Koran Buruh

Koran Buruh

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara kerja dengan salah satu tujuan melindungi pekerja sehingga meningkatkan produktifitas di perusahaan.

Jika kesehatan pekerja terpelihara dengan baik maka angka kesakitan, absensi, kecacatan dan kecelakaan kerja dapat diminimalkan, sehingga akan terwujud pekerja yang sehat dan produktif.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyatakan jumlah usia kerja di Indonesia ada 193,55 juta jiwa dimana 133,94 juta jiwa masuk angkatan kerja dan sisanya sebanyak 59,61 juta jiwa bukan angkatan kerja.

Dan jumlah 133.94 Juta angkatan kerja, ada 127,07 juta jiwa bekerja di sektor formal maupun informal dan 6,87 juta jiwa adalah pengangguran. Besarnya jumlah angkatan kerja merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa bila dibarengi dengan kualitas dan produktivitas pekerja yang prima.

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat adanya tren kenaikan angka kecelakaan kerja di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sepanjang tahun 2018 lalu telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja, atau meningkat dibandingkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi tahun 2017 sebesar 123 ribu kasus.

Data kecelakaan kerja diatas diperkuat dengan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,dimana sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim kecelakaan kerja dengan nilai mencapai Rp 1,09 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang nilai klaimnya hanya Rp 971 miliar serta tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 792 miliar.

“Tren kenaikan ini haruslah kita evaluasi, bagaimana implementasi program K3 yang berjalan di tempat kerja bisa dilaksananakan dengan baik dan benar bukan hanya sebatas lembaran-lembaran prosedur, instruksi kerja guna memenuhi proser audit sertifikasi,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Sunandar dalam pesan singkatnya, Jumat (23/08)

Ia mengatakan saat terjadi kecelakaan kerja, proses investigasi haruslah berjalan dengan benar tidak semerta-merta menyalahkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. “Akar permasalahan yang sebenar – benarnya terkait terjadinya kecelakaan kerja harus digali dan ditindaklanjuti secara benar pula agar kejadian serupa tidak terulang,”ujarnya

Lanjut Sunndar, bila proses Investigasi dalam mencari akar permasalahan suatu kejadian kecelakaan kerja tidak dijalankan dengan baik dan benar oleh manajemen atau pihak pengusaha maka harus tanyakan komitmen perusahaan tersebut dalam penerapan K3, lanjutnya

Beberapa top managemen cenderung sering merasa sulit untuk memahami pentingnya investasi dalam keselamatan, fokusnya cenderung kepada productivity saja, jika tidak ada kecelakaan serius untuk jangka waktu tertentu. semuanya tampak berfungsi, Lalu, mengapa harus berinvestasi untuk mencegahnya?

“Sebuah mindset yang egois. Padahal bila sampai terjadi kecelakaan kerja, yang rugi bukan hanya si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, tapi juga perusahaannya. Apakah ditempat kita bekerja, pekerjanya sudah mendapat jaminan K3 dengan baik atau seadanya.

Menurutnya bila para pekerja masih belum mendapat jaminan K3 dengan baik saat bekerja, maka tugas pengusahanyalah yang harus menyediakannya namun bila pengusahanyapun lalai dan rendah komitmennya terhadap K3 maka serikat pekerjanyalah yang harus terus berjuang agar tercipta tempat kerja yang aman, lingkungan kerja yang nyaman dan yang terpenting pekerja bisa bekerja di area yang sehat dan terlindungi dari kecelakaan kerja, pungkasnya.[Tons]

BALI | DPP Perempuan Bangsa Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) menggerlar kegiatan Seminar Geber Stop KDRT (Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bertempat di Desa Sumberkima, Kec Garokgok, Buleleng, Bali, Senin (19/8/2019) kemarin.

