadian tadi pagi, korban di temukan gantung diri diatas rak gudang menggunakan kain selendang," terang Zazali saat dihubungi wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Zazali menjelaskan, korban pertama kali ditemukan saksi Muhamad Sopyan (41) dan Iyan Ariansyah (21) saat pergantian sif malam ke sif pagi. "Untuk sementara belum mengetahui motif meninggalnya karyawan pabrik tersebut, masih dalam penyelidikan.

Dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan diserahkan kepada keluarga," pungkasnya. ( Janri Ginting )

Page 1 of 36