Thursday, 13 August 2020 | Login

Latest News

Jadi Tersangka, Jusuf Rizal : Itu Resiko Pemimpin LSM LIRA Yang Tegas

Wednesday, 03 June 2020 00:00 Written by

Jakarta | Kabar Pendiri dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal dijadikan tersangka oleh Poldasu terkait “kebijakan internal organisasi” kembali merebak setelah kelompok pelapor menyebarluaskan di media sosial. Kasus ini bergulir sudah sejak tahun 2016, namun karena tidak cukup bukti dalam proses pemeriksaan, HM. Jusuf Rizal sudah minta SP3, tapi pertengahan tahun 2017 tiba-tiba justru dijadikan tersangka.

Ketika diminta komentarnya oleh media, pria berdarah Madura-Batak itu mengatakan bahwa kasus penetapan dirinya sebagai tersangka sudah pertengahan tahun 2017. Itu merupakan resiko sebagai pemimpin LSM LIRA dengan Rekor Muri, ketika harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan. Cuma aneh memang kebijakan internal organisasi, kok bisa diproses hukum.

“Kasus ini sebenarnya sederhana. Di LSM LIRA Dewan Pendiri itu memiliki kewenangan tertinggi. Saat Dewan Pendiri menerbitkan SK, namun ada kelemahan karena hanya ditandatangani salah satu Dewan Pendiri dari Lima Dewan Pendiri. Maka dalam rapat disepakati untuk merevisi SK dengan cara mencabut yang lama dan menerbitkan yang baru,” tegas HM. Jusuf Rizal.

Secara kronologis dipaparkan bahwa saat melakukan konsolidasi ke Sumut, menjawab pertanyaan wartawan, HM.Jusuf Rizal selaku Ketua Dewan Pendiri LSM LIRA menyebutkan SK 001 pengangkatan Olies Datau sebagai Presiden LSM LIRA Periode 2015-2020 ada kelemahan. Untuk itu SK tersebut akan dicabut guna direvisi dengan menerbitkan SK Baru yang ditandatangani semua Dewan Pendiri LSM LIRA.

Namun yang terjadi adalah Olis Datau, 31 Maret 2016 melaporkan HM.Jusuf Rizal ke Mabes Polri atas pelanggaran UU ITE mentransformasikan berita yang dianggapnya merugikan dirinya dengan bukti hasil pemuatan media cetak dan online di Sumut. Tapi karena tempat kejadian di Sumut, Mabes Polri kemudian melimpahkan berkas pengaduan ke Polda Sumut.

Dalam proses penyidikan setelah memanggil saksi-saksi termasuk Dewan Pendiri LSM LIRA, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. Proses pencabutan SK untuk diperbaharui sudah sesuai mekanisme organisasi dan kewenangan Dewan Pendiri yang memiliki kewenangan tertinggi dalam organisasi.

Karena tidak ada yang salah dan penyidik tidak memiliki bukti pelanggaran, maka HM. Jusuf Rizal selaku terlapor meminta Poldasu segera menerbitkan SP3 (Surat Pemghentian Penyidikan Perkara). Namun kasusnya digantung oleh Poldasu hingga kemudian setelah tujuh bulan, pertengahan tahun 2017, Poldasu menetapkan HM. Jusuf Rizal jadi tersangka.

Atas penetapan tersebut, HM. Jusuf Rizal melawan dan menanyakan dasar penetapan dirinya jadi tersangka. Karena menurutnya ada yang tidak beres dalam proses penetapannya. Tidak jelas dasarnya tiba-tiba jadi tersangka? Untuk itu, selaku aktivis yang kritis, ia meminta dasar penetapan, sebab ada yang menurutnya janggal dan dipaksakan.

Pertama, lanjut pria yang juga Sekjen DPP MOI (Media Online Indonesia) itu, kebijakan menerbitkan dan mencabut SK itu urusan internal organisasi dan sesuai AD/ART tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Kedua, Pelaporan 31 Maret 2016 adalah tentang SK yang dicabut untuk diperbaharui, tapi lucunya dasar penetapan tersangka adalah cuitan di Medsos Facebook (FB) Tanggal 2 April 2016.

Masalahnya pun berbeda. Yang dijadikan dasar penetapan karena kata “makar”. Dimana tanggal 1 April 2016 menjawab pertanyaan cuitan di FB yang meenanyakan, ”Apakah Olies Datau, masih menjadi Presiden LSM LIRA atau tidak?”. HM. Jusuf Rizal kemudian tanggal 2 April 2016 memberi jawaban, bahwa Olies Datau sudah diberhentikan oleh Dewan Pendiri sebagai Presiden LSM LIRA sejak 1 April 2016 dengan empat alasan.

