Wednesday, 22 January 2020 | Login

Latest News

Sidang ke Dua di PTUN Surabaya, Buruh Berharap Ada Kejelasan Dalam Menentukan Upah

Thursday, 22 August 2019 00:00 Written by

Jawa Timur | Sidang lanjutan gugatan buruh FSP KEP-KSPI terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/kpts/013/2019 tentang pelaksanaan penangguhan upah minimum tahun 2019 hari ini kembali digelar, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kamis (22/08/2019)

Sidang hari ini dengan agenda tambahan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi ahli dari masing-masing pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dari pihak penggugat menghadirkan saksi ahli Joko Ismono sedangkan dari pihak tergugat adalah ibu Lany Ramli.

Dalam keteranganya kedua saksi yang dihadirkan sama-sama memaparkan pendapatnya tentang bagaimana mekanisme tata cara permohonan penundaan pelaksanaan penangguhan upah minimum, terkait syarat administratif permohonan pengajuan penundaan pembayaran upah minimum yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak boleh ada salah satu syarat yang kurang dari perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran upah minimum, keduanya mengacu pada KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan upah minimum Kabupaten.

Namun ada satu point yang menjadi perdebatan cukup panjang terkait tentang besaran upah penangguhan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada pekerjanya.

Menurut kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat Joko Ismono, "besaran upah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan KEPMEN Nomor 231 Pasal 5 Ayat 2 (membayar upah minimum lama) adalah minimal membayar upah minimum kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu tahun 2018, namun dari pihak tergugat menyangkal bahwa yang dimaksud membayar upah minimum yang lama tidak bisa dimaknai dengan mempersempit penafsiran yaitu membayar upah minimum tahun lalu, ujarnya

"Memang tidak ada kejelasan dan perspektif yang terang dalam hal besaran upah yang harus dibayarkan pengusaha yang melakukan penangguhan upah pada regulasi dalam hal ini KEPMEN NO 231 tahun 2003, namun tentu pemerintah daerah harus memahami secara utuh bahwa upah minimum kabupaten adalah batas upah terendah upah bagi pekerja dan itu diperuntukkan hanya kepada pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun,"

Buruh berharap melalui kuasa hukumnya bung Effendi yang juga Advokad SPKEP_KSPI Jawa Timur dalam upaya hukumnya ini kedepanya ada kejelasan dalam menentukan upah yang harus diterima pekerja dan juga pemerintah daerah lebih bijak didalam menentukan persetujuan penangguhan upah, sehingga penerapan KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 ini memang benar-benar diperuntukan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum kabupaten.(alf)

 

Sidang ke Dua di PTUN Surabaya, Buruh Berharap Ada Kejelasan Dalam Menentukan Upah

Thursday, 22 August 2019 00:00 Written by

Jawa Timur | Sidang lanjutan gugatan buruh FSP KEP-KSPI terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/kpts/013/2019 tentang pelaksanaan penangguhan upah minimum tahun 2019 hari ini kembali digelar, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kamis (22/08/2019)

Sidang hari ini dengan agenda tambahan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi ahli dari masing-masing pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dari pihak penggugat menghadirkan saksi ahli Joko Ismono sedangkan dari pihak tergugat adalah ibu Lany Ramli.

Dalam keteranganya kedua saksi yang dihadirkan sama-sama memaparkan pendapatnya tentang bagaimana mekanisme tata cara permohonan penundaan pelaksanaan penangguhan upah minimum, terkait syarat administratif permohonan pengajuan penundaan pembayaran upah minimum yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak boleh ada salah satu syarat yang kurang dari perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran upah minimum, keduanya mengacu pada KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan upah minimum Kabupaten.

Namun ada satu point yang menjadi perdebatan cukup panjang terkait tentang besaran upah penangguhan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada pekerjanya.

Menurut kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat Joko Ismono, "besaran upah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan KEPMEN Nomor 231 Pasal 5 Ayat 2 (membayar upah minimum lama) adalah minimal membayar upah minimum kabupaten tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu tahun 2018, namun dari pihak tergugat menyangkal bahwa yang dimaksud membayar upah minimum yang lama tidak bisa dimaknai dengan mempersempit penafsiran yaitu membayar upah minimum tahun lalu, ujarnya

"Memang tidak ada kejelasan dan perspektif yang terang dalam hal besaran upah yang harus dibayarkan pengusaha yang melakukan penangguhan upah pada regulasi dalam hal ini KEPMEN NO 231 tahun 2003, namun tentu pemerintah daerah harus memahami secara utuh bahwa upah minimum kabupaten adalah batas upah terendah upah bagi pekerja dan itu diperuntukkan hanya kepada pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun,"

Buruh berharap melalui kuasa hukumnya bung Effendi yang juga Advokad SPKEP_KSPI Jawa Timur dalam upaya hukumnya ini kedepanya ada kejelasan dalam menentukan upah yang harus diterima pekerja dan juga pemerintah daerah lebih bijak didalam menentukan persetujuan penangguhan upah, sehingga penerapan KEPMEN Nomor 231 tahun 2003 ini memang benar-benar diperuntukan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum kabupaten.(alf)

 

Popular News

Jakarta | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan terima…
FLORESTODAY.COM, Labuan Bajo - Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)…
Jawa Timur | Sidang lanjutan gugatan buruh FSP KEP-KSPI terhadap…
Jakarta, | Usaha penyelundupan diduga narkotika jenis sabu oleh petugas…

Abaikan Anjuran Pemerintah, Serikat Pekerja ANTARA Minta Menteri BUMN Evaluasi Kinerja Direksi ANTARA

Monday, 05 August 2019 00:00 Written by

Jakarta | Serikat Pekerja Perum LKBN Antara kembali meminta Menteri BUMN mengevaluasi kinerja dan keberadaan Direksi Perum LKBN Antara karena kerap membuat gaduh dan resah karyawan Perum LKBN Antara akibat mereka mengabaikan keputusan mediator PPHI Kemnaker RI.

