Friday, 24 January 2020 | Login
Koran Buruh

Koran Buruh

Jakarta | Sejumlah masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan , Minyak, Gas bumi dan umum (FSP KEP)  dan KSPI berunjuk rasa di gedung DPR menolak sejumlah poin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka mengklaim Omnibus Law akan menghapuskan sistem upah minimum dengan sistem upah per jam dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Ketua Umum FSP KEP, Sunandar dalam orasinya mengatakan bahwa masalah Omnibus Law bukan hanya masalah buruh Indonesia, tetapi juga masalah Rakyat dan anak bangsa Indonesia, kata Sunandar dalam orasinya

"Bila Omnibus Law terus berlanjut dan terus dipaksakan maka kami pastikan buruh bersama seluruh rakyat Indonesia, buruh akan bergerak dan buruh akan mengambil alih kekuasaan ini, maka jangan salahkan buruh dan rakyat Indonesia yang akan melakukan perlawanan besar-besaran kepada Pemerintah" tegasnya

Sunandar juga menyampaikan, dari hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR RI, semua Fraksi DPR RI Komisi IX menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 

“Sebagai wakil rakyat, sepakat. Kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi. Agar RUU Cipta Lapangan kerja ini bisa menjadi kepunyaan pengusaha, dan buruh atau pekerja. Dan kami akan perjuangkan itu semua,” ujar Dasco usai menerima perwakilan organisasi serikat buruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal mengapresiasi langkah Pimpinan DPR RI yang telah memberikan perhatian maksimal terhadap aspirasi kaum buruh. “Kami mengapresiasi Pak Dasco yang memperhatikan aspirasi buruh. Dimana Beliau menyampaikan akan membentuk tim bersama Komisi IX. Sembari, tentu kita harapkan Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendaknya bila aspirasi buruh ini akan disalurkan melalui DPR “ papar Said Iqbal.

Jakarta | Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal.

Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. "Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

"Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" Kata Rusdi.

"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga," lanjutnya.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," tegasnya.

"Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal (130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat."

"Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," kata Rusdi.

Untuk itu, KSPI meminta agar Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain. Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena mena.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Jakarta | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan terima kasih atas dukungan solidaritas yang terus mengalir untuk Mirah Sumirat, SE, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) yang juga Presiden ASPEK Indonesia, yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Direksi dan manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Demikian disampaikan Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (07/01/2020).

Sabda meminta Menteri BUMN untuk mencopot Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ yang melanggar Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan, karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar, terhadap Mirah Sumirat.

Sabda menyebutkan pelanggaran hukum yang dilakukan secara arogan oleh Direksi PT JLJ, yaitu:

1. UU Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3);
"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

2. UU Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1) dan (2):

"(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

"(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

PKB PT JLJ & SK JLJ, BAB XII Pasal 80 ayat (2);
"Dalam hal PHK tidak terhindarkan, maka PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan."

Itulah alasannya kenapa ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan berbagai organisasi serikat pekerja lainnya, perlu menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Mirah Sumirat menuntut pencabutan Keputusan PHK sepihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan.

ASPEK Indonesia menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ ‘gerah’ dengan sepak terjang Mirah Sumirat selama ini, dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di PT JLJ dan di perusahaan jalan tol lainnya.

Tahun 2015, Mirah Sumirat bersama SK JLJ, ASPEK Indonesia dan KSPI secara tegas menolak rencana kebijakan Direksi PT Jasa Marga yang akan membentuk anak perusahaan baru PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO) dan menolak pengalihan pekerja PT JLJ yang saat itu seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ ke anak perusahaan baru tersebut. Dasar penolakan Mirah Sumirat saat itu adalah karena adanya Pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT JLJ tertanggal 13 Juni 2014 perihal pengangkatan sebagai pekerja tetap di PT JLJ dimaksud. Pemberitahuan tertulis tersebut secara arogan diabaikan sendiri oleh Direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ. Hasilnya sekitar 2.700 orang ‘terpaksa’ menerima beralih ke PT JLO dan 317 orang yang tetap berjuang, berhasil diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ.