Adapun empat alasan tersebut adalah : 1. Tidak mau menjalankan amanat Munas; 2. Melanggar konstitusi organisasi; 3. Memecah belah organisasi (Olies Datau membuat Ormas Perkumpulan Lira baru dengan logo, nama, atribut yg sama); dan 4. Makar terhadap organisasi (Memalsu tanda tangan dewan pendiri untuk membuat organisasi baru Lira seolah-olah itu hasil Munas).

Kata makar itulah yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Tapi saat berdebat dengan penyidik, HM.Jusuf Rizal mengatakan hukum itu bukan keranjang sampah dan semau penyidik menetapkan tersangka seseorang. Masak laporan pelanggaran hukum 31 Maret 2016, tentang pencabutan SK, kenapa penetapan tersangka yang dijadikan bukti adalah bukti cuitan di FB tanggal 2 April 2016.

Penyidik pun menurut HM.Jusuf Rizal telah mengakui bahwa kasus pelaporan HM.Jusuf Rizal sangat sumir. Ada dugaan titipan dan intervensi hukum dari pihak tertentu agar HM. Jusuf Rizal dapat “Dijadikan tersangka” kemudian langsung “Ditangkap”.
Atas dasar bukti yang sumir itu kemudian disepakati agar segera diterbitkan SP3.

Tetapi hidup ini bukan sekedar benar dan salah. Ada ruang abu-abu dimana kepentingan terus berusaha bermain agar HM. Jusuf Rizal tetap bisa dipenjara. Penyidik pun tak bisa lagi komunikasi, padahal sudah menjanjikan dalam tiga hari setelah gelar perkara akan diterbitkan SP3. Namun hingga lebih dari dua minggu SP3 tidak kunjung terbit dari Poldasu.

Proses selanjutnya HM. Jusuf Rizal melakukan Pra Peradilan atas penetapan tersangka oleh Poldasu untuk mencari bukti-bukti lain yang dimiliki pelapor dan untuk memperoleh keadilan. Hasilnya Pra peradilan HM. Jusuf Rizal dikalahkan dan Poldasu menang.

Poldasu pun mengajukan berkas Perkara HM.Jusuf Rizal ke Kepengadilan Sumut. Namun Berkas Perkara dikembalikan ke Poldasu, karena jika yang dijadikan dasar penetapan HM.Jusuf Rizal menjadi tersangka adalah kata “Makar” sesuai tempat kejadian, maka proses hukum lanjutannya ada di Pengadilan Jakarta Timur.

“Saya sudah di BAP lagi oleh Penyidik Poldasu untuk menjelaskan, siapa Pendiri LSM LIRA itu dan kewenangannya. Kemudian menjelaskan kata “makar” yang dimaksud itu adalah untuk organisasi, bukan untuk negara. Kata makar sesuai kamus besar bahasa Indonesia juga identik dengan kata culas,” tegas Jusuf Rizal

Jusuf Rizal kepada media, juga menyebutkan sudah menerima surat tindak lanjut proses hukumnya dilimpahkan Poldasu ke Polda Metro. Sebagai terlapor yang dijadikan tersangka karena kata makar, ia ingin proses hukumnya segera masuk ke pengadilan agar dalam persidangan diketahui, mana yang benar dan salah. Setiap warga negara harus patuh pada hukum.

Ketika disinggung dirinya dijadikan tersangka kemudian diviralkan oleh kelompok Olies Datau selaku pelapor, Jusuf Rizal tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa. Memang banyak yang konfirmasi atas penyebaran dirinya jadi tersangka. Namun setelah diberi penjelasan justru banyak sahabatnya yang bersimpati dan menilai pelapor tidak paham konstitusi organisasi.

Lanjut Jusuf Rizal Menjadi pemimpin itu memang penuh resiko. Sebagai aktivis, ia tahu resikonya, termasuk ancaman penjara maupun pembunuhan. Jadi seperti pepatah, Ia menyebutkan jika takut ombak jangan membuat rumah ditepi pantai.[Reed]

Kuasa Hukum MeMiles Vidi Galenso Pinta Kejati Jatim Perbaiki Surat Dakwaan

Friday, 08 May 2020 00:00 Written by

Surabaya | Vidi Galenso, kuasa hukum pendiri aplikasi MeMiles Kamal Terachand, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memperbaiki surat dakwaan pada kliennya. Penyebabnya, sepuluh orang saksi telah resmi mencabut hasil BAP penyidikan Kepolisian.

