Koran Buruh, Pengandaran | Kabupaten Pangandaran kurang lebih selama 3 tahun ini banyak yang dimulai oleh masyarakat mulai dan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi warga.

Menurut Haji Supratman, kata-kata pangandran untuk mengungkapkan, pemekaran yang diinginkan karena pangandaran ini dengan potensi yang memungkinkan untuk berkembang dan berkembang.

"Sedangkan dari potensi yang dimiliki pangandaran dari objek wisata dapat menghasilkan pendapatan daerah dan khusus untuk masyarakatnya sendiri",

Saat ini ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ungkapnya saat diwawancarai, minggu (06/05/2018) dikediamannya.

Jadi, inilah yang merupakan kebijakan yang konyol. Sedangkan dari potensi alam yang mampu saat ini sebetulnya dapat di-charge masyarakat pangandaran khususnya.

Di mana ada kebijakan yang mengatur kita harus belajar sebagai masalam seperti dalam musrembang namun nyatanya dari hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimusrembangkan. paparnya

Selain itu, saya melihat para wakil rakyat yang saat ini duduk dikursi DPRD Pangandaran semuanya mandul. Mereka saat ini memiliki banyak bekeja untuk membuat aturan atau peraturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat atau dibuat untuk tujuan para penguasa semua beraneka ragam. Dari aturan perda yang dibuat selama ini adakah imbas yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu contoh pembangunan taman yang sebelumya itu terlihat kantor dinas pekerjaan umum yang baru 2 tahun dengan menggunakan APBD sekarang dibongkar dan dijadikan taman. Tegasnya

Sedangkan kantor dinas PU sendiri menggunakan anggaran APBD. Dimana kita lihat kantor lama itu baru 2 tahun. Dimana sesuai dengan aturannya adalah merupakan bangunan yang digunakan untuk bangunan tua atau lapuk yang tidak layak untuk ditempati, sehingga harus dibongkar.

"Sementara bagian-bagian dari kacamata kami taman itu adalah hasil dari pajak biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya pemeliharaan. Tetapi tidak ada dana yang sebenarnya tidak ada atau pemborosan anggaran", papar

Seharusnya pemerintah kabupaten pangandaran itu sedang gencar-gencarnya bagaimana program-programnya dapat mencantumkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Ini adalah anggap an pemborosan yang dilakukan pemerintah. Hanya mungkin banyak inspraktruktur jalan-jalan yang perlu perhatikan. Pungkaanya (DR)