Terkait pengangkatan 317 orang menjadi pekerja tetap di PT JLJ, sampai saat ini Mirah Sumirat juga masih memperjuangkan agar tidak ada diskriminasi kesejahteraan antara pekerja tetap PT JLJ yang lama dengan 317 pekerja tetap yang baru.

Tahun 2016-2017, Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI juga melakukan penolakan atas kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan 100% Gardu Tol Otomatis di jalan tol, karena berpotensi terjadinya PHK massal puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol. ASPEK Indonesia tidak anti pada teknologi, tapi menuntut Pemerintah, PT Jasa Marga dan PT JLJ untuk tidak menerapkan 100% kebijakannya untuk menghindari PHK massal. Hasilnya saat ini puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol telah di-PHK.

Tahun 2019 sampai saat ini, Mirah Sumirat kembali mengkritisi kebijakan dan tata kelola PT JLJ yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan melanggar PKB yang berlaku. Perjuangan SK JLJ tersebut kini menjadi tuntutan yang diperjuangkan juga oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, yaitu :

1. Menolak ‘program penugasan paksa’ kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.

2. Menolak ‘program pensiun khusus’ yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja. Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.

3. Menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan, terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku.

4. Menolak dugaan tindakan union busting / penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ, antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

ASPEK Indonesia bersama KSPI dan berbagai organisasi serikat pekerja, pada hari Kamis, 9 Januari 2020 akan menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk Mirah Sumirat, di kantor pusat PT JLJ di Jati Asih Bekasi. [Jrw]

Jakarta | Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak Gas Buni dan Umum (FSP KEP - KSPI) Sunandar menuntut pihak Managemen RSUD Tugurejo untuk memperbaiki system pelayanan.

“Tidak hanya sekedar memeriksa tapi betul-betul harus mendapatkan hasil diagnosa yang benar, jangan sampai kasus almarhumah ibu Suwarti (54) terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/1/2020).

Sunandar juga menuntut pihak rumah sakit untuk melalukan croscek terkait kejadian yang menimpa Alm Suwarti. Dia juga meminta managemen rumah sakit untuk menindak tegas bilamana ada oknum perawat atau dokter yang tidak serius dalam menangani pasien.

“Kami meminta penjelasan dari pihak RSUD secara tertulis supaya publik bisa memahami kejadian yang sebenarnya dan alhamdulilah pihak Rumah Sakit telah menerima saran dan kritik untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik serta siap membuat keterangan tertulis pada hari ini,”

BACA : RSUD Tugurejo Diduga Lalai Dalam Memeberikan Pelayanan Kepada Pasiennya

Selain itu kami juga meminta kepada Direktur RS Tugurejo untuk menindak tegas bilamana ada oknum perawat atau dokter yang tidak serius dalam menangani pasien.

Sunandar memberikan apresiasi kepada pihak Rumah Sakit atas semangat untuk memperbaiki segala kekurangan pelayanan serta meminta semua pihak dan masyarakat untuk memberikan pengawasan serta masukan kepada manajemen rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya, seorang buruh pabrik dari PT Randugarut Plastik Indonesia meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Suwarti (54), warga Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Tugurejo, selasa (7/1/2020) kemarin.

Semarang | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum (DPP FSP KEP) Jawa Tengah, Ahmad Zainuddin, menyayangkan adanya kejadian meninggalnya Suwarti di RS Tugurejo. Selasa, (7/01/2020)

RSUD Tugurejo Semarang diduga melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada buruh PT. Randugarut Plastik Indonesia (RPI), Suwarti, berakhir meninggal dunia setelah mendapat perawatan.

"Tiga hal yang kami minta, kami minta penjelasan dari pihak rumah sakit: siapa yang menangani, bagaimana pemeriksaan, bagaimana pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit atas kejadian ini,” ujar Zainudin Ketua

Menurut teman sekerja almarhumah, ibu Sujiah, bahwa pagi berangkat kerja dalam kondisi sehat bahkan bercanda bersama. Tetapi menjelang siang almarhumah mengeluh lemas dan pusing, oleh pihak perusahaan diantarkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, sesampai di rumah sakit diperiksa dan di nyatakan rawat jalan, dalam perjalanan pulang sebelum sampai rumah almarhumah muntah-muntah, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit lagi dan dinyatakan untuk rawat inap, tetap selang dua jam kemudian pasien di nyatakan meninggal.