Permintaan perbaikan surat dakwaan tersebut dituangkan Vidi melalui surat resmi yang ia kirim pada Kejati Jatim pada Selasa (5/5) kemarin.

“Ya, Kita sudah mengirim surat resmi pada Kejati Jatim, perihal permintaan perbaikan surat dakwaan,”Ujar Vidi Galenso, sewaktu dihubungi, Kamis (7/5).

Dijelaskan Vidi, dari 10 orang saksi yang telah resmi membuat pernyataan pencabutan BAP, empat diantaranya merupakan saksi mahkota.

Mereka antara lain Prima Hendika, Sri Windyaswati, Fatah Suhanda dan tersangka sendiri (Kamal Terachand). Kemudian enam saksi lainnya yang juga membuat surat pernyataan pencabutan BAP adalah Sunil Terachand, Kamini Kamal Michandani, Lydia, Maryanti, Vasantha Devi dan Dedy Akbar.

Surat pernyataan Pencabutan BAP dari para saksi, berikut para tersangka juga telah ditunjukkan pada hakim dalam sidang permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Apabila surat dakwaan itu tidak diperbaiki dan tetap dipaksakan maka menurut Vidi, hal itu berpotensi menghilangkan bagian penting dari berkas perkara sebagi dasar menggali kebenaran materiil di persidangan.

“Surat dakwaan telah terdapat cacat formil, dan atau disusun secara melawan hukum. Sepatutnya, surat dakwaan yang demikian wajib diperbaiki.” tandasnya.[Janri G]

 

Popular News

Jakarta | Kabar Pendiri dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi…
KOTA TANGERANG.Koran Buruh.com - Rukmana (47) Karyawan PT Mayora Indah…
Cilegon, Banten. Koranburuh.com - Keputusan Presiden RI Joko Widodo atas…
Surabaya | Vidi Galenso, kuasa hukum pendiri aplikasi MeMiles Kamal…

Polda Banten Ungkap Modus Kendaraan Mudik Yang Di Angkut Truck Barang

Sunday, 03 May 2020 00:00 Written by

Cilegon, Banten. Koranburuh.com - Keputusan Presiden RI Joko Widodo atas larangan mudik di iringi adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, Kepolisian Daerah (Polda) Banten bekerjasama dengan Dirjen Perhubungan Darat dan ASDP telah menyepakati Pelabuhan Merak ditutup untuk penyeberangan orang, mobil pribadi dan angkutan umum selama masa pandemi covid-19.

"Yang boleh melintas untuk menyebrang melalui pelabuhan Merak hanya truk pengangkut sembako, kendaraan logistik dan mobil dinas pengangkut personel" kata Kabid Humas Polda Banten Edy Sumardi dalam keterangannya kepada wartawan.

Edy Sumardi menuturkan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, pihak Kepolisian Polda Banten dan jajarannya telah menggelar Operasi Ketupat Kalimaya 2020 pada (24/4/2020) lalu, yang saat ini sudah memasuki hari ke-10 dengan mendirikan Pos pemyekatan dan Pos Check Point sebanyak 15 titik seoanjang jalur arteri

"Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mudik dan kepada para pengemudi sekaligus penumpangnya guna memberikan imbauan serta edukatif atas larangan yang telah di putuskan oleh pemerintah" kata Edy Sumardi.

Dalam pelaksanaannya masih saja di dapati sejumlah warga yang memaksakan untuk melangsungkan kegiatan mudik dengan mengakali petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Sat Pol PP dan stakeholder terkait. Tujuan mereka agar dapat menyebrang ke pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak, Kota Cilegon Banten.

Seperti yang dilakukan Suryono salah satu warga Lampung Timur, nekat menyeberang ke pulau Sumatera dengan cara menaikan mobil pribadinya ke atas sebuah truk pengangkut barang Modus Suryono, Kata Edy Sumardi, terbongkar saat melintasi pos penyekatan dan pos check Point Gerem Kota Cilegon, Minggu (3/5/2020).

"Dilokasi tersebut petugas gabungan yang tengah melakukan penyekatan mencurigai sebuah truk yang membawa bawaan mencurigakan. Menurut pengakuan sopir, truk itu membawa buah nanas untuk ke Lampung. Saat dibuka ternyata sebuah mobil mobil APV Nopol B-1886-TRH, dengan seorang sopir dan seorang penumpang di dalamnya" jelas Edy Sumardi.

