Latest News

Pasca Kerusuhan, Pimti PAS Sepakati Perjanjian Bersama Pemenuhan Hak-Hak Narapidana

Tuesday, 21 May 2019 00:00 Written by

Jakarta, INFO_PAS - "Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, Pengendalian dan Penindakan (BinTorWasDalDak) terhadap hak-hak dasar narapidana menjadi fokus utama Pemasyarakatan," ucap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami saat memberikan pengarahan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia di ruang Sahardjo Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Senin (20/5)

Dikesempatan tersebut Utami menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM RI agar jajaran Pemasyarakatan kembali mengintensifkan dan memperhatikan betul hak-hak narapidana apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Utami berharap bahwa jerih payah petugas Pemasyarakatan dalam memberantas narkoba jangan sampai diputarbalikkan menjadi suatu isu yang menimbulkan hal negatif.

"Saat melakukan penindakan harus terukur sesuai standar operasional prosedur dan based on regulation," pesan Menteri Hukum dan HAM RI yang disampaikan Utami.

Selain itu, Utami juga berpesan kepada seluruh Kadiv PAS untuk segera mengimplementasikan revitalisasi pemasyarakatann sesuai rencana yang sudah disiapkan bagaimanpun kondisi yang terjadi saat ini.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun, mengatakan bahwa saat ini Pemasyarakatan meloloskan sebanyak 63 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen PAS untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK WBBM).

"Disaat UPT berlomba-lomba untuk memperoleh WBK WBBM, tugas dan fungsi petugas Pemasyarakatan juga harus selaras dan didukung," ujar Ibnu.

Ibnu menyebut bahwa Pemasyarakatan harus fokus BinTorWasSalDak dan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. "Semunya harus berjalan paralel," tegasnya.

Dari pertemuan tersebut melahirkan 10 butir Pernyataan Bersama, tentang optimalisasi tugas dan fungsi serta pemenuhan hak-hak narapidana, layanan Pemasyarakatan, yang ditandatangani seluruh Kadiv PAS dan jajaran pimpinan tinggi Ditjen PAS.[Janri]

Gandeng LBH Surabaya FSP KEP-KSPI Jawa Timur Gugat SK Penangguhan Gubernur

Monday, 20 May 2019 00:00 Written by

KBR, JATIM | Buruh dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi dan Umum (SPKEP) KSPI di Jawa Timur mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya di Jl. Kidal No. 06 Surabaya, (15/05/2019)

Mereka adalah Biro advokasi FSPKEP-KSPI yang berada di Jawa Timur, diantaranya adalah Akhmad Soleh, S.H,. M.H. dan Effendi, SH. yang datang ke kantor LBH untuk berkonsultasi terkait penerbitan SK Penangguhan Gubernur Jawa Timur yang disinyalir melanggar ketentuan Kepmen No 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

LBH Surabaya menerima dengan baik aduan dari pihak buruh. Saat dikonfirmasi, pihak LBH yang masih belum mau disebutkan namanya menyatakan memang benar ada laporan dari pihak buruh, kami akan mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang diadukan oleh buruh tersebut, ungkapnya.

Effendi mengatakan bahwa para buruh mengeluhkan keputusan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Gubernur Jawa Timur yang sudah menetapkan SK penangguhan upah buruh yaitu SK nomor 188/25/kpts/013/2019 dimana dalam Keputusan tersebut upah yang di berikan pengusaha PT. Young Tree kepada buruh yang bersangkutan sebesar Rp 3.300.000, katanya

"Hall ini bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Kepmen No 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sehingga secara langsung berdampak dan merugikan buruh," 

Ia juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmen No. 231 Tahun 2003 Pasal 5 bahwasanya penangguhan upah seharusnya membayar upah pekerja sekurang-kurangnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) lama yaitu UMK Tahun 2018 sebesar Rp 3.577.628.

Disinilah buruh menilai Gubernur tidak konsisten dalam menerapkan Kepmen No 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, buruh juga mengklaim adanya ketidak berpihakan Gubernur Jawa Timur terhadap buruh dalam menetapkan SK Penangguhan, tegasnya

Dan dalam waktu dekat kami akan membentuk team dari advokad LBH bersama team kuasa hukum dari unsur buruh untuk menindak-lanjuti laporan tersebut, tukasnya. [ALF]

Popular News

KBR Tangerang - Haerudin (nama samaran) karyawan swasta warga Kecamatan…
KBR Serang - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten berhasil…

Satpol PP kota Tangerang Razia Prostitusi di Apartemen Modernland

Saturday, 18 May 2019 00:00 Written by

KBR, Kota Tangerang | Satpol PP Kota Tangerang menggelar razia dengan sasaran menjaring para pekerja seks komersial (PSK) di Apartemen Modernland Tangerang pada Kamis (16/5/2019) malam. Hasilnya, petugas menciduk empat orang waria.

Menurut Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang Ghufron Falfeli, praktek prostitusi di Apartemen Modernland Tangerang dinyatakan benar adanya.

Bahkan, kata dia, tak hanya wanita sungguhan yang menjajakan diri kepada pria penikmat seks. Melainkan, para waria juga turut menjadi pekerja seks di apartemen itu. Ghufron menuturkan, operasi dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang No 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran. “Dari hasil operasi penegakan Perda, kami menjaring empat orang waria pekerja seks di apartemen,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, keempat waria yang terjaring dalam sebuah kamar di lantai VII Green Tower Apartemen Modernland tersebut antara lain bernama samaran Jessica, Meinanda, Febi dan Made. “Modusnya online melalui sebuah aplikasi di media sosial,” ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya akan terus melakukan serangkaian penertiban di beberapa apartemen untuk menekan angka prostitusi dikota Tangerang terlebih dibulan ramadhan. "kita akan melipatkgandakan kegiatan kami dibulan ramadhan ini agar Dari pantauan dilokasi, setelah terjaring, para waria tersebut digiring ke Markas Komando Satpol PP.