Acara dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VIII Bapak Marwan Dasopang dan sebagai Nara Sumber dalam kegiatan ini adalah Siti Masrifah (Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa), Luluk Nur Hamidah (Sekjen DPP Perempuan Bangsa) dan Perwakilan dari KPPPA RI. Serta puluhan Peserta terdiri dari Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Siswa Siswi di Pondok Pesantren Nurun Najah.

Menurut Ketum DPP Perempuan Bangsa Dra. Siti Masrifah, mengatakan kenapa perlu melakukan kegiatan Geber Stop KDRT ini? Karena, dalam realitanya masih ada problem yang dihadapi Perempuan dan anak di Indonesia.

“Sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin menikah pertama kali < usia 18 tahun dan Sekitar 1,1% menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun (Susenas, 2016),”terangnya saat dikonfirmasi Via WhatsApp, Kamis, (22/08/2019).

Selain itu untuk masalah Perdagangan Orang (Dalam kurun waktu tahun 2012-2015, Bareskrim Polri mencatat terdapat 861 kasus perdagangan orang. Dari data tersebut, lebih dari 70 persen korbannya merupakan perempuan dan anak, dengan modus operandi terbesar ialah ketenagakerjaan dan prostitusi.

“Serta maraknya Kekerasan terhadap Perempuan (1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya; 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (SPHPN, 2016),”papar Politisi PKB ini

Selain itu juga sebanyak 42,3% Perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami KDRT berupa Pembatasan Aktivitas, menyususl setelahnya 24,5% mengalami kekerasan ekonomi, 20,5% mengalami kekerasan emosionla/Psikis, 12,3% mengalami kekerasan Fisik, 10,6% mengalami kekerasan seksual. (sumber SHPN 2016).

“Dimana sebesar 42,7% perempuan yang belum menikah mengalami kekerasan: 34,4% kekerasan seksual, 19,6% kekerasan fisik. (PPA 2017),”ungkapnya

Dalam hal ini keluarga adalah miniatur Negara yang tiang-tiang nya harus dijaga agar tidak sampai roboh. Seharusnya rumah menjadi tempat yang paling aman buat perempuan dan anak. Tandasnya (Red)

Jawa Timur | Sidang lanjutan gugatan buruh FSP KEP-KSPI terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/kpts/013/2019 tentang pelaksanaan penangguhan upah minimum tahun 2019 hari ini kembali digelar, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kamis (22/08/2019)

Sidang hari ini dengan agenda tambahan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi ahli dari masing-masing pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dari pihak penggugat menghadirkan saksi ahli Joko Ismono sedangkan dari pihak tergugat adalah ibu Lany Ramli.

Dalam keteranganya kedua saksi yang dihadirkan sama-sama memaparkan pendapatnya tentang bagaimana mekanisme tata cara permohonan penundaan pelaksanaan penangguhan upah minimum, terkait syarat administratif permohonan pengajuan penundaan pembayaran upah minimum yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak boleh ada salah satu syarat yang kurang dari perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran upah minimum, keduanya mengacu pada KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan upah minimum Kabupaten.

Namun ada satu point yang menjadi perdebatan cukup panjang terkait tentang besaran upah penangguhan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada pekerjanya.

Menurut kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat Joko Ismono, "besaran upah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan KEPMEN Nomor 231 Pasal 5 Ayat 2 (membayar upah minimum lama) adalah minimal membayar upah minimum kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu tahun 2018, namun dari pihak tergugat menyangkal bahwa yang dimaksud membayar upah minimum yang lama tidak bisa dimaknai dengan mempersempit penafsiran yaitu membayar upah minimum tahun lalu, ujarnya

"Memang tidak ada kejelasan dan perspektif yang terang dalam hal besaran upah yang harus dibayarkan pengusaha yang melakukan penangguhan upah pada regulasi dalam hal ini KEPMEN NO 231 tahun 2003, namun tentu pemerintah daerah harus memahami secara utuh bahwa upah minimum kabupaten adalah batas upah terendah upah bagi pekerja dan itu diperuntukkan hanya kepada pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun,"

