Koran Buruh, Jakarta | Selesai sudah acara seminar Kebangsaan yang dilaksanakan oleh KSPI hari ini, Minggu 29 April 2018 di gedong Joeang 45 Menteng Jakarta.

Pembicara pertama dalam seminar ini, Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamudin Daeng menyatakan saat ini Indonesia mengalami kondisi “sekarat” di berbagai bidang, ,bukan krisis lagi, dan ini merupakan akibat dari kekejaman imperialisme dan kolonialisme atas penguasaan tanah dibidang pertanian dan industri

Penguasan tanah dibidang pertanian dan industri oleh para pelaku kapitalistik, kekejaman imperialisme dan kooptasi kolonialisme melalui aturan-aturan negara. Kesemuanya sudah sangat menggurita, sehingga sulit untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme di era zaman modern saat ini.

Dan pembicara kedua adalah Prof. Yudi Haryono yang merupakan salah seorang dosen Universitas Indonesia. Beliau mengkritisi ketidak hadiran negara dan akademisi didalam menengahi dan memberikan solusi dari permasalahan yang menggurita saat ini.

Dihadapan ratusan hadirin Seminar Nasional Kebangsaan KSPI , Prof Yudi Haryono menerangkan betapa pemerintah ternyata memang tidak mampu dalam mengelola negara ini. Karena masalah yang menggerogoti negara saat ini, sudah tidak mampu dihalau dan dihadang gerakannya.

Sehingga kelemahan rakyat banyak, seharusnya diakumulasi agar terciptanya sebuah kekuatan besar untuk melawan kekuatan imperialisme, kerakusan kolonialisme dan oligarki yang terus menguasi segala bidang, terlebih-lebih bidang politik yang sangat krusial dalam menentukan kebijakan politik dan aturan yang bersifat politis

Pembicara berikutnya yaitu Mardani Ali Sera politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menyampaikan bahwa negara sebagai penyelenggara kenegaraan, memang sudah seharusnya menyejahterakan seluruh rakyatnya. Karena hanya negaralah yang mempunyai instrumen-instrumen dan alat-alat untuk melakukan itu semua. Lembaga-lembaga negara dan aparatur negara hanya dimiliki oleh negara itu sendiri. Sehingga hanya negaralah yang mampu untuk berbuat itu semua. Bagaimana dengan rakyat ? Hingga saat ini, rakyat hanya menjadi obyek penderita bagi penyelenggara kenegaraan.

Bahkan, Mardani Ali Sera juga menyinggung soal Zonasi Perekonomian yang pernah diusung oleh Ahok disaat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut berseberangan dengan konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) yang saat ini sedang digaungkan oleh KSPI. “Negara seharusnya memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat untuk memberikan kesempatan, agar rakyat mempunyai kelebihan dan kebebasan dalam meluaskan ekonomi mereka, tanpa tersekat-sekat oleh zonasi/wilayah khusus” terang Mardani

Dalam seminar ini juga di hadiri oleh Probowo Subianto yang merupakan calon Presiden Republik Indonesia yang di dukung oleh KSPI.

Dalam sambutannya Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut untuk mencalonkan dirinya di pemilihan presiden yang akan datang.

"Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya," ujarnya.

Prabowo mengatakan siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

"Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak," tuturnya.

Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan bukan negara konglomerasi. Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang. [***]