"Sudah sangat jelas keputusan dari mediator PPHI Kemnaker RI saat klarifikasi perselisihan mutasi 2 orang pengurus dan 3 orang anggota Serikat Pekerja Antara yang terkena keputusan mutasi untuk ditunda pelaksanaannya karena masih adanya perselisihan," kata Ketua Umum Serikat Pekerja ANTARA Abdul Gofur di Jakarta, Senin (5/8).

Gofur mengatakan pengabaian terhadap keputusan yang dicapai pihak SP ANTARA dan tiga orang wakil manajemen Perum LKBN ANTARA di Direktorat PPHI Kemnaker RI pekan lalu itu terbukti dari dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan mutasi kepada 2 orang pengurus dan 3 orang anggota Serikat Pekerja Antara yang belum jelas alasannya dan dibarengi dengan Demosi tanpa kesalahan oleh pihak manajemen.

"Karena itu, kami meminta Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja dan keberadaan Direksi Perum LKBN ANTARA karena selalu membuat gaduh dan resah karyawan, serta menutup sarana komunikasi dengan Serikat Pekerja Antara selaku mitra manajemen di Perusahaan dalam rangka penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi."

"Evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan Direksi Perum LKBN ANTARA ini juga, menurut kami, layak dilakukan karena mereka sudah mengabaikan  Perjanjian Kerja Bersama yg telah disepakati sebagai aturan tertinggi di Perusahaan," kata Abdul Gofur.

Keresahan dan kegaduhan yang ditimbulkan juga dapat membuat buruk citra pemerintah karena Perum LKBN Antara adalah perusahaan milik negara yang membawa bendera NKRI di ranah pemberitaan dalam dan luar negeri.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Serikat Pekerja Antara telah meminta menteri BUMN utk mengevaluasi manajemen Perum LKBN Antara karena telah mengabaikan 2 anjuran dari PPHI Kemnaker RI, 2 anjuran dari Disnaker DKI dan 1 Nota pemeriksaan khusus dari Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker DKI Jakarta.

"Kami juga meminta Direksi Perum LKBN Antara untuk membatalkan keputusan mutasi tersebut karena keputusan tersebut tidak memenuhi dasar dan tahapan-tahapan mutasi yang telah diatur oleh PKB dan UU, Ketenagakerjaan RI, dan kental sekali dengan aroma 'Union Busting' (pemberangusan organisasi serikat pekerja)."

" Kami pun meminta Direksi membuka sarana komunikasi dengan Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait perusahaan dan karyawan," kata Abdul Gofur yang juga merupakan Ketua Departemen Media dan Infokom Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) ini.

Penyelundupan Sabu di Rutan Cipinang, Kemenkumham: Kami Tidak Main-Main

Monday, 29 July 2019 00:00 Written by

Jakarta, | Usaha penyelundupan diduga narkotika jenis sabu oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang berhasil digagalkan Petugas P2U, Minggu (28/7). Barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat ± 25 gram berhasil diamankan dari oknum petugas berinisial SA. Diketahui, SA merupakan petugas dapur di Rutan Kelas I Cipinang.

“Kami mengapresiasi kinerja petugas di Rutan Kelas I Cipinang yang berani untuk menggagalkan penyelundupan barang terlarang tersebut yang dilakukan oleh sesama petugas. Hal ini memang menjadi tamparan keras karena masih ada oknum petugas yang berani melanggar peraturan di tengah usaha kami untuk Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Meskipun di sisi lain, kami percaya banyak sekali petugas kami yang berintegritas,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Bambang Sumardiono.

Bambang juga mengungkapkan bahwa Kemenkumham mendukung penuh proses hukum yang berlangsung.

“Kami sangat mendukung dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Hukuman disiplin berupa pemberhentian akan dilakukan jika oknum tersebut terbukti bersalah oleh pengadilan. Biarkan kejadian ini menjadi contoh bagi petugas Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan menjadi bukti komitmen kami bahwa kami tidak main-main dengan narkoba,” kata Bambang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Oga G. Darmawan, menjelaskan peristiwa usaha penyelundupan tersebut bermula saat SA masuk ke dalam Rutan Kelas I Cipinang melalui pintu P2U sekitar 21.00 WIB. Saat itu, SA membawa satu kantong plastik yang berisikan 2 kotak susu berwarna kuning.

Saat dilakukan pemeriksaan badan dan pemindaian barang bawaan melalui X-Ray, petugas pemeriksa menemukan benda mencurigakan di dalam plastik tersebut. Seketika petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang bawaan SA. Dari hasil pemeriksaan langsung terebut, ditemukan satu bungkus plastik kecil berisi serbuk yang diduga narkoba jenis sabu.

“Dari pemeriksaan tersebut, petugas kami langsung mengamankan barang bukti berupa handphone, bungkusan kecil berisi serbuk putih dan kotak susu. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut,” terang Oga.

Bambang Sumardiono, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyampaikan langkah tegas yang akan diambil terhadap SN, "Langkah penjatuhan hukuman administrasi pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan, apabila telah terbit Surat Perintah Penahanan oleh pihak kepolisian, " pungkasnya.