Buruh berharap melalui kuasa hukumnya bung Effendi yang juga Advokad SPKEP_KSPI Jawa Timur dalam upaya hukumnya ini kedepanya ada kejelasan dalam menentukan upah yang harus diterima pekerja dan juga pemerintah daerah lebih bijak didalam menentukan persetujuan penangguhan upah, sehingga penerapan KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 ini memang benar-benar diperuntukan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum kabupaten.(alf)

 

Jawa Timur | Sidang lanjutan gugatan buruh FSP KEP-KSPI terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/kpts/013/2019 tentang pelaksanaan penangguhan upah minimum tahun 2019 hari ini kembali digelar, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kamis (22/08/2019)

Sidang hari ini dengan agenda tambahan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi ahli dari masing-masing pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dari pihak penggugat menghadirkan saksi ahli Joko Ismono sedangkan dari pihak tergugat adalah ibu Lany Ramli.

Dalam keteranganya kedua saksi yang dihadirkan sama-sama memaparkan pendapatnya tentang bagaimana mekanisme tata cara permohonan penundaan pelaksanaan penangguhan upah minimum, terkait syarat administratif permohonan pengajuan penundaan pembayaran upah minimum yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak boleh ada salah satu syarat yang kurang dari perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran upah minimum, keduanya mengacu pada KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan upah minimum Kabupaten.

Namun ada satu point yang menjadi perdebatan cukup panjang terkait tentang besaran upah penangguhan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada pekerjanya.

Menurut kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat Joko Ismono, "besaran upah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan KEPMEN Nomor 231 Pasal 5 Ayat 2 (membayar upah minimum lama) adalah minimal membayar upah minimum kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu tahun 2018, namun dari pihak tergugat menyangkal bahwa yang dimaksud membayar upah minimum yang lama tidak bisa dimaknai dengan mempersempit penafsiran yaitu membayar upah minimum tahun lalu, ujarnya

"Memang tidak ada kejelasan dan perspektif yang terang dalam hal besaran upah yang harus dibayarkan pengusaha yang melakukan penangguhan upah pada regulasi dalam hal ini KEPMEN NO 231 tahun 2003, namun tentu pemerintah daerah harus memahami secara utuh bahwa upah minimum kabupaten adalah batas upah terendah upah bagi pekerja dan itu diperuntukkan hanya kepada pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun,"

Buruh berharap melalui kuasa hukumnya bung Effendi yang juga Advokad SPKEP_KSPI Jawa Timur dalam upaya hukumnya ini kedepanya ada kejelasan dalam menentukan upah yang harus diterima pekerja dan juga pemerintah daerah lebih bijak didalam menentukan persetujuan penangguhan upah, sehingga penerapan KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 ini memang benar-benar diperuntukan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum kabupaten.(alf)

 

Jakarta | Isu wacana revisi undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan saat ini menjadi kekhawatiran di kalangan pekerja/buruh sebab dalam isu yang beredar, revisi undang-unang tersebut tidak berpihak kepada buruh justru pro pengusaha, hal ini menjadi sorotan serius di kalangan buruh.

Dalam aksi penolakan revisi oleh gabungan aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) kemarin sudah bertemu dengan perwakilan dari pihak Istana Negara, dalam pertemuan tersebut ada bebrapa poin yang di sampaikan oleh pihak Istana antara lain.

Secara prinsip perwakilan Istana sepakat bahwa Negara harus hadir memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena pekerja adalah unsur penting dalam perekonomian. Semakin sejahteranya pekerja, maka semakin maju sebuah Negara.

Presiden RI juga telah memberikan perintah agar mendengarkan aspirasi dari rakyat, oleh karenanya dengan senang hati jika GEKANAS memberikan masukan dalam hal kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan.

