Koran Buruh, Jakarta | Taring DPRD DKI sebaga "remote control" terlihat ompong, menyusul belum terwujudnya Pansus Microsel yang digembar-gemborkan sejak Januari 2018 hingga sekarang.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, menilai bukan hanya gertak sambal, juga cenderung sudah masuk angin.

"Kalau belum terbentuk, saya mencium ada kecenderungan masuk angin," ungkap Prabowo soal koleganya di Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Pansus Microsel sudah terbentuk, beranggotakan 23 orang, diketuai oleh Abraham Lulung Lunggana.

Menurut Lulung, latar belakang pansus dibentuk sudah jelas. Ada laporan masuk ke yang menyebut ada ratusan tower microsel yang dipasang di tanah milik Pemprov DKI namun tanpa membayar sewa.

"Ini ada benang kusut yang harus segera diurai," tegas Haji, seraya menyebut Pansus hanya tinggal menunggu tanda tangan Ketua Dewan, Prasetyo Edi Marsudi, politisi PDIP.

"Wah, kalau hanya tinggal tanda tangan saja sampai berbulan-bulan, pasti ada yang tidak beres," ujar seorang kontraktor yang " mangkal" di Balai Kota, memaklumi dugaan Prabowo Soenirman

Prabowo sendiri mengancam jika Pansus Microsel belum terealisasi, pihaknya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusutnya.

"BPK harus melakukan audit investigasi. Hasilnya bisa dilaporkan ke gubernur dan aparat hukum ditindak," paparnya kesal.

Padahal, menurut dia, kasus Tower Microsel liar tidak main- main. Sebab, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Diperkirakan Tower Microsel yang dimiliki 10 perusahaan telekomunikasi itu mencapai 7.000, tersebar di berbagai lahan milik Pemprov DKI. Mereka tidak membayar sewa. [red]