Sampai hampir tengah malam puluhan buruh masih bertahan di teras rumah sakit, mereka menggelar tahlilan untuk rekan mereka.

"Kami akan berada di sini sampai pihak rumah sakit memberikan penjelasanya, kalau perlu menginap, kami akan menginap" pungkas Ahmad Zainuddin

Dikutip dari laman Today.Line.me RSUD Tugurejo Semarang pun bertemu dengan perwakilan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP-KSPI) Jawa Tengah.

Kepala RSUD Tugurejo Haryadi Ibnu Junaedi mengatakan sudah menjalankan sesuai tindakan dengan standar prosedur operasional (SPO).

"Intinya, pertemuan tadi menghasilkan kesepakatan bahwa apa yang telah dilakukan rumah sakit sudah sesuai dengan standart SPO," kata Haryadi di Semarang, Rabu (08/01/2020).

Koran Buruh.com * Kota Dépok, 5/1/2020, Usai pelantikan pengurus Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara atau PWOIN kota Depok yang dikomandani oleh Benny Gerungan, panita acara menggelar diskusi Wawasan Kebamgsaan yang diprakarsai oleh PWOIN Kota Depok.

Sebuah inisiatif yang sangat baik dalam menyikapi bangsa yang rentan terhadap perang asimetris ini.

 

Bangsa yang kita cintai ini sudah memasuki tahap krisis nilai-nilai Kebangsaan, yang mau tidak mau, suka tidak suka akan berpengaruh terhadap eksistensi bangsa ini, karena proyeksi situasi dan kondisi ini secara langsung berdampak terhadap identitas dan karakter bangsa.

Salah satu dari pemateri yaitu Rully Rahadian yang tidak lain adalah Wakil Ketua Umum PWOIN memaparkan materi diskusi mengenai Hadirnya PWOIN dalam menajawab tantangan perang Asimetris* Diskusi yang berjalan sekitar satu jam ini berjalan dengan dinamis dan interaktif dengan peserta yang hadir.

Dalam paparannya, Rully menyampaikan bahwa pentingnya seorang wartawan khususnya Wartawan Online memahami konsep Perang Asimetris ini karena masyarakat sebagian besar sudah tergantung kepada gadget dan jaringan internet.

Bahkan kini masyarakat lebih aktif terlibat dalam kegiatan interaksi dengan Media Sosial. Jika berita yang masyarakat terima sifatnya Hoax, tentunya akan berbahaya dan memberikan dampak negatif dalam sistem kemasyarakatan.

Kita tidak pernah bisa menebak kapan, dimana, dan melalui konsep seperti apa para aktor Perang Asimetris bergerak dalam menjalankan aksinya. Disinilah dibutukan ketajaman analisa para wartawan, sehingga mampu meluruskan berita simpang siur, dan memiliki strategi yang tepat dalam mendistribusikan berita melalui berbagai bentuk media online baik Media Sosial maupun Media Komersial.

Wartawan harus benar-benar paham mengenai Perang Asimetris itu sendiri. Merujuk kepada Dewan Riset Nasional (DRN) , Perang Asimetris dapat di jabarkan sebagai suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya).

Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang. Artinya, dampak yang akan ditimbulkan dari fenomena tersebut adalah terbentuknya Penjajahan Paradigmatis, yang akan menimbulkan benturan sistem nilai, norma, dan Kepentingan Universal yang akan berseteru dengan Kepentingan Nasional, dengan beberapa bentuk seperti; 

1. Semakin maraknya berbagai bentuk rivalitas berdasarkan ambisi kekuasaan tanpa mempertimbangkan skala prioritas pada Kepentingan Nasional.

2. Memanfaatkan kebebasan Pers untuk menjalankan kepentingan aktor negara maupun aktor non negara.

3. Memunculkan kebebasan yang bersifat individualistik yang berpotensi membenturkan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai Nasional negara kita.