"Perlu kita pahami, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, berarti mengatur 3 pihak, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sementara UU harus bersifat adil, ini yang membuat posisi pekerja semakin sulit," Ujar Ketua Bidang Organisasi DPP FSP KEP-KSPI Zaenudin

Lanjut Zaenudin, Undang-undang nomor 13 tahun 2003, itu lahir akibat permintaan Bank Dunia sebagai salah satu persyaratan agar Indonesia bisa mendapatkan bantuan pinjaman akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Itu sebabnya salah satu agenda reformasi adalah melakukan reformasi UU dibidang Ketenagakerjaan.

"Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ruhnya atau desainnya adalah ranah investasi dan menganut Fleksibel Labour Market. Akibatnya peranan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan hanya sebatas anjuran. Dan perlindungan atas hak pekerja semakin dilemahkan, hubungan kerja yang fkexibel, akibatnya PKWT dan outsourcing di legalkan," Jelasnya

Ia menambahkan, bahwa isu yang beredar melalui pemberitaan media massa bahwa Pemerintah atas desakan pengusaha akan mengurangi hak pesangon, bisa dimungkinkan akan ada upah dibawah UMK untuk padat karya, jam kerja akan dibuat fleksibel, outsourcing juga diperluas, pemagangan akan masuk kedalam Undang-undang dengan waktu yang lebih lama.

Mengingat yang duduk di DPR RI banyak pengusaha, dapat dipastikan revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini tidak akan adil dalam merealisasikan kepentingan para pihak dan akan memihak kepada kemauan pengusaha.

Padahal sebagaimana uraian dan data-data tersebut diatas, persoalan buruh tidak termasuk dalan faktor utama penghambat investasi di Indonesia. Maka keinginan untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kesalahan analisa data dan sesat fikir serta dapat berdampak luas pada buruh di seluruh Indonesia yang tidak merasakan adanya negara, pungkasnya[Red]

Bengkulu | Sebanyak 35 orang Anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpah jabatannya, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu. Rabu (21/8/2019).

Walikota Bengkulu Helmi Hasan usai menyaksikan pelantikan tersebut mengucapkan selamat atas pelantikan dan semoga dapat semakin bersinergi dengan mensukseskan program-program Pemerintah Kota Bengkulu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih yang sudah dilantik, semoga dapat mewakili aspirasi rakyat. Kedepan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan agar visi kota bengkulu yang religius dan bahagia dapat diwujudkan bersama-sama,” ungkap Walikota Bengkulu Helmi Hasan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu yang baru dilantik Supriyanto mengatakan kedepan butuh dukungan semua pihak dalam mengemban amanah dan segera mungkin mencarikan solusi untuk penanggulangan banjir yang melanda Kota Bengkulu.

“Allhamdulillah sudah selesai pelantikan, kedepan saya butuh dukungan semua pihak dalam mengemban amanah ini. Untuk progran kerja kedepan tentu yang menjadi permasalahan di kota bengkulu saat ini akan kita prioritaskan, salah satunya banjir yang sering melanda Kota Bengkulu harus segera kita carikan solusinya,” ujar Supriyanto yang diamanahkan PAN menduduki posisi ketua DPRD Kota Bengkulu.

Supriyanto mengaku akan bersinergi dengan pihak eksekutif dalam mendukung setiap program yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Sinergi dengan pihak eksekutif akan kita bangun kedepan selagi mengutamakan kepentingan rakyat, program pemerintah yang ingin mewujudkan kota bengkulu religius dan bahagia akan kita dukung,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Baidari Citra Dewi, Ketua DPRD Kota Bengkulu sebelumnya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Kota yang baru dilantik. Beliau berharap kedepan dapat merumuskan perda baru untuk kepentingan masyarakat.

“Selamat kepada semua anggota DPRD Kota Bengkulu yang baru dilantik, masa jabatan sebelumnya kami sudah menyelesaikan beberapa perda, untuk kedepan perda yang belum diselesaikan semoga dapat diteruskan pembahasannya dan diselesaikan,” harap Baidari Citra Dewi. (Red)

Jakarta | Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo. Menerima Perwakilan massa buruh. Ada 10 perwakilan buruh yang berbincang dengan Eko di kantor KSP di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Wakil Ketua Umum DPP FSP KEP-KSPI Sahat Butar Butar mengatakan pertemuan perwakilan buruh dengan KSP membahas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, sejumlah poin yang diwacanakan akan direvisi dalam UU tersebut tidak berpihak kepada kaum buruh.

