Koran Buruh, Semarang | Ratusan buruh tani dan petani dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tani Peduli Perubahan (AMPERA) Jawa Tengah menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional melakukan ruang refleksi bagi buruh tani dan petani di Jawa Tengah.

Aksi yang dilakukan mulai dari Patung Kuda ke kantor pemerintah, aksi massa sambil meneriakkan tolak program yang terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani saja. Kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah jawa tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo kala itu, benar-benar tidak mendukung petani dalam produksi. “Kartu tani rupanya di sini untuk para petani,” Tutur YM Hanafi Koordinator Lapangan Aksi dalam releas yang pada selasa, 8/5/2018

Dijelaskannya, Pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, harusnya dipermudah dalam harga, tidak dipersulit dan di buat njlimet yang mirip dengan administrasi seperti ini. Selain itu, di dalam prasyarat, para pekerja diharuskan memiliki tabungan di bank.

Hanafi membeberkan, Jika petani tidak memiliki uang itu, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk dan tidak lagi membutuhkan kartu kredit, sebagai dasar untuk RDKK. Lha, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau belanja yang orang jauh dari desa tersebut? Pupuk, Bibit dan pasca panen merupakan instrumen penting dalam produksi, maka cara itu petani dipermudah dalam harga.

Lebih jauh hanafi mengatakan, penting untuk melihat peran dan tanggung jawab utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam hal ini makanan, lebih-lebih Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia.

“Jawa Tengah dapat memproduksi padi sebanyak 11,42 juta ton atau 14% dari total produksi nasional (Data Boks 2017). Harusnya pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani, ”ujarnya.

Bukan program yang menyusahkan petani seperti kartu tani ini. “Maka dari itu, kami dari Aliansi Masyarakat Tani Peduli Perubahan (AMPERA) Jawa Tengah menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Gangjar Pranowo dan meminta pemerintah untuk mencabut kartu tani dengan alasan di atas,” tandas YM Hanafi Koordinator Aksi (red)