Tentunya dengan berbekal pemahaman dasar mengenai Perang Asimetris, seoramg wartawan akan mampu membangun opini yang positif di masyarakat, sehingga mampu mengantisipasi gejala-gejala negatif yang sudah didesain oleh para aktor yang ingin memggunakannya untuk merusak bangsa ini.

"Tapi kita tidak perlu pesimis, karena masyarakat kita semakin cerdas. Disamping itu, Watawan adalah profesi yang mulia sebagai pembawa kabar yang benar dan mencerdaskan masyarakat.

Prinsip seorang Wartawan yang lebih baik tahu sedikit mengenai banyak hal daripada tahu banyak mengenai satu hal merupakan modal dasar dalam menyebar pemahaman positif untuk mengantisipasi Perang Asimetris, disamping pemahaman Wawasan Kebamgsaan yang sudah semestinya berada dalam genggaman" Pungkas Rully dalam akhir paparannya.

Sebagai penutup, Rully menyampaikan, Budaya merupakan kata kunci dalam melindungi bangsa ini dari carut marut dampak Perang Asimetris. Kita harus terus aktif membangun pemahaman Budaya di masyarakat, khsusunya kearifan lokal kita, karena bangsa ini adalah bangsa yang berbudaya Adiluhung sejak dulu.

Para aktor dunia sangat mengerti dan tahu bahwa Indonésia sangat kaya dengan sumber dayanya, sehingga Indonesia menjadi perebutan di Dunia. Mereka tahu, dengan memecah belah dan menghilangkan budayanyalah cara menghancurkan bangsa ini. Rully juga mengajak kepada para peserta agar menyadari bahwa Budaya adalah benteng terakhir dari bangsa ini yang harus kita rawat dan kita jaga bersama. (Red)

Jakarta - DPP Partai Golkar bersama PP AMPG kembali melanjutkan bakti sosial dengan menyalurkan paket bantuan pada masyarakat yang terdampak musibah Banjir, Minggu (5/1/2020).

Kali ini, paket bingkisan tersebut disalurkan di dua lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat.

"Kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari bakti sosial kemarin. Kemarin di Kampung Pulo, hari ini di Sukajaya-Bogor dan Rawa Buaya-Jakarta Barat," kata Putra Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ravindra Airllangga yang juga ikut turun ke lokasi penyaluran bantuan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Minggu (5/1/2020).

Ravindra menerangkan, kali ini pihaknya sengaja memilih lokasi-lokasi yang susah dijangkau sebagai titik penyaluran paket bantuan. Sebab, kata dia, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, lokasi-lokasi yang susah dijangkau justru masih kekurangan bantuan. Padahal, lokasi-lokasi itu juga terdampak banjir cukup parah.

"Makanya bantuan ini kita maksimalkan sampai ke tempat-tempat yang akses jalannya tertutup seperti desa cileuksa, pasir Madang, supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa kelaparan karena bantuan tidak sampai ke tempat yang sulit dilalui," ujar Ravindra.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana menjelaskan bahwa paket bingkisan yang mereka salurkan hari ini berisi makanan, minuman, obat-obatan, selimut, serta beberapa item kebutuhan lainnya. Kata dia, di masing-masing lokasi jumlah paket 250 untuk 250 keluarga.

"Meskipun nilainya tidak seberapa, namun tentu kami sangat berharap bantuan yang kami salurkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah banjir ini," ujar Ilham.

Ilham bersyukur kedatangan pihaknya ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir disambut antusias warga. Ia pun berharap kegiatan ini semakin mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat, tanpa ada sekat di antara keduanya.

"Jadi sesuai dengan tagline Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum pak Airlangga Hartarto yaitu 'Golkar Indonesia - Indonesia Golkar'. Artinya Partai Golkar ini adalah satu kesatuan dengan Indonesia dan Rakyat Indonesia," tuturnya.

"Kegiatan ini arahan langsung dari Ketua Umum. Kita diminta untuk membumikan tagline tersebut dengan turut meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah. Alhamdulillah itu sudah kami leksanakan dan disambut baik oleh warga," tambahnya.

