Jakarta, KBR | Tohenda Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) menuntut segera Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus suap perizinan Proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Kabupaten Bekasi, dan segera mengungkap apabila telah memiliki bukti komunikasi sejumlah pihak yang diduga bos Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. Untuk itu, penyidik KPK mengambil sampel suara Neneng.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sampel suara Neneng diperlukan untuk keperluan penyidikan soal sumber uang suap Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group selaku korporasi.

"Terhadap Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, tadi diambil contoh suara untuk keperluan pembuktian," kata Febri, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (7/11) kemarin

Penyidik KPK, kata Febri, telah mengantongi sejumlah bukti komunikasi antara Neneng dengan sejumlah pihak terkait suap megaproyek milik Lippo Group tersebut.

"Sebelumnya, KPK telah mendapatkan bukti komunikasi sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek Meikarta," terangnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Lippo Group dan kantor pemerintahan kabupaten Bekasi. Bahkan, kediaman CEO Lippo Group James Riady turut digeledah penyidik KPK.

Diketahui, KPK baru-baru ini memang tengah gencar menelusuri sumber uang suap Meikarta, yang diduga berasal dari Lippo Group. Tercatat, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Kemudian Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi.

Teranyar, giliran Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Melalui Hartono, penyidik lebih banyak mengonfirmasi soal asal uang hingga proses penyuapan.

Tohenda menegaskan Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp. 278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Gertak Bersama Rakyat akan Terus Mengawal Kasus ini segera diusut Tuntas agar Rakyat Mengetahui Siapa Aktor dibelakang Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta, tutupnya.[*]