Sopir APV yang akan menuju Lampung timur dari Jakarta, ungkap Edy Sumardi, mengaku membayar Rp2 juta kepada sopir truk agar dapat mengangkut kendaraannya dan menyebrang melalui pelabuhan Merak.

"Kini empat orang yang terdiri dari Sopir truk, kenek truk, sopir mobil APV dan seorang penumpang kita amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut" katanya Terakhir Edy Sumardi menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mengurungkan niat mudiknya sekaligus mengajak masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang larangan mudik.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan warga dan keluarga di kampung halaman "Mari sayangi keluarga anda, jangan bawa potensi virus ke kampung halaman dan lebih baik di rumah aja" pungkasnya (Bid Humas). * Adm2*

Dukungan Solidaritas Untuk Mirah Sumirat Terus Mengalir, Ini Tuntutan ASPEK Indonesia

Thursday, 09 January 2020 00:00 Written by

Jakarta | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan terima kasih atas dukungan solidaritas yang terus mengalir untuk Mirah Sumirat, SE, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) yang juga Presiden ASPEK Indonesia, yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Direksi dan manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Demikian disampaikan Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (07/01/2020).

Sabda meminta Menteri BUMN untuk mencopot Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ yang melanggar Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan, karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar, terhadap Mirah Sumirat.

Sabda menyebutkan pelanggaran hukum yang dilakukan secara arogan oleh Direksi PT JLJ, yaitu:

1. UU Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3);
"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

2. UU Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1) dan (2):

"(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

"(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

PKB PT JLJ & SK JLJ, BAB XII Pasal 80 ayat (2);
"Dalam hal PHK tidak terhindarkan, maka PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan."

Itulah alasannya kenapa ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan berbagai organisasi serikat pekerja lainnya, perlu menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Mirah Sumirat menuntut pencabutan Keputusan PHK sepihak yang melanggar hukum ketenagakerjaan.

ASPEK Indonesia menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ ‘gerah’ dengan sepak terjang Mirah Sumirat selama ini, dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di PT JLJ dan di perusahaan jalan tol lainnya.

Tahun 2015, Mirah Sumirat bersama SK JLJ, ASPEK Indonesia dan KSPI secara tegas menolak rencana kebijakan Direksi PT Jasa Marga yang akan membentuk anak perusahaan baru PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO) dan menolak pengalihan pekerja PT JLJ yang saat itu seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ ke anak perusahaan baru tersebut. Dasar penolakan Mirah Sumirat saat itu adalah karena adanya Pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT JLJ tertanggal 13 Juni 2014 perihal pengangkatan sebagai pekerja tetap di PT JLJ dimaksud. Pemberitahuan tertulis tersebut secara arogan diabaikan sendiri oleh Direksi PT Jasa Marga dan PT JLJ. Hasilnya sekitar 2.700 orang ‘terpaksa’ menerima beralih ke PT JLO dan 317 orang yang tetap berjuang, berhasil diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ.

Terkait pengangkatan 317 orang menjadi pekerja tetap di PT JLJ, sampai saat ini Mirah Sumirat juga masih memperjuangkan agar tidak ada diskriminasi kesejahteraan antara pekerja tetap PT JLJ yang lama dengan 317 pekerja tetap yang baru.

Tahun 2016-2017, Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI juga melakukan penolakan atas kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan 100% Gardu Tol Otomatis di jalan tol, karena berpotensi terjadinya PHK massal puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol. ASPEK Indonesia tidak anti pada teknologi, tapi menuntut Pemerintah, PT Jasa Marga dan PT JLJ untuk tidak menerapkan 100% kebijakannya untuk menghindari PHK massal. Hasilnya saat ini puluhan ribu pekerja di sektor jalan tol telah di-PHK.

Tahun 2019 sampai saat ini, Mirah Sumirat kembali mengkritisi kebijakan dan tata kelola PT JLJ yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan melanggar PKB yang berlaku. Perjuangan SK JLJ tersebut kini menjadi tuntutan yang diperjuangkan juga oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, yaitu :

1. Menolak ‘program penugasan paksa’ kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.

2. Menolak ‘program pensiun khusus’ yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja. Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.

3. Menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan, terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku.

4. Menolak dugaan tindakan union busting / penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ, antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

ASPEK Indonesia bersama KSPI dan berbagai organisasi serikat pekerja, pada hari Kamis, 9 Januari 2020 akan menggelar aksi unjuk rasa solidaritas untuk Mirah Sumirat, di kantor pusat PT JLJ di Jati Asih Bekasi. [Jrw]