Sunday, 19 November 2017 | Login

Wagub Berharap Rakor juga Membahas Tentang Singkronisasi Regulasi Daerah Featured

Koran Buruh, NTB. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Sinergi Pusat dan daerah melalui Singkronisasi data dan program Penanganan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat yang dihadiri sejumlah pimpinan SKPD dan Bappeda Kabupaten/kota di Hotel Jayakarta, Kamis (18/02/2016).

Mengawali sambutannya, Wagub menjelaskan bahwa hingga saat ini angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan yang berarti, dimana diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2015 mencapai 802.287 orang (16,54%), berkurang 21.600 orang (0,56%) dibandingkan pada bulan maret 2015. Progres penurunan kemiskinan ini berada diurutan ke 8 (delapan ) dibanding dengan provinsi lainnya.

‘’Capaian ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten kota se-NTB. untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait yang sampai saat ini telah fokus dalam mengawal program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat”, ujarnya.

Ia berharap dengan adanya Rapat Koordinasi Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB ini, pemerintah kabupaten/kota senantiasa berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTB.

Selain meminta Bapak Deputi untuk sering-sering berkunjung ke NTB dalam rapat ini wagub juga berharap para peserta tak hanya membahas singkronisasi data dan program penanganan kemiskinan saja namun perlu juga membahas tentang singkronisasi regulasi secara nasional karena seringkali regulasi pusat kementerian terkadang berbenturan dengan kebijakan daerah agar untuk masa masa yang akan datang khususnya bagi pemerintah daerah tidak kesulitan mengeluarkan Pergub.

‘’Menteri sendiri kadang-kadang mengeluarkan kebijakan tak produktif bahkan kadang kadang kontroversial’’ jelas Wagub.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Dr.dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A, MARS menjelaskan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga professional sehingaa memiliki nilai lebih dan mendapatkan penghasilan yang layak ketika bekerja di luar negeri khususnya bagi NTB yang selama ini masih tergolong salah satu Daerah pengirim TKW dalam jumlah besar.

Mari kita tingkatkan kualitasnya supaya lebih bermutu dan profisional, supaya TKW kita jangan lagi hanya menjadi pembantu rumah tangga saja, karena Negara-negara seperti, Malaysia, Arab ataupun negara maju lainya sekarang mereka membutuhkan para pekerja yang terampi punya kemampuan lebih dan sudah bersertifikat’’ jelasnya. (han-ed)

000