Koranburuh. Tangsel* Safari Pembangunan 2019 yang berlangsung di Aula Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan. Dalam acara Turut Hadir, Walikota Tangsel Hj.Airin Rachmi Diany SH.MH, Wakil Walikota Tangsel Drs H. Benyamin Davnie, Kadis Kesehatan Tangsel, Kadis PU, Anggota DPRD Kota Tangsel H.Sukarya. "Camat Ciputat Drs H.Andi D Patabai AP.M.SI, Kasat Pol PP yang mewakili, Lurah Sekecamatan Ciputat, Tokoh agama tokoh masyarakat Binamas,Kantias, RT/RW, Ibu-ibu PKK, Ormas Dan ratusan masyarakat Kamis 19/12/2019. Dalam sambutan" Andi D Patabai Mengapresiasi Kinerja Kelurahan dan Menyampaikan pembangunan Di tiap-tiap kelurahan yang ada di Wilayah kecamatan Ciputat sudah 100% Selesai yang menggunakan Dana APBD Sebesar Rp 388 jt Sesuai kebutuhan dan usulan masyarakat kegiatan berjalan dengan baik yang mana tiap tiap kelirahan berbeda beda"ugkapnya. "Di tambahkan Andi Kegiatan yang di lakukan yaitu: APAR(Alat pemadam Api Ringan), Gg Cantik, Kampung Anti Narkoba, Pengelolaan Sampah, Pembinaan Kader PKK dan di sampaikan juga Semua Pejabat yang ada di tiap Kelurahan semua sudah ASN. "Dan di Kecamatan juga sudah ada UMKM Dan Pengolahan makanan yang asli Buatan Masyarakat Ciputat itu sendiri, Seperti makana dari ubi Dan kopi dan masih banyak lagi yang lainya"ujarnya. Di Acara yang sama" Airin Rachmi Diany menyampaikan pembangunan Selama 2019 yang mana di tahun 2020 Akan banyak Gunting pita Artinya Banyak Sarana dan Prasana yang sudah bisa digunakan Seperti: Puskesmas Sawah baru 2020 akan ada rawat inaf, Kantor kecamatan Serua indah yang sebentar lagi akan di tempati, Dan Kantor yang lama akan di pergunakan Sarana Balai Latihan kerja(BLK) Mini. Dilanjutkan Airin Rachmi Diani " Dan untuk pasar Ciputat Akan kita Renovasi Dan akan di Tambah dengan Tangga jalan(Lif) Sehingga untuk lebih memudahkan Masyarakat untuk belanja dan tahun 2020 Semua pedagang sudah harus masuk semua ke dalam pasar"ungkap Airin Rachmi. "Dan juga penghargaan Selama ini alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan Dan Pendapatan asli Daerah(PAD) pada tahun 2011yang hanya Rp 120 M dan di tahun 2020 sudah mencapai Rp.2 triliun itu Semua pastinya atas kerja sama masyarakat Tangerang Selatan Dan pesan walikota kepada tiap-tiap kelurahan, Pelihara pembangunan dan rawat semua pembangunan yang sudah baik ini"Pungkanya. Acara safari ini di hadiri Dinas PU, Asda 1, Dinas Perkim, Dispora, Pariwisata, Dinkes, Disbang dan DPRD Dalam acara sesi tanya jawab" Ada beberapa keluhan warga yang di sampaikan oleh Perwakilan Forum Rw Se kecamatan Ciputat menyampaikan keluhan yang mana, Di Pintu masuk Komplek Bukit Nusa Indah Ketika Turun Hujan selalu tergenang Air. (JGS)

Koranburuh | Safari Pembangunan 2019 yang berlangsung di Aula Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan. Dalam acara Turut Hadir, Walikota Tangsel Hj.Airin Rachmi Diany SH.MH, Wakil Walikota Tangsel Drs H. Benyamin Davnie, Kadis Kesehatan Tangsel, Kadis PU, Anggota DPRD Kota Tangsel H.Sukarya.

"Camat Ciputat Drs H.Andi D Patabai AP.M.SI, Kasat Pol PP yang mewakili, Lurah Sekecamatan Ciputat, Tokoh agama tokoh masyarakat Binamas, Kantias, RT/RW, Ibu-ibu PKK, Ormas Dan ratusan masyarakat Kamis 19/12/2019.