Atas beberapa masukan-masukan dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) tersebut Pihak Istana merespon dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama pihak Istana menerima petisi GEKANAS dengan Lampiran Tanda Tangan Anggota untuk diteruskan ke Presiden RI, Kedua secara prinsip perwakilan Istana sepakat bahwa Negara harus hadir memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ketiga Presiden RI telah memberikan perintah agar mendengarkan aspirasi dari rakyat, oleh karenanya dengan senang hati jika GEKANAS memberikan masukan dalam hal kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan.

Diberitakan massa buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja berdemo di depan Istana Negara. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pantauan koranburuh.com, massa buruh sudah terlihat hadir di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8), pukul 09.00 WIB. Mereka terlihat memakai seragam dari elemennya masing-masing. Ada pula spanduk hingga bendera yang digunakan saat aksi

Para buruh juga membawa spanduk yang isinya menolak Revisi UU 13 Tahun 2003. Mereka menilai revisi tersebut merugikan dan menyengsarakan buruh. [Jrw]

Jakarta | Director Chemicals dan Parmaceutical, Pulp and paper, Rubber Industries IndustriAll Global Union Tom Grinter yang didampingi Indah Saptorini dan Rusmiyatun dari IndustriALL Indonesia Council serta pengurus DPP FSP KEP Bambang Surdjono dan Enung Yani melakukan pertemuan dengan perwakilan SP/SB dari Akzonobel Union Network Indonesia dan BASF Union Network Indonesia, di kantor DPP FSP KEP–KSPI Jakarta Rabu (21/8/2019)

Dalam kunjungan tersebut Tom Grinter memberikan presentasi tentang pandangannya mengenai situasi dan kondisi di dua perusahaan Multinasional, Akzonobel dan BASF di tingkat gelobal dan regional.

Selain itu Tom Grinter juga melakukan tanya jawab dengan para pengurus serikat Pekerja BASF Indonesia dan serikat Pekerja Akzonobel Indonesia terkait hubungan Industrial yang dibangun di dua perusahaan ini.

Dalam Diskusi yang dipandu oleh Enung Yani, yang juga merupakan anggota Perwakilan Eksekutif Comittee IndustriAL Global Union, para pengurus serikat pekerja dari dua perusahaan kimia asal eropa ini terlihat antusias, apalagi saat Tom Grinter menyampaikan akan memberikan dukungan untuk perjuangan serikat pekerja ditingkat regional dan global.

Edi Sulistio ketua BASF Union Network Indonesia, mengatakan “Kami senang mendapat kunjungan dari Tom Grinter yang akan memberikan dukungan untuk union network di indonesia khususnya BASF dan Semoga permasalahan – permasalahan ketenagakerjaan di semua site BASF di Indonesia bisa diselesaikan dengan baik, “

Sedangkan Muhammad Soleh yang merupakan ketua serikat pekerja Akzonobel Car and Refinished Indonesia berharap Semoga dengan kehadiran Tom Grinter dari IndustriALL Union Global bisa memberi dorongan moril kepada para pengurus Serikat pekerja khususnya di Akzonobel untuk tetap semangat berjuang dan menyelesaikan masalahnya.(Tons)

Jawa Timur | Issu wacana pemerintah yang akan merevisi Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan semakin santer dikalangan publik terutama kaum buruh. Namun pemerintah masih terkesan malu-malu untuk mengakui secara tegas bahwa benar adanya wacana revisi undang-undang tersebut, mereka selalu menampik setiap berita dan pertanyaan yang digulirkan buruh terkait issu tersebut.