Dari tangan para waria pula, barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu pak kondom dan empat unit ponsel. Sementara itu, Jessica mengaku baru satu bulan tinggal di Apartemen Modernland. Waria asal Nusa Tenggara Timur itu juga mengaku baru pertama kali terjaring petugas.

Waria berusia 27 tahun itu menyebut bahwa Apartemen Modernland begitu aman. Sehingga, ia mengaku kaget ketika terjaring petugas. “Biasanya aman. Baru kali ini dibawa petugas,” katanya sambil tertunduk malu. Ia juga mengaku memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mendapatkan pelanggan.

Dalam menawarkan diri, ia menipu pelanggan. Pasalnya, dalam proses interaksi di media sosial dengan calon pelanggannya ia mengaku seorang wanita sungguhan. Namun ketika berkencan, ia merupakan waria. “Sengaja foto yang dipasang bukan diri saya (wanita/orang lain). Agar pelanggan tertarik.

Saya sehari biasanya dapat tiga tamu di media sosial. Tarif awal saya patok Rp500 ribu, tapi Rp150 ribu juga nggak apa-apa,” paparnya. (Gtg)

 

Di Duga Oknum Kelurahan Jelupang Ikut Palsukan Keterangan Ahli Waris Pembayaran Pembebasan Proyek Toll BSD

Wednesday, 24 April 2019 00:00 Written by

KBR  Tangsel |Menurut keterangan Bapak Marta dia tidak miliki tanah di situ di Area Pembebasan Proyek Toll BSD, namun namanya dilibatkan sebagai ahli waris, padahal dia bukan ahli waris tanah tersebut dan orang tua kandungya bukan seperti yang di buat seperti Surat Keterangan yang di tanda tangani di Kantor Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.

Surat keterangan yang di buat kelurahan bukan tanah warisan orang tuanya, di Kartu Keluarga jelas terlihat bahwa Orang tua Marta Bernama Dasim, jadi Keterangan Ahli waris tersebut bukan orang tua, saya Marta Saat di telusuri Tim Badan Advokasi Banten.

Dari mana dasar pembuatan surat keterangan Ahli Waris Kematian almarhum, Napar sedangkan Marta bukan Anak Kandung Napar. Sebagaimana di ketahui surat pernyataan Palsu di duga telah di buat di Kantor Kelurahan Jelupang demi mendapatkan ke untungan pribadi.

Tanah seluas 1540 m2, di Kelurahan Jelupang Buaran Timur RT12/RW 04, telah di buat surat pernyataan penguasaan tanah, yang tidak wajar. Lebih lanjut Marta mengatakan, Tanah Seluas tersebut telah di bayarkan PPK  Melalui BRI BSD Rek 050901002759566 Rp 2.042.622.000, atas Nama Napar Risin, atas nama Marta sebagai ahli waris, uang tersebut langsung di Minta oleh Ibu Hj Nasir, dan di buat tanda tangan oleh Bapak Yahya orangnya Ibu Hj Nasir di saksikan Pihak Kelurahan Jelupang di Kantor Kelurahan.

Marta Hanya menerima pembayan Rp 40 juta, pertanyaannya apakah wajar jika memang Marta sebagai Ahli Waris Hanya Dapat Rp 40 juta. Marta mengatakan, Tanah di RT09/ RW 03 Kelurahan Jelupang tersebut bukan milik Napar Bin Risin, sebagaimana saya di buat ahli waris, tidak punya tanah di lokasi tersebut, yang bersebelahan dengan Plank BAI milik H Nasir 388 m2 An H Asen Bin Miun.

Lebih lanjut Marta mengatakan, dia di suruh Pak Yahya untuk tanda tangani, bahwa tanah tersebut tidak ada silang sengketa, "tidak apa - apa tanda tangani aja ujar Yahya", di kantor Kelurahan Jelelupang di saksikan Lurah TA.

Menurutnya tanah tersebut tidak bisa di bayari tanpa tanda tangan lurah, "Ya Sudah Tenang aja Ujar Lurah Padanya", entar kita bereskan sambil menirukan ucapan lurah.

Ketua BAI Banten Hendrik, mengatakan hingga Kini Saksi Yahya dan Martono tidak di ketahui keberadaanya dan kantornya sudah kosong ujarnya.

"Dari mana dasar mengatakan Marta Ahli Waris Sedangkan Ayah Marta Bernama Dasim Kartu Keluarga ada pada saya, ujarnya. Adapun Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa telah di Keluarkan Pihak Kelurahan Jelupang, pada tanggal 11 Desember 2018, yang mencantumkan ahli waris :

1. Marta 59 tahun Alamat Rt 12/Rw 04

2. Rumiah 46 tahun Alamat Rt 12/Rw 04

Sebagai Saksi Ketua RT 008 Bpk. Sabudin, dan Saksi RW 003 Bpk Rion Di ketahui dan tanda tangan Lurah.

Ketua DPW BAI Provinsi Banten terkait mencuatnya Kasus Pemalsuan ini yg melibatkan lurah selaku ASN yang menyalah gunakan jabatanya akan mengadukan persoalan ini pada Pihak Berwajib. Menurut Ketua BAI Banten Hendrik ini merupakan pemalsuan data yang di lakukan Abdi Negara, dan untuk kepentingan pribadi

"Saya akan di laporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan karena menggunakan uang negara, rekening pembayan yg dilakukan bukan atas nama Napar, ujarnya pada Media Koran Buruh pada hari Rabu, 24/4/19.( Tim )

Editor : Janri