Dalam sambutan" Andi D Patabai mengapresiasi Kinerja Kelurahan dan Menyampaikan pembangunan Di tiap-tiap kelurahan yang ada di Wilayah kecamatan Ciputat sudah 100% Selesai yang menggunakan Dana APBD Sebesar Rp 388 juta ssesuai kebutuhan dan usulan masyarakat kegiatan berjalan dengan baik yang mana tiap tiap kelirahan berbeda beda"ugkapnya.

"Di tambahkan Andi Kegiatan yang di lakukan yaitu: APAR(Alat pemadam Api Ringan), Gg Cantik, Kampung Anti Narkoba, Pengelolaan Sampah, Pembinaan Kader PKK dan di sampaikan juga
Semua Pejabat yang ada di tiap Kelurahan semua sudah ASN.

"Dan di Kecamatan juga sudah ada UMKM Dan Pengolahan makanan yang asli Buatan Masyarakat Ciputat itu sendiri, Seperti makana dari ubi Dan kopi dan masih banyak lagi yang lainya"ujarnya.


Di Acara yang sama" Airin Rachmi Diany menyampaikan pembangunan Selama 2019 yang mana di tahun 2020 Akan banyak Gunting pita Artinya Banyak Sarana dan Prasana yang sudah bisa digunakan Seperti: Puskesmas Sawah baru 2020 akan ada rawat inaf, Kantor kecamatan Serua indah yang sebentar lagi akan di tempati, Dan Kantor yang lama akan di pergunakan Sarana Balai Latihan kerja(BLK) Mini.

Dilanjutkan Airin Rachmi Diani " Dan untuk pasar Ciputat Akan kita Renovasi Dan akan di Tambah dengan Tangga jalan(Lif) Sehingga untuk lebih memudahkan Masyarakat untuk belanja dan tahun 2020 Semua pedagang sudah harus masuk semua ke dalam pasar"ungkap Airin Rachmi.

"Dan juga penghargaan Selama ini alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan Dan Pendapatan asli Daerah(PAD) pada tahun 2011yang hanya Rp 120 M dan di tahun 2020 sudah mencapai Rp.2 triliun itu Semua pastinya atas kerja sama masyarakat Tangerang Selatan Dan pesan walikota kepada tiap-tiap kelurahan, Pelihara pembangunan dan rawat semua pembangunan yang sudah baik ini"Pungkanya.

Acara safari ini di hadiri Dinas PU, Asda 1, Dinas Perkim, Dispora, Pariwisata, Dinkes, Disbang dan DPRD

Dalam acara sesi tanya jawab" Ada beberapa keluhan warga yang di sampaikan oleh Perwakilan Forum Rw Se kecamatan Ciputat menyampaikan keluhan yang mana, Di Pintu masuk Komplek Bukit Nusa Indah Ketika Turun Hujan selalu tergenang Air. (JGS)

Sidoarjo | Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 April 2020 akan di ikuti 175 Desa, saat ini sudah mulai bermunculan para kandidat kepala desa termasuk di Desa Glagah Arum Kecamatan Porong.

Forum BPD Kabupaten Sunandar Wakil Ketua , Rosandi Wakil Ketua, Wahyu Priyo Jatmiko Bidang Humas ,dan Teguh Santoso Ketua Bidang Politik dan Hukum berkunjung dikediaman calon Kepala Desa Glagah Arum Mas Yudi memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil mengingat sebagai kader BPD yang terbaik di Desanya maupun wilayah Kecamatan Porong Senin, (16/12/2019)

Sunandar sangat bangga atas kepercayaan masyarakat Desa Glagah Arum yang memberikan dukungan agar Yudi Imron yang sudah pernah menjadi Ketua BPD dan Ketua Forum Kacamatan Porong maju ikut Pilkades serentak apalagi beliau sangat memahami bagaimana perkembangan Desanya .

Sudah saatnya Forum BPD memberi Kesempatan kader terbaiknya berperan serta bersama Masyarakat untuk Memimpin Desanaya agar sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lebih Aspiratif dan Konstruktif," pungkas Sunandar yang juga sebagai Ketua Umum FSP KEP-KSPI. (Jrw)

Page 1 of 31