Related items

• 
  Kepastian Hukum Jadi Kunci Mendorong Investasi Properti Indonesia

  KORANBURUH.COM, JAKARTA – Kepastian hukum dinilai menjadi fondasi penting mendorong investasi properti Indonesia, seiring pemerintah mempercepat reformasi pertanahan, penyederhanaan perizinan, serta digitalisasi layanan publik sepanjang 2026.

  Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau 49,5 persen dari target nasional sebesar Rp2.041,3 triliun.

  Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan pada konferensi pers 17 Juli 2026, "Capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi tantangan."

  Menurut BKPM, pemerintah terus menjaga momentum investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha, penguatan ekosistem investasi, pembangunan kawasan industri, hilirisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor.

  Di sektor properti, kepastian hukum pertanahan menjadi perhatian utama karena berpengaruh terhadap proses akuisisi lahan, pembiayaan proyek, kepastian kepemilikan, hingga keberlanjutan pembangunan kawasan.

  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus memperluas layanan sertifikat tanah elektronik, digitalisasi pertanahan, serta penyelesaian sengketa lahan guna meningkatkan kepastian hukum investasi.

  Sementara itu, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran mencatat realisasi investasi sekitar Rp85,8 triliun pada Semester I 2026, menegaskan prospek properti nasional masih tetap menjanjikan.

  Pelaku industri menilai sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan perizinan, serta kepastian regulasi akan mengurangi risiko investasi, meningkatkan efisiensi proyek, dan memperkuat kepercayaan investor jangka panjang.

  Kebijakan ini diterapkan pemerintah Indonesia sepanjang 2026 di berbagai daerah melalui reformasi pertanahan dan perizinan untuk menciptakan iklim investasi properti lebih kompetitif.

  Penguatan kepastian hukum tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat, lembaga pembiayaan, serta investor domestik maupun asing dalam setiap transaksi properti.

  Dengan reformasi regulasi yang berkelanjutan dan meningkatnya kepercayaan investor, kepastian hukum diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan investasi properti Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

   

  (Redaksi)

  Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
• 
  Investasi Indonesia Kian Bergairah Berkat Percepatan Pembangunan Infrastruktu

  KORANBURUH.COM, JAKARTA – Peluang investasi di Indonesia terus berkembang sepanjang 2026 seiring percepatan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut memperkuat ekonomi daerah, menarik investor, serta membuka lapangan kerja baru.

  Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, dan Proyek Strategis Nasional menjadi fondasi peningkatan konektivitas sekaligus memperluas akses investasi menuju berbagai wilayah Indonesia.

  Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, tumbuh 7,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya atau setara 24,4 persen target nasional.

  Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, "Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569." Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Kamis, 23 April 2026.

  Realisasi investasi tersebut mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,9 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan investasi berkontribusi nyata terhadap penciptaan pekerjaan dan pemerataan ekonomi nasional.

  Peningkatan investasi turut mendorong pertumbuhan sektor pendukung, seperti konstruksi, logistik, transportasi, manufaktur, perdagangan, properti, serta layanan profesional yang menopang aktivitas pembangunan di berbagai daerah.

  Peluang terbesar dapat dimanfaatkan investor domestik dan asing, pengembang properti, kontraktor, konsultan, pemasok material, UMKM, perbankan, hingga penyedia jasa teknologi dan infrastruktur pendukung proyek.

  Perbaikan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur juga meningkatkan daya saing kawasan, mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mendorong lahirnya investasi lanjutan pada berbagai sektor produktif.

  Meski prospeknya menjanjikan, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan kepastian hukum, kesiapan lahan, pembiayaan, kualitas infrastruktur pendukung, serta ketersediaan sumber daya manusia agar investasi berkelanjutan.

  Rosan Roeslani menegaskan, "Target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Untuk triwulan pertama, realisasinya sudah mencapai Rp498,8 triliun atau sekitar 24,4 persen dari target tahunan." Pernyataan tersebut disampaikan pada 23 April 2026.

  Ke depan, sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat iklim investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. 

  (Redaksi)

  Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
• 
  Kemnaker–Kemenekraf Perkuat Sinergi Ciptakan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif

  KORANBURUH.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat sinergi untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif.

  

  Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (4/6/2026).Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor turut hadir dalam pertemuan tersebut.

  Dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai bagian dari stimulus ekonomi sekaligus upaya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif.

  Sinergi kedua kementerian ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang ditandatangani pada 13 Januari 2026. Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalu i koordinasi teknis terkait program vokasi nasional pada 3 Juni 2026 serta penguatan program magang nasional.

  Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih dalam menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penciptaan lapangan kerja masa depan.

  Menaker Yassierli menilai sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

  “Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar,” tegas Yassierli.

  Menurut Yassierli, potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang.

  Untuk itu, Kemnaker siap berkolaborasi dalam menyusun kurikulum pelatihan vokasi yang dirancang secara spesifik guna mengakomodasi kebutuhan 17 subsektor ekonomi kreatif.

  “Kami juga akan mendorong program reskillin g bagi pekerja ekonomi kreatif, termasuk mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, kami menyiapkan pelaku usaha ekonomi kreatif dan alumni perguruan tinggi untuk bergabung dalam program magang nasional,” tambah Yassierli.

  Lebih lanjut, guna memastikan talenta kreatif Indonesia memperoleh pengakuan di tingkat nasional maupun global, Kemnaker berkomitmen mempercepat penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang ekonomi kreatif.

  “Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi profesi bagi para pekerja ekonomi kreatif agar memperoleh pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli.

  

  Sementara itu, Menekraf Teuku Riefky Harsya berharap pilot project kerja sama dengan Kemnaker pada semester II tahun 2026 dapat menjadi fondasi penguatan kolaborasi kedua kementerian hingga 2029.

  “Kita matangkan dan fokus pada sektor animasi, film, fesyen, dan AI. Setelah itu, kita akan melakukan survei bersama para pemangku kepentingan, terutama BLK yang memiliki spesialisasi di bidang fesyen,” ujarnya.

  Sumber :Biro Humas Kemnaker

  (Redaksi)

  Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.