Pulogadung, KoranBuruh | Pergantian pemimpin di Ibukota Negara DKI Jakarta, tak serta-merta merubah tatanan kehidupan masyarakat. Dimana sikap gusur-menggusur terhadap keberadaan wong cilik juga tetap terjadi di Pemerintahan Gubernur Anis Baswedan.

Penggusuran kali ini direncanakan akan menimpa puluhan bangunan semi permanen milik para pedagang makanan di Blok A1, Jl Pulo Buaran II, Kawasan Perindustrian Pulogadung Jakarta Timur, yang dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Meskipun surat peringatan telah dilayangkan beberapa kali oleh pihak PT JIEP terhadap para pedagang. Terkait rencana penggusuran ini, Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Tohenda, dengan tegas menolak tindakan yang hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.

“FBK menolak keras penggusuran,” tegas Tohenda, saat ditemui dilokasi kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (1/9/2018).

Sejauh ini menurut Tohenda, keberadaan bangunan semi permanen milik para pedagang bukanlah bangunan liar. Keberadaan mereka terorganisir secara admistratif. “Bangunan yang didirikan bukanlah bangunan liar, ini ada bukti pembayaran kuitansi tiap bulannya. Para pedagang membayar 350 ribu perbulan perkios,” ungkap Tohenda.

Selain pembayaran iuran secara resmi tiap bulannya. Koordinator buruh ini menduga, adanya praktik pungutan liar. Perilaku tak terpuji diduga dilakukan oleh oknum-oknum petugas keamanan yang melakukan kutipan sebesar Rp.100 ribu terhadap para pedagang.

Tohenda mengungkapkan, bahwa para pedagang yang terkoordinir secara rapih selama ini juga ada itikad baik jika memang harus dipindahkan. Namun hal itu jika para pedagang di relokasi secara teratur dan ditempatkan dilokasi yang layak.

“Kami mau jika di relokasi. Selama ink pedagang hanya digusur saja tanpa ada penempatan,” tuturnya.

Untuk itu, Tohenda berharap kepada Gubernur DKI Jakarta agar terketuk dan memberikan perhatian dalam persoalan ini.

“Ini akan menjadi preseden buruk bagi pak Anis Baswedan yang pro rakyat, jika tetap membiarkan tindak penggusuran tanpa ada solusi bagi rakyat kecil,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pedagang Kawasan Industri Pulogadung, Jaenudin, juga senada menolak tegas adanya penggusuran, sebelum ada relokasi tempat yang disediakan.

“Kami ini pedagang binaan resmi dari PT JIEP yang bernaung dibawah Koperasi JIEP Sejahtera,” ungkap Jaenudin.

Penolakan penggusuran dikarenakan, usaha dagang ini merupakan penghasilan utama para pedagang sebagai pedagang. Jaenudin yang telah 8 tahun berdagang memaparkan terkait iuran. Dimana iuran sebelumnya Rp.250 ribu, kemudian terjadi kenaikan tarif sejak tahun 2017 sebesar Rp.350 ribu, dan pemvayaran ini disetorkan ke Koperasi PT JIEP Sejahtera.

Rencananya, pihak PT JIEP akan menggusur lahan-lahan para pedagang pada besok Minggu (2/9/2018). Lokasi ini direncanakan akan dimanfaatkan sebagai area lahan parkir Financial Center.