Padahal justru sikap pemerintah yang terkesan selalu menutup-tutupi rencana tersebut akan membuat pemberitaan dan penyebaran issu semakin cepat meluas. Setelah beberapa rentetan aksi turun jalan yang dilakukan SP/SB di Jakarta dan diteruskan pula aksi-aksi di daerah lain, masih belum juga membuat pemerintah berani terbuka kepada aktivis-aktivis buruh, inilah yg mengakibatkan gejolak dan aksi protes semakin meluas.

Setelah aksi ribuan buruh yang terjadi pada hari kamis di Jakarta (21/08/2019) rupanya aksi tersebut juga direspon oleh para pimpinan SP/SB diwilayah masing-masing termasuk di Jawa Timur. Mereka mulai melakukan koordinasi untuk melakukan aksi protes secara besar-besaran dan juga bergelombang di setiap kabupaten di Jawa Timur. Tak terkecuali juga SP KEP-KSI Kabupaten Sidoarjo.

Para pengurus DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Sidoarjo hari ini melakukan rapat koordinasi membahas terkait gencarnya issu revisi undang-undang ketenagakerjaan serta mengambil sikap untuk melakukan aksi unjuk rasa damai yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat.  Dengan adanya rencana aksi damai, ketua DPC FSP KEP-KSPI,  Dany Hertanto melakukan rapat koordinasi di kantor DPC FSP KEP-KSPI Sidoarjo Rabu (21/08/2019).

Dalam rapat tersebut Dany sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana revisi Undang-undang sudah tidak dapat ditolelir karena pembahasanya tanpa melibatkan unsur pekerja/buruh, padahal mereka adalah yang paling terdampak terhadap perubahan. Apalagi kalau dikaji lagi akan ada penurunan kwalitas terhadap UUK dan ini sangat merugikan pekerja/buruh, katanya

Dalam rapat koordinasi DPC FSP KEP-KSPI Sidoarjo akan melakukan penolakan secara masif, baik melalui media sosial maupun pergerakan aksi secara terus-menerus, tegsnya

Dany juga menyayangkan sikap pemerintah Jawa Timur yang kurang transparan dan cenderung diam menunggu melihat issu penolakan revisi ini yang sangat gencar disuarakan kaum buruh.

"Seharusnya mereka lebih terbuka dan transparan terkait persoalan ini, kalau memang ada rencana revisi UUK, pemerintah mestinya mengajak para pimpinan dan aktivis buruh duduk bareng membicarakan masalah ini dan mencari solusi terbaik," pungkasnya (Alf)

Jakarta | Puluhan Ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi serikat pekerja (GEKANAS) mulai berkumpul di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka menggelar aksi penolakan terkait revisi Undang–undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di depan Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan pantauan koranburuh.com, massa buruh sudah terlihat hadir sejak pukul 09.00 WIB. Mereka terlihat memakai seragam dari elemennya masing-masing. Ada pula spanduk hingga bendera yang digunakan saat aksi.

Para buruh terlihat hadir dengan menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, hingga bus pariwisata yang disewa. Beberapa mobil Mokom dengan pengeras suara yang digunakan buruh untuk berorasi juga terlihat sudah terparkir di depan Istana Negara.

Sang operator mobil tersebut terlihat memutar beberapa lagu untuk memeriahkan suasana jelang dilaksanakannya aksi.

Selain massa, terlihat pula ratusan personel mulai melakukan pengamanan. Sejumlah aparat terlihat ditempatkan di beberapa objek vital, seperti di depan Istana Wakil Presiden, Balai Kota DKI Jakarta, hingga jalan Medan Merdeka Barat yang nanti akan dilewati oleh massa menuju depan Istana Negara.

Dari spanduk yang dibentangkan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksinya, yakni Menolak Revisi Undang-undng 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sang operator mobil tersebut terlihat memutar beberapa lagu untuk memeriahkan suasana jelang dilaksanakannya aksi.[Jar)

Page 1 of 25