Jawa Timur | Issu wacana pemerintah yang akan merevisi Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan semakin santer dikalangan publik terutama kaum buruh. Namun pemerintah masih terkesan malu-malu untuk mengakui secara tegas bahwa benar adanya wacana revisi undang-undang tersebut, mereka selalu menampik setiap berita dan pertanyaan yang digulirkan buruh terkait issu tersebut.

Padahal justru sikap pemerintah yang terkesan selalu menutup-tutupi rencana tersebut akan membuat pemberitaan dan penyebaran issu semakin cepat meluas. Setelah beberapa rentetan aksi turun jalan yang dilakukan SP/SB di Jakarta dan diteruskan pula aksi-aksi di daerah lain, masih belum juga membuat pemerintah berani terbuka kepada aktivis-aktivis buruh, inilah yg mengakibatkan gejolak dan aksi protes semakin meluas.

Setelah aksi ribuan buruh yang terjadi pada hari kamis di Jakarta (21/08/2019) rupanya aksi tersebut juga direspon oleh para pimpinan SP/SB diwilayah masing-masing termasuk di Jawa Timur. Mereka mulai melakukan koordinasi untuk melakukan aksi protes secara besar-besaran dan juga bergelombang di setiap kabupaten di Jawa Timur. Tak terkecuali juga SP KEP-KSI Kabupaten Sidoarjo.

Para pengurus DPC FSP KEP-KSPI Kabupaten Sidoarjo hari ini melakukan rapat koordinasi membahas terkait gencarnya issu revisi undang-undang ketenagakerjaan serta mengambil sikap untuk melakukan aksi unjuk rasa damai yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat.  Dengan adanya rencana aksi damai, ketua DPC FSP KEP-KSPI,  Dany Hertanto melakukan rapat koordinasi di kantor DPC FSP KEP-KSPI Sidoarjo Rabu (21/08/2019).

Dalam rapat tersebut Dany sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana revisi Undang-undang sudah tidak dapat ditolelir karena pembahasanya tanpa melibatkan unsur pekerja/buruh, padahal mereka adalah yang paling terdampak terhadap perubahan. Apalagi kalau dikaji lagi akan ada penurunan kwalitas terhadap UUK dan ini sangat merugikan pekerja/buruh, katanya

Dalam rapat koordinasi DPC FSP KEP-KSPI Sidoarjo akan melakukan penolakan secara masif, baik melalui media sosial maupun pergerakan aksi secara terus-menerus, tegsnya

Dany juga menyayangkan sikap pemerintah Jawa Timur yang kurang transparan dan cenderung diam menunggu melihat issu penolakan revisi ini yang sangat gencar disuarakan kaum buruh.

"Seharusnya mereka lebih terbuka dan transparan terkait persoalan ini, kalau memang ada rencana revisi UUK, pemerintah mestinya mengajak para pimpinan dan aktivis buruh duduk bareng membicarakan masalah ini dan mencari solusi terbaik," pungkasnya (Alf)