Koran Buruh, Jakarta. Penggusuran Jalan Menceng Raya oleh pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Barat sempat mendapat perlawanan sebagian warga yang mengaku memiliki tanah yang terkena pelebaran jalan menceng raya oleh Pemprov DKI Jakarta (1/5/2016).

Menurut warga bernama H. M. Fadil saat melakukan orasi sambil membawa spanduk menolak penggusuran, pihak pemerintah tidak mempertimbangkan hak hak warga yang mempunyai surat surat yang dimiliki warga.

Menurutnya, warga hanya diundang disamping Kelurahan Tegal Alur untuk musyawarah pemberitahuan akan ada pelebaran jalan, bukan penggusuran.

“warga sering mendapatkan intimidasi dan ditakut-takuti oleh pihak pemerintah camat dan lurah. Mereka mengancam akan di bongkar bongkar”, katanya.

Menurutnya, pembongkatan ini penuh dengan kejanggalan. Kenapa yang dibongkar hanya satu kilo, kenapa tidak sampai ke pintu air kalau memang untuk kepentingan pelebaran jalan.

“Ada pun tanda tangan warga yang mengajukan surat untuk pembongkaran bukan warga menceng raya. Tidak tahu warga mana yang mengajukan surat itu. Kami warga menceng raya tidak pernah merasa mengajukan surat untuk pembongkaran ini”, ujar Fadil.

Sementara itu, warga lainnya Rohana Sembiring juga mengatakan, “kami warga Menceng Raya belum ada kesepakatan ganti rugi dengan pemerintah, karena kami memiliki surat-surat kepemilikan yang sah atas tanah kami”.

“Walaupun kami diberi rumah susun kami tetap akan menolak, karna kami punya bukti kepemilikan surat-surat tanah yang sah secara hukum”, ujarnya sambil memperlihatkan bukti surat surat yang dimilikinya pada awak media.

Menanggapi hal itu, Camat Kalideres Uus Kusnadi mengatakan, “kalau bapak ibu merasa memiliki surat surat tanah yang sah, silakan ajukan ke bagian hukum Walikota Jakarta Barat”.

“Kita tampung dan kita proses kebenaran dokumen yang saudara miliki. Kalau memang benar ajukan saja. Kami sebagai Camat dan Lurah hanya menjalankan perintah atasan untuk proses pembangunan”, ujar camat Uus disela pengusuran berlangsung di Jalan Menceng Raya. (JG)