Gresik | Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik tidak ditemui oleh Bupati, ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menutup seluruh akses perekonomian di kabupaten Gresik, Selasa (17/11)

Rencananya buruh akan menggelar aksi secara besar-besaran sampai tanggal 20 Nopember 2020, sampai bupati Gresik mau merekom usulan UMK 2021.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Sunandar, minta Bupati Gresik untuk mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republuk Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Menurutnya, SE tersebut hanyalah surat rekomendasi yang bersifat tak mengikat. Sehingga Bupati Gresik berhak untuk tidak mengikuti SE tersebut.

“Bupati Gresik harus mengabaikan SE tersebut dan kami meminta kenaikan upah 2021 naik Rp 647.000 karena angkah tersebut merupakan nilai kebutuhan pokok pencehagan virus covid 19,” kata Sunandar melalui pesan tertulisnya

Ia berharap Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Rudiyanto bisa mengambil keputusan yang tepat, arif dan bijak demi kesejahteraam kaum buruh dan keluarganya dalam musim pandemi.

Sementara itu buruh menuntut jika tanggal 18 November 2021 belum ada rekom maka buruh akan tetap menggelar aksi secara terus menerus. [Red]